Magister Hukum

Magister Hukum meliputi merger, konsolidasi, akuisisi, gugatan, pewarisan, dll

Tersedia dalam dalam bentuk HARD COPY / Foto Copy (TIDAK ADA DALAM BENTUK SOFT COPY / FILE)

1/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
2/AJ	MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA TINJAUAN PADA BANK UMUM
3/AJ	PERTANGGUNG GUGATAN RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS
4/AJ	PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DAN PERILAKU MASYARAKAT DAEARAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI SAMARINDA
5/AJ	PELAKSANAAN PEWARISAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PALEMBANG DEWASA INI
6/AJ	PERANAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU KOTA ADIPURA
7/AJ	PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PENETAPAN PERATURAN DESA
8/AJ	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)
9/AJ	KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR.
10/AJ	EKSPLOITASI KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KAB. BANYUMAS
11/AJ	PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT PEMALANG (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
12/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS PEMALSUAN PRODUK HOLLAND BAKERY)
13/AJ	EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMIKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
14/AJ	PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS
15/AJ	LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
16/AJ	IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS
17/AJ	PPENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
18/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KAB. PURBALINGGA
19/AJ	TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG.
YY.3	KEDUDUKAN DAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPERATIF TENTANG PERANAN MPR PADA MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI)
20/AJ	ANALISIS YURIDIS HAK PENGGANDAAN DAN PENERBITAN BUKU PELAJARAN SEKOLAH PT BALAI PUSTAKA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	UGM 2005
21/AJ	UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN	UGM 2004
22/AJ	HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN	BISNIS UGM 02
23/AJ	TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANATARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA	H. BISNIS 2004
24/AJ	SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KAL.TIM	2002
25/AJ	UPAYA HUKUM BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET	UGM 2004
26/AJ	PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKASI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA	2004
27/AJ	PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN NYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE	2004
28/AJ	GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MEREK	2003
29/AJ	KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	2004
30/AJ	PENGERTIAN SUMIR DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-2  NO.4 TAHUN 1998	2002
31/AJ	UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET	2004
32/AJ	PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHU BUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKU NYA UU NO:22 TH ‘99 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	2003
33/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI D.I.Y.	2003
34/AJ	ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS	2004
35/AJ	PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURAN NYA DI INDONESIA	2003
36/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA	2003
37/AJ	KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM	2004
38/AJ	UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA	2002
39/AJ	PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA	2004
40/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI
41/AJ	PERLINDUNGAN HAK OTONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU	2003
42/AJ	MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP. PAPUA	2004
43/AJ	TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA	2002
44/AJ	DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA	2003
45/AJ	EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI	2003
46/AJ	PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN)	2004
47/AJ	PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES WONOSOBO)	2004
48/AJ	PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA)	2004
49/AJ	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI)	2004
50/AJ	REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN,STUDI DI POLRES SLAWI	2004
51/AJ	PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO)	2003
52/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GRUP 21 CINEPLEX DALAM INDUSTRI FILM	2005
53/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENGARANG DENGAN CV SAHABAT DI KLATEN	2002
54/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KAB SLEMAN DIY	2003
55/AJ	PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA. KOTA HIJAU, BALIKPAPAN (KPR BTN KHB)	2005
56/AJ	PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DIY	2003
57/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR	2003
58/AJ	POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DLM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI	2003
59/AJ	ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI	2004
60/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN MURABAHAH PADA BNI SYARIAH YOGYAKARTA	2002
61/AJ	KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIK AN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN	UNIV. MEDAN’03
62/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUN- AN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DI YOGYA	2004
63/AJ	TIPOLENI SENGKETA PERTANAHAN; STUDI DI PN MEDAN TAHUN 2001 S/D APRIL 2003	UNIV MEDAN‘03
64/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU	TARUMA NEGARA’02
65/AJ	PELAKSANAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DI KAB. SLEMAN D.I.Y
66/AJ	PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBA BARAT.	2005
67/AJ	TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA (PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI JOGYAKARTA	UGM – 2005
68/AJ	LIPAS SEBAGAI SALAH SATU PENGHALANG KEWARISAN DI KAB. POLEWALI MANDAR PROP. SULAWESI SELATAN	2005
69/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CAB. YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN	2005
70/AJ	PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)	2005
71/AJ	PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NO.4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN	2004
