Hukum Tata Negara

Kumpulan Judul Skripsi untuk Jurusan S1 Hukum Tata Negara dengan topik : diskriminasi, demokrasi, perijinan, uu, perda, phk, dll.

Tersedia dalam bentuk HARD COPY / Foto Copy (TIDAK ADA DALAM BENTUK SOFT COPY / FILE)
Jika judul yang anda cari tidak terdapat pada daftar kami ini, silakan isi komentar dibawah

1/AJ	PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI BERDASARKAN GAAT/WTO AGREEMENT DALAM KEBIJAKAN PROGRAM MORIL NASIONAL INDONESIA	UAJY  1997
2/AJ	FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)	UII  1996
3/AJ	PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN LIMBAH AIR PD ANEKA KIMIA)	UNMER  1995
4/AJ	PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH  (STUDI DI KOTAMADYA DATI II MALANG)	UNMER  1999
5/AJ	KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTAMADYA DATI II MALANG)	UNMER  1999
6/AJ	KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERASERO)	UNMER  1996
7/AJ	PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG)	UNMER  1996
8/AJ	EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN BUNULREJO, KEC. BLIMBING, DATI II KOTAMADYA MALANG	UNMER  1998
9/AJ	PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTRI DLM NEGERI NO 8 TH 90 TTG PEMBINAAN LSM (STUDI DI KANTOR SOSPOL KODYA MALANG)	UNMER  1998
10/AJ
11/AJ	PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL PADA SMU BERDASARKAN UU NO 2/89 DI KODYA DATI II SEMARANG	1995
12/AJ	PELAKSANAAN PERDA NO 6 TH 1977 TTG KEBERSIHAN, KERAPIAN, KEINDAHAN, KESEHATAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN  DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II REMBANG	1995
13/AJ	KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM PENATAAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BUS, NON BUS DAN ANGKUTAN BARANG DI KAB. DATI II DEMAK	1996
14/AJ	HUBUNGAN KERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DATI I JAWA TENGAH DG KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DI KAB. MALANG	1995
15/AJ	DAMPAK KEPENDUDUKAN DI DLM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DATI II KAB. KLATEN	1995
16/AJ	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 6 TH 92 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DLM UPAYA MENUNJANG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KAB. DATI II KUDUS	1995
17/AJ	KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMAN TENAGA KERJA KAB. GROBOGAN DLM MENGHADAPI MASALAH KETENAGAKERJAAN	1995
18/AJ	EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET DPR RI DLM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAH	1995
19/AJ	PERANAN BIRO KEUANGAN DLM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH	1994
20/AJ	PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI PT KING RUBBER SEMARANG	1995
21/AJ	PERANAN DPRD DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTAB YOGYAKARTA PERIODE THN 2005-2007	UAD 2008
22/AJ
23/AJ
24/AJ
25/AJ	PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KEC. KALASAN, KEC. SAYEGAN, KEC. MLATI, KAB.DATI II SLEMAN	UAJY  1990
26/AJ	ANALISIS TERHADAP PASAL 68 AYAT 1 UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DLM KAITANNYA DG KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NO 14 TH 2001 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDAR LAMPUNG	2001
27/AJ	PROSEDUR PEMBAYARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1989
28/AJ	ANALISIS TERHADAP POSISI DAN FUNGSI DPRD MENURUT UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH	2001
29/AJ	IMPLIKASI BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 1999 TTG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS	UGM  2003
30/AJ	PERAN DPRD KAB.BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KAB. BANTUL TH 2002	UII  2004
31/AJ	OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DPR DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999 DI KAB. KULON PROGO	UJB  2004
32/AJ	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 8 TH 1999 TTG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA SURAKARTA	UII  2004
33/AJ	PENGAWASAN DPRD KOTA JOGJA THD LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA JOGJAKARTA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	UGM  2003
34/AJ	TINJAUAN YURIDIS KONVENSI KETENAGAKERJAAN SBG SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA	UAD  2004
35/AJ	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 25 TH 2000 TTG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KEC. NGAWEN, KAB. GUNUNGKIDUL)
36/AJ	PERANAN KEPALA DESA DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIBENDA KAB. CIAMIS	UMY  2005
37/AJ	PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN  DI KOTA JOGJAKARTA	UII  2004
38/AJ	PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA SURABAYA	USM  2002
39/AJ	STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA	USM  2002
40/AJ	STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA YK	UGM  2004
41/AJ	PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. ROKAN HULU PROP. RIAU	UMY  2002
42/AJ	PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DIY DLM PENYELENGGARAAN  ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK	HAN  UGM 2005
43/AJ	IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROP. DIY TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999	UII  2003
