Kumpulan Skripsi Hukum Perdata

Hukum Perdata
Berikut ini kumpulan judul skripsi S1 Hukum Perdata sebagai referensi tugas akhir anda. Jika judul yang anda cari tidak ada disini silakan isi komentar dibagian bawah. Kami sediakan file dalam bentuk hardcopy,  sebagian dalam bentuk softcopy. Untuk order silakan SMS, jangan lupa sebutkan judul dan kodenya

PDT.149

ANALISIS YURIDIS DALAM KEWENANGAN DALAM PENGOLAHAN PERIKANAN LAUT

ATMAJAYA

2002

PDT.150

PENGHAPUSAN KANTOR DEPARTEMEN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DATI 2 SLEMAN

UGM

2002

PDT.151/ 161

PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP KONSUMEN KETENAGALISTRIKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APS YOGYAKARTA

UGM

2003

PDT.152

PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

UII 2002

PDT.153

AZAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK DALAM PEMERATAAN PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

UII

99

PDT.154

PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK YATIM OLEH PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH DI KOTAMADYA DATI 2 YOGYAKARTA

UGM

1997

PDT.155

GUGATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGIRIMAN DAGING UNTUK KEPERLUAN EKSPOR STUDI KASUS DI PT. ABILOWO INDUSTRIES SALATIGA

UGM

2001

PDT.156

TINJAUAN LATAR BELAKANG DAN ASPEK YURIDIS POLIGAMI BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM DI KAB. SUKKOHARJO

U. 11MARET

SOLO

1991

PDT.157

PERANAN KOMISI AMALAT DAERAH DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI

U. 11MARET

1994

PDT.158

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO.55 TH 97

ATMAJAYA

2004

PDT.159

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KAB. DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KAB. GUNUNG KIDUL)

ATMAJAYA

PDT.160

PELAKSANAAN PERJANJIAN PAJAK PIUTANG DI DKI JAKARTA

ATMAJAYA

PDT.161/151

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KETENAGALISTRIKKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APJ YOGYAKARTA

UGM

2003

PDT.162

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CAB. SEMARANG

UII

2001

PDT.163

PELAKSANAAN ASURANSI WISATAWAN OLEH PT. JASA RAHARJA PUTERA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UGM

2001

PDT.164

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MERK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MERK DI INDONESIA “STUDI KASUS MERK DAGANG NIKE”

UGM

2002

PDT.165

PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK TEKS PADA BANK INDONESIA DI D.I.Y.

UGM

2001

PDT.166

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM MENYANGKUT DENGAN JASA ANGKUTAN TRAVEL (STUDI PENELITIAN PADA PT. ISMAN PETA WISATA INDONESIA YK DAN PT. MINA TRAVEL YK)

UII

2001

PDT.167

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PARA MEDIS (TENAGA PERAWAT) DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RS TK. II 05.05.01 DR. SOEPRAOEN MALANG)

UNMER

1994

PDT.168

ASPEK YURIDIS SCRIPIESS TRANDING (PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT) DI BURSA EFEK JAKARTA BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM

UGM

2002

PDT.169

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUM PENGADILAN CAB. PRAMBANAN

UII YK

2001

PDT.170

PELAKSANAAN POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH 1974 DI KAB. KULON PROGO

UII 2001

PDT.171

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENAYANGAN IKLAN PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA DENGAN BIRO IKLAN DI DKI JAKARTA

UGM

2005

PDT.172

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

UII YK

1999

PDT.173

PERUBAHAN STATUS PERUMTEL MENJADI PT PERSERO TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TBK) DAN PERMASALAHANNNYA

UGM

2002

PDT.174

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG PASIR PUTIH KAB. SITUBONDO

UAJY

2004

PDT.175

PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN NIAGA

UII

2001

PDT.176

PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WALI ADAT DI KEC. KETANDAN KAB. KLATEN

UN.PROK

1987

PDT.177

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS SELAKU PENGURUS PT. PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN YANG DI DERITA OLEH PERSEROAN DAN PIHAK KETIGA (SUATU STUDI DI PT HAMPLAS BARU TAMA SURAKARTA)

UNMER

MALANG

1995

PDT.178

PERMASALAHAN PENINGKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT HUKUM NYA

UNMER

1991

PDT.179

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT DI KEC SEKAYU KAB MUBA SUMATERA SELATAN

UNPROK

1991

PDT.180

PENGARUH OEMBAGIAN KETENAGA KERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SLEMAN

UNPROK

2003

PDT.181

EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK

UAJ

2000

PDT.182

SANKSI ADAT CORAK BERKAITAN DENGAN PASAL 340 DAN 351 KUHP DI WILAYAH KAB. DATI II SUMENEP MADURA

UGM

2004

PDT.183

PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY

UNPROK

2004

PDT.184

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. VIRGO TOUR DAN TRAVEL DI YOGYAKARTA