72/AJ	PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NORMATIF)	UMY 2003
73/AJ	PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS, STUDI DI PROP KALTIM	2005
74/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDE- PENDEN DI DUNIA NETWORK MARKETING DI JAKARTA	2004
75/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENG GUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGU NAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASAR KAN UU 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSU MEN DI WILAYAH KOTA YOGYA	ATMA 2002
76/AJ	UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARAAN ANGKUT AN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS	2003
77/AJ	PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU	2005
78/AJ	STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA	2006
79/AJ	TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PRAGAAN, KAB. DATI TK II SUMENEP, MADURA	2006
80/AJ	SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BRI KANTOR CABANG BOJONEGORO	2006
81/AJ	UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BUKOPIN KANTOR CABANG KLATEN	2006
82/AJ	UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SURABAYA	2006
83/AJ	KLAUSUL EKSENORASI DALAM PERJANJIAN TERAPUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER.	UII – 2006
84/AJ	PENGATURAN TERHADAP PEMILIKAN DAN PERKREDITAN RUMAH SUSUN SERTA MANFAATNYA BAGI PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN PADA UMUMNYA	UGM – 1987
85/AJ	PERANAN PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	UGM – 1986
86/AJ	MASALAH PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN HAMBATANNYA DI DALAM PRAKTEK PERADILAN	UGM – 1989
87/AJ	TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974	UGM – 1987
88/AJ	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN DI KOTA BOGOR	UGM – 2002
89/AJ	KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK	UGM – 2003
90/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.	UGM – 2004
91/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KE TIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY)	UGM – 2003
92/AJ	KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TH 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	UGM – 2004
93/AJ	PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI	UGM – 2003
94/AJ	TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDOJAYA UTAMA SURABAYA.	UGM – 2003
95/AJ	PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK. JAKARTA.	UGM – 2006
96/AJ	PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR, PROP. BALI	UGM – 2003
97/AJ	KORELASI ANTARA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DENGAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AGUNAN KRE- DIT (STUDI KASUS KOTA MADYA UJUNGPANDANG) CORRELATION BETWEEN CERTIFICATION RIGHT ON LAND WITH UTILIZATION AS A CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY IN UJUNG PANDANG MUNICIPALITY)	UN.HAS – 1999
98/AJ	PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM	UMY – 2005
99/AJ	PENYELESAIAN BANDING ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN MENGENAISURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA	UGM – 2005
100/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP. RIAU.	UGM – 2005
101/AJ	PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM TERHADAP PERKA- RA KEWARISAN BAGI UMAT ISLAM KOTA MAKASAR	UGM – 2006
102/AJ	PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEREALISASI- KAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMO KRATIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG	UGM – 2006
103/AJ	OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN DESENTRALISASI (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA)	UGM – 2006
104/AJ	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UGM – 2006
105/AJ	PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UU N0. 4 TAHUN 1996	UGM – 2004
106/AJ	PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT	UGM – 2006
107/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOHARJO	UGM – 2006
108/AJ	TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DI DAERAH WONOSOBO.	UGM – 2006
109/AJ	PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA.	UGM – 2006
110/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KABUPATEN KUTAI	UGM – 2006
111/AJ	TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL – BELI PERUMAHAN YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KABUPATEN SLEMAN	UGM – 2005
112/AJ	BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KAB. MOJOKERTO	UGM – 2006
113/AJ	ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL	UGM – 2006
114/AJ	PERAN LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA DI SURAKARTA	UGM 2006
115/AJ	PENGARUH NILAI RELIGIUS MASYARAKAT DALAM MERESPON PRODUK BANK SYARI’AH. STUDI KASUS PADA BPRS PATUH BERAMAL, LOMBOK – NTB.	IAIN – 2001
116/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT	UGM – 2003
117/AJ	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA	UMS – 2005
118/AJ	DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA REGULASI NYA MENURUT GATT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG ISLAM	IAIN – 2004
119/AJ	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BULUNGAN KAL – TIM	UGM – 2007
120/AJ	PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN, PAKEM – SLEMAN)	UIN – 2007
121/AJ	TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASLAH UMKM DI DERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA PASCA GEMPA	UII – 2007
123/AJ	PROSES PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) BERDASARKAN UU NO 21 TH 2001 DLM RANGKA MENINGKATKAN PRINSIP DEMOKRASI	UGM HTN 2007
123/AJ	PENYALAHGUNAAN KEADAAN DLM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN	UII-2000
124/AJ	KEDEDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BANK PEMERINTAH SETELAH MENJADI PT/PERSERO	NOT-2005
125/AJ	TINJAUAN YURIDIS RULE OF REASON DLM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 99 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT	BISNIS 2005
126/AJ	PENGGUNAAN TANAH MILIK PIHAK KE TIGA SBG OBYEK PERJANJIAN TANGGUNGAN OLEH DEBITUR DLM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI DIY)	NOT 2005 TANAH
127/AJ	REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI PEREMPUAN TIONGHOA MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA DI KOTA SAMARINDA	NOT-UGM 2007
128/AJ	PERAN PEJABAT LELANG DLM PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UU HAK TANGGUNGAN DI KPKNL YK	UGM-2007