44/AJ	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TTG PAJAK PARKIR DLM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU	UGM  2006
45/AJ	PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KAB. NGANJUK)	HAN  UII 2003
46/AJ	PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA DATI II YK	UNPROK  1992
47./AJ	ARTI PENTINGNYA PEMILU DLM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. BANTUL	UMY  2000
48/AJ	PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KAB. BANTUL	UMY  2000
49/AJ	EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK	UAJY  2000
51/AJ	PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM)	HAN  UGM 2006
51/AJ	PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945	UMY  2007
52/AJ	FUNGSI BAPPEDA KAB. BATANGHARI DLM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN	UMY  2006
53/AJ	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN	UGM  2006
54/AJ	IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TTG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRIYIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)	UII 2004
55/AJ	PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTIOTUSI RIS 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN	UII  2005
56/AJ	KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN)	UII  2003
57/AJ	PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DU DAERAH TK II SLEMAN	UII  1997
58/AJ	PERAN DPRD DLM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA)	UII  2002
59/AJ	KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU	UII  1997
60/AJ	PERANAN APARAT PERPAJAKAN  DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK	UGM  1999
61/AJ	DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI	UII  1994
62/AJ	URGENSI KOMISI KONSTITUSI DLM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945	UGM  2006
63/AJ	TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	UII  2000
64/AJ	PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI GUNUNGKIDUL	UII  2000
65/AJ	RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KAB. MALUKU TENGGARA	UGM  2008
66/AJ	KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  PROP. DATI I JAWA TENGAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH	UGM  1984
67/AJ	KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999)	UII  1999
68/AJ	STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DLM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANVE	UMY  2006
69/AJ	PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YK DLM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YK (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)	UAD  2004
70/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTUN YK	UAD  2003
71/AJ	PERANAN DPRD DLM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KAB. BANTUL (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 1999-2003)	UAD  2004
72/AJ	PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PELAKSANAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA YK (TINJAUAN YURUDIS TERHADAP PERDA KOTA YK NO 26 TH 2002)	UAD  2004
73/AJ	PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DLM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL DIY	UAD  2003
74/AJ	PERANAN DPRD PERIODE 1999-2004 DLM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KAB. SLEMAN (STUDI TTG PARTISIPASI PUBLIK DLM PEMERINTAHAN DAERAH)	UAD  2004
75/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROP. DIY DAN JAWA TENGAH	UAD  2003
76/AJ	PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TTG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)	UAD  2002
77/AJ	PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK DLM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERQWAWASAN LINGKUNGAN	UAD  2004
78/AJ	ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KAB. SLEMAN	UAD  2004
79/AJ	PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KAB. SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TTG PEMERINTAH DAERAH	UAD  2003
80/AJ	TINJAUAN YURIDIS TTG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999	UAD  2004
81/AJ	PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN YK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)	UAD  2003
82/AJ	PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DLM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI BKN YK	UAD  2003
83/AJ	PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KAB. BANTUL	UAD  2004
84/AJ	PROSES PEMBENTUKAN KAB. ROKAN HULU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH	UAD  2004
85/AJ	AKUISISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KAB. BANTUL SBG UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)	UAD  2004
86/AJ	PERAN BUPATI DLM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHKAB. SEMARANG)	UAD  2003
87/AJ	PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN  (IMB) DI KAB. SLEMAN	UAD  2003
88/AJ	PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TTG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TTG PENGADAAN PNS)	UAD  2003
89/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD SUKOREJO KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO	UAD  2004
90/AJ	PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)	UII  2004
91/AJ	PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DLM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT) STUDI KASUS DI KANREG I BKN YK	UAD  2003