UNPROK

2004

PDT.185

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

UNPROK

2004

PDT.186

PERANAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI DAN REHABILITAS HUTAN BAKAU DI PANTAI UTARA KAB. PEMALANG JATENG

UGM

1996

PDT.187

UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKANTORAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)

UGM

2002

PDT.188

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT MENURUT PP NO. 10 TH. 1961 JO PP NO.24 TH. 1997 DI KAB. KULON PROGO

UII

2000

PDT.189

PENERAPAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI DARI SUATU PERJANJIAN ARBITRASE MENURUT KETENTUAN KONVENSI NEW YORK 1958 (SUATU STUDI DENGAN PT ROCHE)

UII

2000

PDT.190

EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KEC. MERGANGSAN YOGYAKARTA

U.JEND

SOEDIRMAN 1989

PDT.191

PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK DI DIY

WIDYA MATARAM 1989

PDT.192

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 21 TH 1974 DAN PERMASALAHANNYA DI KEC. GURAH KAB. KENDIRI

UNMER 1989

PDT.193

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DEALER CAHAYA MOTOR KAB. BREBES

UMY 2003

PDT.194

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TH. 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSIVITAS PEKERJA (STUDI DI PERUSAHAAN TEGEL RAMAJAYA TULUNG AGUNG)

UNMER

1987

PDT.195

BEBERAPA MASALAH TENTANG JUAL LEPAS DENGAN PANJER SESUDAH BERLAKUNYA UUPA DI KEC. GURAH KAB. KEDIRI

UNMER

1990

PDT.196

PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KARYAWAN (SUATI STUDI DI PT. BITRATEX INDUSTRIAL CORPORATION)

UNMER

1991

PDT.197

WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI DI KEC. BULULAKIANG KAB. MALANG)

UNMER

1981

PDT.198

PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL GADAI TANAH PERTANIAN SEELAH BERLAKUNYA UUPA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB. KLUNGKUNG)

UNMER

1992

PDT.199

PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG YANG MENJADI JAMINAN KREDIT DARI BANK RAKYAT INDONESIA MALANG

UNMER

1992

PDT.200

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK JUAL BELI RUMAH KPR BTN YANG BELUN LUNAS OLEH USER KEPADA PIHAK LAIN DI KOTAMADYA DATI II BLITAR (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEPANJEN LOR BLITAR)

UNMER

1992

PDT.201

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU (SUATU STUDI PADA HOTEL KARTIKA WIJAYA KEC. BATU KAB. MALANG)

UNMER

1992

PDT.202

PERJANJIAN SEWA TANAH SAWAH PERTANIAN UNTUK TANAMAN TEBU (STUDI DIDESA PALEM KEC. KARANG REJO KAB. MAGETAN)

UNMER

1992

PDT.203

PERJANJIAN JUAL BELI BUAH-BUAHAN SECARA PARTAI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI DI PASAR BESAR MALANG)

UNMER

1993

PDT.204

PRAKTEK PEMBEBANAN KERUGIAN ATAS HILANG NYA SUATU KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PRIMA MOTOR MALANG)

UNMER

1993

PDT.205

ASPEK ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN SURAT MELALUI POS (STUDI DI PERUM POS DAN GIRO MALANG)

UNMER

1993

PDT.206

TINJAUAN YURIDIS SURAT WASIAT UMUM DAN PERMASALAHANNYA

UNMER

1993

PDT.207

PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

UNMER

1995

PDT.208

JANJI SEWA (HUUR BEDING) TERHADAP BARANG JAMINAN HIPOTIK DAN PERMASALAHANNYA 9SUATU STUDI DI BANK DUTA CAB. SURABAYA)

UNMER

1990

PDT.209

PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) UNTUK MENINGKATKAN USAHA DEBITUR DALAM PRAKTEK PERBANKAN

UNMER

1991

PDT.210

MASALH PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS PENGUSAHA ANGKUTAN KAPAL PERAIRAN DARAT TERHADAP PEMAKAI JASA ANGKUTAN DI KALIMANTAN SELATAN

UNMER

1995

PDT.211

TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA YANG DIJAMINKAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA BONDOWOSO

UNMER

1995

PDT.212

PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBANGUNAN KREDIT BERDOKUMEN DI SEMARANG

UNPROK.45

2003

PDT.213

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO.8 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY)

UNAJ

2004

PDT.214

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MENGELOLA HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA)

UAJ

2004

PDT.215

PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BADUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRASI DARI TIMOR TIMUR

UAJ

2003

PDT.216

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SERANG TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO.55 TH.93