129/AJ	PENGARUH AJARAN ISLAM DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN THD BUDAYA ORGANISASI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK	UIN-2007
130/AJ	TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA	NOT-UGM
131/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DITINJAU DARI KONTEKS UU NO 31 TH 200 (STUDI MENGENAI DESAIN INDUSTRI ROTAN DI KOTA MEDAN)	USU-2005
132/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX PD PT BANK LIPPO TBK CAB. MEDAN	NOT-USU 2004
133/AJ	PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET DITINJAU DR PERATURAN LELANG DI INDONESIA	NOT-UGM 2007
134/AJ	KAJIAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK BERDASARKAN UU NO 42 TH 1999 TTG JAMINAN FIDUSIA	NOT-UNDIP 2002
135/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG	NOT-UGM 2007
136/AJ	TINJAUAN YURIDIS ATAS SURETY BOND DLM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI HUBUNGKAN DG KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TH 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH	NOT-UGM 2007
137/AJ	IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS DLM SISTEM HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) NASIONAL : SUATU STUDI PADA PENGADILAN NIAGA	NOT-2004
138/AJ	PENGOLAHAN PERTAMBANGAN RAKYAT : STUDI TTG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS TOPO, DI KAB. NABIRE PAPUA	UGM-2007
139/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI RUMAH MELALUI PENGEMBANG  (STUDI DI KOTA MEDAN)	NOT-2006
140/AJ	PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH PRODUK PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BTN SYARIAH CAB. YK)	E.SYARIAH UIN-2007
141/AJ	TANGGUNG JAWAB PRODUSEN OBAT GENERIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA MEDAN)	NOT-2005
142/AJ	TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DILUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11/PDT.G/2002/PN KALIANDA)	NOT-UGM 2007
143/AJ	PROSEDUR PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR YANG BERISTRIKAN WARGA NEGARA INDIA DG PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA KANTOR CAB. PALU	NOT-UGM 2007
144/AJ	PERKAWINAN MENURUT ADAT ETNIS TIONGHOA DITINJAU DR UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK)
145/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PUTRA BANGSA MINIBANK CAB. BALIKPAPAN SBG PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DLM HAL TERJADI KREDIT MACET	NOT-UGM 2007
146/AJ	PELAKSANAAN PENGAWASAN YG DILAKUKAN OLEH DPRD THD PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KAB. KUPANG PROP. NTT DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	HTN-UGM 2004
147/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	PDN-2007
148/AJ	PERSPEKTIF PERUBAHAN BENTUK BUMD MENJADI PT (STUDI KASUS PDAM MENANG MATARAM NTB)	UGM-2006
149/AJ	JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SUATU RESOLUSI KPD NEGARA-NEGARA TERHADAP DAMPAK NEGATIF NUCLEAR POWER SOUURCES	UGM-2001
150/AJ	REGULASI PERPAJAKAN DAN KEPABEAN DLM KAITANNYA DG INVESTASI DI PULAU BATAM	UGM-2007
151/AJ	ANALISIS PENYEBAB DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KENDAL SERTA ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA KORUPSI DLM PEMBERIAN KREDIT MACET PD BANK PEMERINTAH	PDN-UGM 2007
152/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMULIAAN TANAMAN KEDELAI SLAMET DI PURWOKERTO	UGM-2007
153/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BOTOL KEMASAN AIR MINERAL MENURUT UU NO 31 TH 2000 TTG DISAIN INDUSTRI	UGM-2007
154/AJ	DAMPAK UU YAYASAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  DAN TANGGUNGJAWAB PENDIRI YAYASAN PADA YAYASAN-YAYASAN PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG	UGM-2007
155/AJ	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. GROBOGAN NO 8 TH 2006 TTG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SEMBUNGHARJO KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN JAW TENGAH)	2008
156/AJ	ANALISA PENERAPAN PENYANDERAAN (GIJZELING) SBG LAST RESORT INSTRUMENT DLM PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA	UAJY-2004
157/AJ	IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP UU PATEN	UGM-2008
158/AJ	TANGGUNG JAWAB DIREKSI YG BERTINDAK SBG PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT	UGM-2004
159/AJ	KEWENANGAN BANK INDONESIA DLM MENGAJUKAN  KEPAILITAN BANK SETELAH BERDIRINYA LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN	UAJY-2005
160/AJ	PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SECARA ABRITASE DI INDONESIA DLM ERA GLOBALISASI	UNPAD 2002
161/AJ	TINJAUAN YURIDIS TTG OUTSOURCINGTENAGA FRONTLINER PADA PT BANK BRI (PERSERO) DI KOTA BANJARMASIN	UGM-2008
162/AJ	PENGARUH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DLM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	UAJY-2008 KPK
163/AJ	FORMAT PERJANJIAN STANDART ANTARA PDAM KOTAMADYA SAMARINDA (KOMAS) DG PELANGGAN DI SAMARINDA	UGM-2004
164/AJ	PENERAPAN LEMBAGA GIJZELING (LEMBAGA PAKSA BADAN) SBG UPAYA MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR DI PENGADILAN NEGERI/NIAGA	UGM-2006
165/AJ	ITIKAD BAIK PADA KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK	NOT-UGM 2008
166/AJ	ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO’ TORAJA DI KAB. TANA TORAJA	UGM-2008
167/AJ	TINJAUAN JAMINAN DLM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK TABUNGANNEGARA SYARI’AH CAB. YK	NOT-UGM 2008
168/AJ	PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT PEREMPUAN DLM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	NOT-UGM 2008
169/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT.PLN (PERSERO) DLM PERJANJIAN PENGADAAN JASA (STUDI KASUS PADA PT.PLN (PERSERO) APJ KEDIRI)	NOT-UGM 2008
170/AJ	PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DG PETANI PLASMA DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	NOT-UGM 2008
171/AJ	TINJAUAN JAMINAN PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHAROBAH MUTLAQAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK	NOT-UGM 2007
172/AJ	WEWENANG NOTARIS DLM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS ANAH DI KOTA MAGELANG	NOT-UNDIP 2006
173/AJ	AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (SUATU STUDI TTG FUNGSI DAN MANFAAT AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BANK BRI (PERSERO) TBK CAB.UNGARAN)	NOT-UNDIP 2008
174/AJ	KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SBG UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA	NOT-UNDIP 2008
175/AJ	KEDUDUKAN JANDA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. SEMARANG	NOT-UNDIP 2008