92/AJ	PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TTG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK)	UAD  2004
93/AJ	PERANAN KEPALA DESA DLM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG SARI KEC. TERSONO KAB. BATANG BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999	UAD  2004
94/AJ	PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  DI PEMERINTAH DAERAH KAB. BANTUL	UAD  2003
95/AJ	PERANAN LURAH DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULON PROGO (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)	UAD  2003
96/AJ	PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DLM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958	UAD  2003
97/AJ	PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TTG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. GUNUNG KIDUL	UAD  2004
98/AJ	PERANAN DPRD PROPINSI BANGKA BELITUNG DLM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999	UAD  2005
99/AJ	PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KAB BANTUL	UAD  2003
100/AJ	DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002	UII  2002
101/AJ	PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA, RI TTG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA YK	UAJY  2006
102/AJ	IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. BANTUL	UGM  2008
103/AJ	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TTG DISIPLIN KERJA PNS SBG SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNDIP SEMARANG	UNDIP  2005
104/AJ	PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DLM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. KENDAL	UNDIP  2005
105/AJ	KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)	UNDIP  2005
106/AJ	PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANJARMASIN	UNDIP  2005
107/AJ	KEDUDUKAN DAN PERAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI	UGM  2005
108/AJ	PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TTG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA YK	UII  2004
109/AJ	STUDI KOMPARASI LEMBAGA MK INDONESIA DG MAHKAMAH KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DLM JUDICIAL REVIEW DAN IMPEACHMENT	UII  2007
110/AJ	PERANAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI DLM PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS DI KAB. GUNUNG KIDUL	UGM  2009
111/AJ	PELAKSANAAN CITIZEN CHARTER DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL	UGM  2009
112/AJ	PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DLM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT 1 UUD RI TH 1945	UAD  2009
113/AJ	EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DLM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
114/AJ	HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KAB KARANGANYAR (ANALISIS TERHDAPA SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI NO. T/130/33/1689/OTDA THN 2003	UII 2004
115/AJ	HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BPD DALAM PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL)	UII 2009
116/AJ	KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945 (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2007-2011 DSALAM PIDANG PENDIDIKAN)	UAD 2008
117/AJ	PERAN DPD DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	UII 2006
118/AJ	TINJAUA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 18 UUD 1945)	UNCOK 2007
119/AJ	HUBUNGAN KERJA ANTARA LURAH DESA DENGAN BADAN MUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA TAMANTIRTO KEC KASIHAN KAB BANTUL)	UII 2009
120/AJ	SINKRONISASI PASAL 40N POERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN PASAL 34 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUD 1945	ATMA 2009
121/AJ	PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA YUOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2009 MENURUT UU NO. 42 TAHUN 2008	UII 2009
122/AJ	TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KAB PATI	UWM 2004
123/AJ	KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA BANTU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU)	UII 2009
124/AJ	PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNANN DI KAB SLEMAN MENURUT PERDA NO. 12 TAHUN 2003	UII 2007
125/AJ  Tbl bgt	FUNSGI DANJ PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAuad 2004
126/AJ	PERANAN DEWAN  PERWAKILAN DAERAH (STUDI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	UAD 2008
127/AJ	PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENJAGA KELUHURAN MERTABAT DANB PERILAKU PARA ANGGOTA DPRD KAB BANTUL	UII 2007
128/AJ	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PHPU/DVI/2008 ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROP JAWA TIMUR	UII 2009
129/AJ	KEMANDIRIAN DAN KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGAAN INDONESIA (TELAAH KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI)	UII 2006
130/AJ	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK	UII 2006
131/AJ	SISTEM PERS INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1990 TENTANG PERS (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN MAJALAH PLAY BOY INDONESIA)	UNSOED 2007
132/AJ	PENERAPAN PERATURAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB SLEMAN	ATMA 1999
133/AJ	KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH AGUNG SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004	2004