UAJ

2004

PDT.217

PENERAPAN AZAS NEHIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH

UGM

2001

PDT.218

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PEGAWAI NEGRI TRIJAYA DI KULON PROGO

UMY

2001

PDT.219

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENHYIMPANGAN IKLAN OBAT BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA PROP. DIY

UMY

2001

PDT.220

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI DIY

UMY

2001

PDT.221

PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA

UII

2005

PDT.222

TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERTING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV PRIMA COMPUTER YK)

UNIV

DIPONEGORO

2005

PDT.223

PENGENDALIAN AIR LIMBAH PG TASIK MADU TERHADAP KUALITAS AIR IRIGASI DI KEC TASIK MADU KAB KARANG ANYAR

UGM

1998

PDT.224

PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

UII

2004

PDT.225

PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURAKARTA PASCA BERLAKUNYA UU NO.19 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

UGM

2006

PDT.226

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC ALFAT KAB. SORONG SELATAN

UNIV. JANABADRA 2006

PDT.227/231

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO

UGM

2005

PDT.228

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

JANABADRA

2005

PDT.229

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

JANABADRA

2006

PDT.230

UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN KOTA JAYAPURA)

UGM 2002

PDT.231

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO

UGM 2005

PDT.232

PELUANG PENDAFTARAN BUAH SALAK PONDOH SEBAGAI PRODUK KHAS INDONESIA BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS

ATMAJAYA

2005

PDT.233

PERLAWANAN PIHAK KETIGA TEHADAP SITA AKSETUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

UGM

2006

PDT.234

PENGANGKATAN ANAK INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA OLEH WARGANEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA  DI KODYA YOGYAKARTA

JANABADRA

1994

PDT.235

PERANAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALAT PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UCP 1983 DI DAERAH SEMARANG DAN YOGYAKARTA

UAJ

1991

PDT.236

PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI (STUDI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN DATI II MALANG)

UMM

1988

PDT.237

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN CLEANING SERVICE ANTARA CV SADA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO BESAR DI YOGYAKARTA

UII

1994

PDT.238

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PADA PERSEKUTUAN KOMANDITER DI YOGYAKARTA

ATMAJAYA 1994

PDT.239

PERANAN INTERNASIONAL COMITIE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG

UGM 2004

PDT.240

PELAKSANAAN ATAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN BANTUL

UGM

2004

PDT.241

STUDI KASUS PERADLAN BENTUK USAHA CV CAHAYA MAS MENJADI PT FLORMASINDO ABADI UTAMA DI RIAU

UGM

2003

PDT.242

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN IKLAN DAN BROSUR PERUMAHAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI DIY

UGM

2006

PDT.243

SEKURISASI ASET DAN KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

UGM

2006

PDT.244

UPAYA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DALAM MENDORONG PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH EMITENDI PASAR MODAL INDONESIA

UGM

2006

PDT.245

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT IKLAN MEDIA CETAK YANG MENYESATKAN DI DIY

UGM 2006

PDT.246

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM JAKARTA

UGM

2006

PDT.247

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG DI KAB. SLEMAN

UGM

2006

PDT.248.

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN SIPIL PROYEK PLTA SIPAS SIHAPARAS DI TAPANULI TENGAH

UII

2003

PDT.249

EKSISTENSI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (LAKTREATY) DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

UGM

2005

PDT.250

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN

UGM

2006

PDT.251

BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

UGM

2000

PDT.252

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO.7 TH.2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PUBLIK YOGYAKARTA DUA

UMY

2006

 

PDT.254

PERANAN KEBIJAKAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG NON YUSTISIAL DALAM MENDUKUNG KETERTIBAN HUKUM DI PROP. DIY

U. WIDYA MATARAM 2006

PDT.255

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

UGM

2006

PDT.256

KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEBANKAN SYARIAH

UAD

2006

PDT.257

PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERSENJATAAN TERHADDAP PELAKSANAAN HAK NEGARA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI/SELF DEFENSSE BERDASARKAN PASAL 51 PIAGAM PBB

UAJ

2005

PDT.258

PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK DI SUATU WILAYAH NEGARA

UAJ

2005

PD.259

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH IRAQ TERHADAP PEMERINTAH MESIR SELATAN TERJADINYA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN DUTA BESAR MESIR UNTUK IRAQ DI BAGHDAD IRAQ

UAJ

2005

PDT.260

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN PERSERO

UGM

2006

PDT.261

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERAWATAN SAKIT JIWA DI RS. GRASIA YOGYAKARTA

UAD YK 2006

PDT.262

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP IKLAN SEBAGAI SARANA PROMOSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