176/AJ	PERAN PETA KETERANGAN RENCANA KOTA DLM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KOTA SEMARANG	NOT-UNDIP 2006
177/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING ANTARA PT GRASINDO INTER GLOBAL DI JAKARTA DG PT ASABA DI JAKARTA	NOT-UNDIP 2007
178/AJ	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT KREDITUR SINDIKASI TERHADAP DEBITUR (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. SUBUR AGRINDO SELARAS)	NOT-UNDIP 2006
179/AJ	EKSISTENSI GROSS AKTA NOTARIS DLM MENDUKUNG DUNIA USAHA	NOT-UNDIP 2006
180/AJ	PRAKTEK ROYA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN KOTA SEMARANG	NOT-UNDIP
181/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YG BERASAL DR PEWARISAN DI KEC. TAALANG KAB. TEGAL	NOT-UNDIP 2006
182/AJ	PERAN NOTARIS SBG PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KAB. KEBUMEN	NOT-UNDIP 2005
183/AJ	TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN	NOT-UNDIP 2007
184/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG PENJAMIN FIDUSIA PADA BRI CAB. SURAKARTA	NOT-UNDIP 2005
185/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG	NOT-UNDIP 2007
186/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI MUNCUL BURSA MOTOR KEBUMEN	NOT-UNDIP 2006
187/AJ	PELAKSANAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA PUTRA UTAMA FINANCE CAB. SEMARANG	NOT-UNDIP 2006
188/AJ	PRAKTEK PERJANJIAN PEMBOONGAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI KAB. BENGKAYANG PROP. KAL-BAR	NOT-UNDIP 2006
189/AJ	AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS YG CACAT HUKUM DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG	NOT-UNDIP 2007
190/AJ	PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO. 09/KPTS/M/1995 TTG PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DLM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANYARA PENGEMBANG BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DG KONSUMEN	NOT-UNDIP 204
191/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG	NOT-UNDIP 2004
192/AJ	HAK MEWARIS ANAK YG LAHR DARI PERKAINAN BEDA AGAMA	NOT-UNDIP 2008
193/AJ	PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SAMARINDA	NOT-UNDIP 2007
194/AJ	KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DG PENYEWA DI DAERAH OPERASIONAL (DAOP) IV KOTA SEMARANG	NOT-UNDIP 2005
195/AJ	PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 141 PDT.G/2005/PN SMG)	NOT-UNDIP 2008
196/AJ	KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YG TERMUAT DLM PASAL 15 AYAT 1 UU HAK TANGGUNGAN	NOT-UNDIP 2008
197/AJ	IMPLIKASI UU NO 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA)	NOT-UNDIP 2006
198/AJ	FUNGSI AKTE KELAHIRAN DLM PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DAN KEDUDUKANNYA (BAGI WNI KETURUNAN CINA) SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN	NOT-UNDIP 2007
199/AJ	PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN	NOT-UNDIP 2007
200/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK INGKAR BAGI NOTARIS DLM PEMBERIAN KESAKSIAN	NOT-UNDIP 2006
201/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DG PT. BUMI MAKMUR KENCANA DG STUDI KASUS PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG	NOT-UNDIP 2004
202/AJ	AKIBAT HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS GANDA TERHADAP AKTA OTENTIK YG TELAH DIBUAT	NOT-UNDIP 2006
203/AJ	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM THD TENAGA KERJA OUTSOURCING PT INDAH KARYA NUASA INDONESIA (PT INKANINDO)DI PT PERTAMINA (PERSERO) UP-VI BALONGAN	NOT-UNDIP 2008
204/AJ	PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DLM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL	NOT-UNDIP 2007
205/AJ	PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KAB. SEMARANG	NOT-UNDIP 2007
206/AJ	PRAKTEK ROYSA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN DI KOKTA SEMARANG	NOT-UNDIP 2008
207/AJ	PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARI’AH CAB. SEMARANG	NOT-UNDIP 2006
208/AJ	KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DLM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KEC. PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK	NOT-UNDIP 2005
209/AJ	PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN DI BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL CAB. KUDUS	NOT-UNDIP 2006
210/AJ	AKIBAT HUKUM BAGI WANITA MULIH DAHA MENURUTHUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI DI DESA ADAT GESING KEC. BANJAR KAB. BULELENG BALI)	NOT-UNDIP 2007
211/AJ	PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 19974 TTG PERKAWINAN	NOT-UNDIP 2007
212/AJ	PENETAPAN WALI ADLAL (STUDI KASUS DI PA KENDAL)	NOT-UNDIP 2007
213/AJ	PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG	NOT-UNDIP 2006
214/AJ	WANPRESTASI DAN PENYELESAIANYA DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK BTN CAB. YK	NOT-UNDIP 2008
215/AJ	KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (PENGADILAN NIAGA NO 1/PAILIT/2008 PENGADILAN NIAGA SEMARANG)	NOT-UNDIP 2008
216/AJ	PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAT BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI “TELKOM FLEKSI”	NOT-UNDIP 2007
217/AJ	PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CAB. TANGERANG	NOT-UNDIP 2007
218/AJ	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA LAYANAN INTERNET BANKING DI PT. BANK CENTRAL ASIA,TBK CAB.SEMARANG	NOT-UNDIP 2006
219/AJ	KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL (STUDI PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL)	NOT-UNDIP 2006
220/AJ	PERKAWINAN SIRI DLM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG	NOT-UNDIP 2006
221/AJ	PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PAN) DG PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MELALUI PRONA GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. PEMALANG	NOT-UNDIP 2008
222/AJ	PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SBG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KAB. GROBOGAN	NOT-UNDIP 2006
223/AJ	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM PRAKTEK DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG	NOT-UNDIP 2005
224/AJ	EKSISTENSI HAK ULAYAT DLM HUKUM TANAH ADAT KAILI (STUDI DI KEC. PALU BARAT KOTA BALU)	NOT-UNDIP 2004
225/AJ	PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KECAMATAN MATUR KAB. AGAM PROP. SUM-BAR)	NOT-UNDIP 2004
226/AJ	PEMBATALAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANYI (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIFIKAT PUTUSAN MA NO. 987 K/PDT/2004)	NOT-UNDIP 2008
227/AJ	HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNAN YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KAB. MAGELANG	NOT-UNDIP 2007
228/AJ	PERLINDUNGAN HUKUNM DLM PERJANJIAN PENGUATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PERKARA NO.140/PDT.G/2003/PN.SMG PN SEMARANG)	NOT-UNDIP 2007
229/AJ	PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BRI CAB. TEGAL	NOT-UNDIP 2008
230/AJ	SURAT JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SBG BUKTI PENDAFTARAN ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI DESA SUKOHARJO, KEC. MARGOREJO KAB. PATI	NOT-UNDIP 2007
231/AJ	KEBIJAKAN KRATON SURAKARTA HADININGRAT DLM PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN PRESIDEN NO.23 TH 1988 TTG STATUS DAN PENGELOLOAAN KRATON KASUNAN SURAKARTA DI KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA	NOT-UNDIP 2008
232/AJ	PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KEC. MATUR KAB. AGAM PROP SUM-BAR)	NOT-UNDIP 2004
233/AJ	PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF YG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN (STUDI KASUS MASJID AL HIDAYAH DI KEL.BEJI KEC. UNGARAN KAB. SEMARANG)	NOT-UNDIP 2006
234/AJ	PENDAFTARAN HAK ATAS  TANAH MELALUI PROYEK SERTIFIKASI MASAL SWADAYA (SMS) UNTUK TANAH-TANAH     WARISAN DI KEC. NOGOSARI- KAB. BOYOLALI	NOT-UNDIP UNDIP 2006
235/AJ	PERANAN PPAT DALAM HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHHTB) DI JAKARTA PUSAT
236/AJ	PENGARUH POLA PIKIR MASYARAKAT  HUKUM ADAT THD PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. SEMARANG	NOT-UNDIP 2005
237/AJ	KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP DLM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI  OLEH NEGARA (STUDI KASUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DI KEC. GUNUNG RAYA KAB. KERINCI JAMBI)	NOT-UNDIP 2008
238/AJ	PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DLM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH KAB. KENDAL	NOT-UNDIP 2008
239/AJ	PERJANJIAN SEWA SARANA KERJA DAN HUNIAN DI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) PULO GADUNG JAKARTA TIMUR	NOT-UNDIP 2006
240/AJ	PEMBAGIAN HARTA WARISAN DLM ADAT TIONGHOA DI KEC. ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG PROP. SUMATRA SELATAN	NOT-UNDIP 2007
241/AJ	TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT INDOMOBIL FINANCE	NOT-UNDIP 2008
242/AJ	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH (PT BANK SYARI’AH MUAMALAT INDONESIA CAB. MAKASAR)	NOT-UGM 2008
243/AJ	PENGAWASAN DAN TINDAKAN HUKUM THD PERATURAN DAERAH  BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YG BERMASALAH	UAJY-2007
244/AJ	PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN PERJANJIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON ANGGOTA LEGISLATIF	NOT-UGM 2009
245/AJ	PERANAN LEMBAGA SOMASI DLM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BNI (PERSERO) CAB. PINRANG	NOT-UGM 2009
246/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT ASTRA SEDSAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG	NOT-UGM 2007
247/AJ	EKSEKUSI TANAH YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKOTORIAL (STUDI KASUS THD PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO 130/1999 EKS.JO.512/1998-1999)	NOT-UNDIP 2009
248/AJ	KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI-LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH  DG HARTA
249/AJ	PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG BERUPA PERUSAHAAN (CORPORATE QUARANTEE) THD UTANG DEBITUR DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG	UNDIP
250/AJ	PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA	UNDIP
251/AJ	PENJUALAN SECARA DI BAWAH TANGAN THD BARANG-BARANG JAMINAN YG DI IKAT DG JAMINAN FIDUSIA SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR MULTI PARAMINDO ABADI DI KOTA TANGERANG	UNDIP
252/AJ	ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS	UNDIP
253/AJ	PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN THD HAK ATAS TANAH YG TERKENA PROYEK BANGUNAN WATER FRONT CITY DI KAB. SAMBAS PROP KAL-BAR	UNDIP
254/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM THD ISTRI ATAS HARTA YG DIPERSENGKETAKAN DLM GUGATAN HARTA BERSAMA DLM PERKARA PERCERAIAN	UNDIP
255/AJ	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA SBG ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
256/AJ	EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DLM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CAB. BIMA	UNDIP
257/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI MEKANISME OUTSOURCING ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DG PT INFOMEDIA NUSANTARA DLM PENGELOLAAN CONTACT CENTER TELKOM	UNDIP
258/AJ	PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DLM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI SEMARANG	UNDIP
259/AJ	HAK KREDITUR THD OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH DLM KEADAAN KREDIT MACET (SP BANK KESOWAN TBK CAB. KEBAYORAN JAK-SEL)	UNDIP
260/AJ	AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI
261/AJ	PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL THD TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG	UNDIP
262/AJ	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DLM PENGESAHAN PT SBG BADAN HUKUM MELALUI SISMIBANKUM SETELAH BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 2007 TTG PT	UNDIP
263/AJ	PENETAPAN PENGADILAN DLM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH WARISAN ( SK PENETAPAN NO 729/PDT.P/2003/PN.SBY) OLEH PN SURABAYA	UNDIP
264/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DLM KEPAILITAN	UNDIP
265/AJ	PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI RUMAH TOKO DI SURABAYA (SK NO 281/PDT.G/2007/PN.SBY)
266/AJ	EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA YG TDK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA DI BPR ARTA PRIMA DANA JASA
267/AJ	PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DG JAMINAN FIDUCIA DI KOTA SEMARANG	UNDIP
268/AJ	GADAI DEPOSITO SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. PEMUDA SEMARANG	UNDIP
269/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DLM HAL PERKAWINAN ORANGTUANYA DIBATALKAN	UNDIP
270/AJ	PELAKSANAAN KAWIN LARI SBG ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANGTUA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK DI KEC. DOMPU KAB. DOMPU NTB)	UNDIP
271/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (SK MEREK INTEL)	UNDIP
272/AJ	EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI DESA SALATIGA	UNDIP
273AJ	PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASI ASING DI INDONESIA DI KAITKAN DG ASAS KETERTIBAN UMUM	UNDIP
274/AJ	PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH DLM RANGKA PENGUATAN HAK ATAS TANAH DI KEC. PLAJU KOTA PALEMBANG	UNDIP
275/AJ	PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TAHAP I-II DLM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO	UNDIP
276/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DG JAMINAN FIDUCIA YG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA PADA PT. BPD JAWA TENGAH CAB. KUDUS	UNDIP
277/AJ	TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENJAMINAN PRIBADI
278/AJ	KEDUDUKAN JANDA DLM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTANI DI DISTRIK KEC. APEBURA KOTA JAYAPURA PROP. PAPUA
279/AJ	PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK TERHADAP PERKARA NO 74/PDT/2005/PN DI PN TANGERANG
280/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON BANTUL
281/AJ	PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DI KPP BADAN USAHA MILIK NEGARA DI JAKARTA
282/AJ	PENGARUH UPAH DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN DI PT SEMARANG MAKMUR SEMARANG
283/AJ	PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK
284/AJ	PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (SK PADA SUKU DAYAK DESA TEBANG BENUA KEC. TAYAU HILIR KAL-BAR
285/AJ	EFEKTIFITAS PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DLM PEMBAGIAN WARIS  DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
286/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YG MELAKUKAN JUAL BELI TANAH TDK DG AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (SK PERKARA NO. 304/PDT/2004/PN BEKASI
287/AJ	STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU UU NO. 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN RI
288/AJ	PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGAMBIL ALIHAN ASET DEBITUR AYDA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SBG ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK CENTURY TBK DI JAKARTA
289/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MULIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KAB. SUKOHARJO
290/AJ	TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DLM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DI KODAM IV DIPONEGORO
291/AJ	ALIH DEBITUR SBG SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK BTN CAB. SEMARANG
292/AJ	KEDUDUKAN ANAK DLM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)
293/AJ	JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT BANK BNI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG
294/AJ	TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR RUISLAG) TERHADAP OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/199/PN.PT DI PN PATI)
295/AJ	SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (SAK PT PUTRA SEJAHTERA PIONERINDO (PT PSP TBK) DI MEDAN
296/AJ	KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA
297/AJ	KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN THD EKSEKUSI JAMINAN DLM KEPAILITAN
298/AJ	BATALNYA SUATU AKATA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DLM RUTAN (ANALISI KASUS PUTUSAN MA RI NO 3641/K/PDT)
299/AJ	TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN
300/AJ	PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KAB. KARANGANYAR
301/AJ	KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HARTA BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DG JAMINAN HARTA BERSAMA (SK PUTUSAN NO.295/PDT/G/2001/PN MDN)
302/AJ	PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG
303/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DG RADIO SIARAN SWASTA DI SEMARANG
304/AJ	HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. PACITAN JAWA TIMUR
305/AJ	PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DLM AKTA NOTARIS
306/AJ	PENYELESAIAN MASALAH KERJASAMA PEMEGANG HAK MILIK DG PT TRI AGUNG SARANA TUNGGAL DLM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI  AYU DI KAB. TEGAL
307/AJ	PEMBERIAN KREDIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT BANK BRI CAB. TEGAL
308/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DG PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB. PONTIANAK
309/AJ	PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI
310/AJ	PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAD BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI
311/AJ	TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKAN
312/AJ	KEBIJAKAN PENGAKUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN	PIDANA
312/AJ	ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALM PENGELOLAAN REKSA DANA DI PASAR MODAL INDONESIA
314/AJ	EFIKTIFITAS JAMINAN PERSEORANGAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB. PEMUDA
315/AJ	AKIBAT HUKUM PEMINJAM NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TH 2003 DI PEMERINTAHAN PROP JATENG
316/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMBANTU KLEWER SURAKARTA
317//AJ	PELAKSANAAN KOPMENKOP DAN UKM NO 98 TH 2004 TTG NOTARIS PEMBUATAN AKTA KOPERASI KAITANNYA DLM PEMBUATAN AKATA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG
318/AJ	PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KAB. AMBARAWA BERDASARKAN PP NO 28 TH 1977
319/AJ	STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KEC. SELO KAB. BOYOLALI
320/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SBG PENGGUNA AKHIR DG MICROSOFT INDONESIA DI HUBUNGKAN DG UU NO 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA
321/AJ	KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG
322/AJ	KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DLM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA	JAMSOSTEK
323/AJ	ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA
324/AJ	KEDUDUKAN SETANA NYEBURIN DLM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TH 1974)
325/AJ	KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN
326/AJ	PENGERTIAN UTANG DLM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DG UTANG DLM KEPUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA)
327/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
328/AJ	PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN DO PT BRI PERSERO TBK CABANG BATANG
329/AJ	KEBIJAKAN FORMULA PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
330/AJ	PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG
331/AJ	PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN
332/AJ	ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
333/AJ	HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)
334/AJ	KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.
335/AJ	PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)
336/AJ	KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN KAJIAN PUTUSAN P.A SEMARANG
337/AJ	EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN JEPARA
338/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERILAKU USAHA WARALABA DI KOTA SEMARANG
339/AJ	PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI KOTA PALEMBANG
340/AJ	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TATENBAAN (SK DI KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA)
341/AJ	FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA MAGELANG
342/AJ	TINJAUAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORINED CONSENT) DI BANGSAL PENYAKIT DALAM RSUP DR KARIYADI SEMARANG
343/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI PT BUKIT SENTUL CITY DI BOGOR
344/AJ	REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (SK PADA STASIUN TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG)
345/AJ	PELAKSANAAN PEMBUATAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH NOTARIS DI KOTA SEMARANG
346/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (SK PADA PT BANK MEGA TBK CABANG BAMJARMASIN)
347/AJ	ASPEK HUKUM GO PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON INVESTOR DAN EMITEN)
348/AJ	TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 1440.K/PDT/1996)
349/AJ	KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK
350/AJ	PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI PAKSA PROTIKARA DI WILAYAH SURAKARTA
351/AJ	PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI BEKASI
352/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN P.T WOM FINANCE CABANG PEKANBARU
353/AJ	TINJAUAN HUKUM KEKUATAN SERTIFIKASI TANAH DAN KAITANNYA DG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH (SK DIKANTOR PERTANAHAN DI KOTA LUBUK LINGGAU
354/AJ	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBERDAYAAN ASSET DAERAH (UP3 AD) KAB. PEMALANG
355/AJ	PENYELESAIAN KREDIT MACET YG DIIKAT DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI PALEMBANG
356/AJ	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDY KASUS DI KEL SESETAN KEC. DENPASAR SELATAN KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)
357/AJ	TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PENDAFTARAN TANAH DI KAB. KUDUS PROP JAWA TENGAH
358/AJ	ANALISIS THD PRAKTEK KEWENANGAN NOTARIS DLM PROSES PEMBUATAN AKTA YG BERKAITAN DG PERTANAHAN DI KAB. TEGAL DITINJAU DR UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS
359/AJ	PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT AKSES (PERSERO) CAB. UTAMA SEMARANG
360/AJ	TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 01/A.P/2007/P.N NIAGA. SMG TTG PERKARA ACTION PAULIANA DLM KEPAILITAN
361/AJ	PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
362/AJ	PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA (GONO-GINI)DLM PRAKTEK DI PA BANDAR LAMPUNG
363/AJ	PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DLM KASUS PERCERAIAN (SK PERKARA NO 340/PDT.G/2007 PA BEKASI)
364/AJ	PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 34 TH 2000 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 18 TH 1997 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
365/AJ	PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KEC. PAUT KOTA PADANG
366/AJ	KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG
367/AJ	PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DLM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
368/AJ	PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT 2 HURUF UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAB NOTARIS (SK DI SITUBONDO)
369/AJ	KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIIL SBG ALAT BUKTI DLM PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN FIDUSIA (SK NO 259/PDT.G/1994/PN. SMG)
370/AJ	TINJAUAN YURIDIS THD MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA (SK PERKARA NO 91/PDT.G/2001/PN JPR JO NO 34/PDT/2002/PT IRJA)
371/AJ	PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG
372/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DLM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE AGREEMENT) DI BIDANG PENDIDIKAN (SK DI LEMBAGA BIMBEL PRIMAGAMA)
373/AJ	PELAKSANAAN HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJADI PERCERAIAN
374/AJ	PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PA KOTA PADANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.173/PDT.G/2006/PA.PDG DAN PUTUSAN NO.15/PDT.G/2007 PA PDG)
375/AJ	IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN  MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. PADANG	E.ISLAM NOT-UGM 2008
376/AJ	EKSISTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DLM USAHA AL-MUDHAROBAH DI BANJARMASIN	E.ISLAM NOT-UGM 2007
377/AJ	BENTURAN KEWENANGAN URUSAN PERTANAHAN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM AGRARIA (STUDI KASUS DI SUMATRA BARAT)	NOT-UGM 2007
378/AJ	TINJAUAN FORMASI NOTARIS DI SUMATRA BARAT (KAJIANHUKUM PASAL 22 NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS)	NOT-UGM 2008
379/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN AKTA NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI DI KOTA MAKASAR	PDN-NOT UGM 2008
380/AJ	HIBAH DAL PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN	NOT-UGM 2009
381/AJ	KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN	NOT-UGM 2008
382/AJ	STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALDG MENGGUNAKAN MEDIA KONSILIASI DAN MEDIASI DI KOTA YK	UGM-2009
383/AJ	TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) DAN PIHAK INSTALATIR TERHADAP KONSUMEN LISTRIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL) DI KOTA MAKASAR	UGM-2009
384/AJ	HUBUNGAN PERSEPSI BIDAN TTG ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BIDAN DG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN DI RSUD SLEMAN	UGM-2009
385/AJ	KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUNAN TABANAN	HTN-UGM 2009
386/AJ	ASPEK HUKUM PEMBUBARAN /LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING	UNDIP
387/AJ	PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN	UNDIP
388/AJ	KETENTUAN-KETENTUAN TTG ALIH TEKNOLOGI DLM HUBUNGANNYA DG USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT COCACOLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH SEMARANG	UAJY-2005
389/AJ	GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK THD MEREK TERDAFTAR YG DIDAFTARKAN ATAS DASAR ITIKAT BURUK	UGM-2005
390/AJ	ANALISIS PENGARUH FAKOR-FAKTOR KESUKSESAN PRODUK BARU DLM MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN	UNDIP-2007
391/AJ	PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TH 2000 JO UU NO 21 TH 1997 TTG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	UNDIP
392/AJ	EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI	UNDIP-2007
393/AJ	PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG	UNDIP-2007
394/AJ	SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DLM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 199/PDT.G/2005/PN.SMG)	UNDIP-2009
395/AJ	PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN	UNDIP-2009
396/AJ	KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA THD HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI	UNDIP-2007
397/AJ	AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YG BERPINDAH AGAMA DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI	UNDIP-2004
398/AJ	PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YG DIJAMIN DG HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANDANARAN SEMARANG	UNDIP-2006
399/AJ	HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YG MEMPUNYAI STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA	UNDIP-2009
400/AJ	PERBANDINGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DG ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA	UNDIP-2009
401/AJ	AKTA PENGAKUAN HUTANG DLM PRATEKNYA DI WILAYAH KAB. KARANGANYAR	UNDIP
402/AJ	PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAKK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DLM JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG	UNDIP
403/AJ	PEMBEBASAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SICRAD PRODUCE TBK)	UNDIP-2007
404/AJ	PRAKTEK PENYIMPANGAN DLM PERMOHONAN PENGESAHAN YAYASAN SBG BADAN HUKUM YG MENGGUNAKAN NAMA ASING	UNDIP-2009
405/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. BONANG KAB. DEMAK	UNDIP-2004
406/AJ	AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PN SEMARANG)	UNDIP-2005
407/AJ	TANGGUNG JAWAB PEMBORONG     DLM PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DG DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAH KOTA PADANG)	UNDIP
408/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT YG BERASAL DR PEWARISAN DI KRC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN	UNDIP-2009
409/AJ	PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.CAB. TANGERANG	UNDIP-2007
410/AJ	ASPEK HUKUM PEMBUBARAN/LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING	UNDIP
411AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM TRANSAKSI LETTER OF CREDIT APABILA TERJADI NON AKSEPTASI OLEH BANK PENERBIT (ISSVING BANK)	UNDIP
412/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO 15 TH 2001 TTG MEREK (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO 013 K/N/HAKI/2003)	UNDIP-2005
413/AJ	DEPOSITO PIHAK KE 3 SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA CAB. MADIUN	UNDIP-2009
414/AJ	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TH 2002 TTG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DLM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI PROP JAWA TENGAH	UNTAG-2005
415/AJ	TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN DI BUKIT INDAH REGENCI SEMARANG)	UNDIP-2003
416/AJ	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM	UNDIP-2004
417/AJ	PELAKSANAAN PERKAWINAN  ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROP BALI	UNDIP-2009
418/AJ	KEDUDUKAN PERKAWINAN MAMINANG ADAT MINANGKABAU MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN
419/AJ	ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI KAB. BATANGHARI	UII-2006
420/AJ	FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGGULANGI MAL ADMINISTRASI	HTN-UGM 2006
421/AJ	PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KAB. ENDE DLM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BAIK	HTN-UGM 2009
422/AJ	INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN	UAJY-2004
423/AJ	AUTENTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DLM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK SUATU KAJIAN NORMATIF THD PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DLM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA	UGM-2002
424/AJ	BEBESANAN : STUDI TTG PERKAWINAN ANAK-ANAK DI KARISEDENAN BANTEN 1900-1942	UI-1992
425/AJ	KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KAB. TABANAN	UGM-2009
426/AJ	IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BUOL MENURUT UU 32 TH 2004	UGM-2009
427/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM PARA KREDITUR KONKUREN PADA PROSES KEPAILITAN	UNDIP-2009
428/AJ	UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YG DIJAMINKAN DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL TBK JAKARTA	UNDIP-2009
429/AJ	PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI TANAH DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA BEKASI SELATAN	UNDIP-2009
430/AJ	KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH  KAITANNYA DG HARTA PEMBERIAN DARI ORANG TUANYA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK DI KEC. JONGGAT LOMBOK TENGAH NTB	UNDIP-2009
431/AJ	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL	UNDIP-2009
432/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM  KREDITUR PENERIMA FIDUSIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN (STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CAB. EMARANG PEMUDA)	UNDIP-2009
433/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DI BATALKAN ( STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PA SEMARANG NO. 910/ PDT.G/ 2004/ PA SM DAN PUTUSAN PTA SEMARANG NO 91/ PDT.G/ 2005/ PTA.SMG SERTA PENETAPAN PN SEMARANG NO 23/ PDT.P/ 2006/ 2006/ PN SEMARANG)	UNDIP-2009
434/AJ	KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER ( STUDI KASUS PUTUSAN NO 60/PDT.P/2008/PA JEMBER)	2009
435/AJ	ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS	2009
436/AJ	ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PN SEMARANG	2009
437/AJ	PERJANJIAN KAWIN YG DIBUAT DLM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG	2009
438/AJ	KEWENANGAN NOTARIS DALM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN	2009
439/AJ	TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) THD OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/1999/PN.PT DI PN PATI)	2009
440/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH KPR BTN BAGI DEBITUR BARU MELALUI ALIH DEBITUR PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSRO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA	2009
441/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUCIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN ( STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG PEMUDA)	2009
442/AJ	PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMAUR	2009
443/AJ	KEWENANGAN NOTARIS DLM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN	2009
444/AJ	PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KAB PATI	2004
445/AJ	IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN  RESIKONYA DI PERBANKAN SYARIAH  (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CABANG MATARAM)	2004
446/AJ	PERCERAIAN YG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI ( STUDI KASUS DI PA SURAKARTA)	2007
447/AJ	PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UU NO 6 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA BENDA YG BERKAITAN DG TANAH DI PT BANK UOB CAB GREEN GARDEN JAKARTA BARAT
448/AJ	PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP BARANG BARANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTI PARAMINDO DI KOTA TANGERANG
449/AJ	TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ANTARA BANK DG NASABAH PENYIMPANAN DANA TABUNGAN DAN DEPOSITO DI PROP DIY	1999
450/AJ	MERGER BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKANNYA (STUDI KASUS MERGER ANTARA BANK ARYA PANDU ARTA DAN BANK SURYA NUSANTARA)	1998
451/AJ	EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDICIA YG TIDAK DIDAFTARKAN DI PD BPR BKK BANJARHARJO KAB. BREBES	2009
452/AJ	PENYELESAIAN KREDIT MACET DG JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK NAGARI BPD SUMATRA BARAT CAB. LUBUK BASUNG	2009
453/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PEMEGANG KARTU KREDIT DI BANK LIPPO YK	2004