UGM

2005

PDT.263

PERJANJIAN PEMBORONGAN PENATAAN RUANG KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KAB. BANTUL ANTARA CV CANDISARI DENGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JANABADRA

2005

PDT.264

TINJAUAN TENTANG KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CAB. YOGYA

UGM

2003

PDT.265

PELAKSANAAN PERJANJIAN PELAYANAN JASA KESEHATAN ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RSUD YOGYAKARTA

JANABADRA 2006

PDT.266

ARISAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KITAB UU HIKUM PERDATA PADA ASLI MOTOR DI DAERAH KAB. GUNUNGKIDUL

U.JANABADRA

2005

PDT.267

TINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL PT.COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

UGM

2000

PDT.268

HUKUM PROGRESIF MENURUT SATJIPTO RAHARJO SEBAGAI PARADIGMA ALTERNATIF BAGI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (SSEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)

UGM

2006

PDT.269

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN USAHA DALAM PERJANJIAN MODEL VENTURA (STUDI KASUS PADA PT. SARANA YOGYA VENTURA)

UII

2002

PDT.270

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENATAAN TATA RUANG KAWASAN KHUSUS MALIOBORO DI KOTAMADYA YK

UII

2002

PDT.271

PENERAPAN DENDA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO. 18 TH. 2000 DI KOTA YOGYAKARTA

UII

2001

PDT.272

TOLAK UKUR MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 07/MEREK/2001/BN NIAGA JAKARTA PUSAT)

UII

2006

PDT.273

KRITERIA PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET DALAM MENENTUKAN RUANG LINGKUP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

UII

2005

PDT.274

PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS KAWASAN JALAN MALIOBORO YK)

UMY

2005

PDT.275

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SLEMAN

2006

PDT.276

PENEGAKAN HUKUM (LAW EFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN

UGM

2006

PDT.277

PENEGAKAN HUKUM (LAW EFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN

UGM

2007

PDT.278

PENERAPAN ASAS ACCESIE DAN HORIZONTALE SEHERDING DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH

UII

1991

PDT.279

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BES

-

PDT.280

PENERAPAN PRINSIP FRUDENTIAL BANKING PADA PT. BANK BNI (PERSERO) TBK DALAM TRANSAKSI EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (STUDI KASUS)

UGM

2006

PDT. 281

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO. 55 TH. 1993

ATMAJAYA

2004

PDT.282

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK SURABAYA

UGM

2006

PDT.283

PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SENGKETA BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI INDONESIA

UGM

2002

PDT.284

PEMBAYARAN SUATU TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN WESEL DAN CEK DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI DIY

U.ATMAJAYA

1991

PDT.285

TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN UPAH MINIMUM TENAGA PADA PT. INDO ACIDATAMA KAB. DATI II KARANGANYAR

U. ATMAJAYA

1994

PDT.286

TINJAUAN PERBEDAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA YK

UGM

1997

PDT.287

PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA YK

UII

2005

PDT.288

PELAKSANAAN PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH. 74 DI DAERAH PASIR PENGARAYAN KAB. DATI II ROKALI HULU RIAU

UGM

2000

PDT.289

BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

UGM

2000

PDT.290

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI PD. BPR BKK BLORA KOTA CAB. JEPON)

UII

2000

PDT.291

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI BPR SWADARMA KASIHAN KAB. BANTUL

UMY

2004

PDT.292

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN (STUDI KASUS DI PD. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK YOGYAKARTA SUDIRMAN

UII

2006

PDT.293

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (KASUS PEMAKAIAN GAS ELPIJI)

UGM

2003

PDT.294

DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA PARA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA OPMI TERHADAP HUB. DIPLOMATIK INDONESIA-AUSTRALIA

UGM

2006

PDT.295

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC AIFAT KAB. SORONG SELATAN

JANABADRA 2004

PDT.296

PROSES PEMBERIAN IJIN USAHA RESTORAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KAB. SLEMAN

ATMAJAYA

2003

PDT.297

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UAD

2007

PDT.298

EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA DI YOGYA

UAD

2006

PDT.299

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA ATM BERSAMA PT. BANK AGRONIAGA TBK JAKARTA

UGM

2007

PDT.300

PELAKSANAN ATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PLN DENGAN KONSUMEN DI PT. PLN (PERSERO) UPJ WONOSARI

-

PDT.301

PERANAN KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI ADVOKAT SEMENTARA (STUDI TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT MENURUT UU NO. 18 TH. 2003)

-

PDT.302

TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS DI RS PANTI RAPIH YK)

UII

2006

PDT.303

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TIDAKAN PERSALINAN DENGAN OPERASI CAESAR

PDT.304

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DI CV. ROSANO KAB. BANTUL

UII

2006

PDT.305

ASPEK KEPENTINGAN SOSIAL DALAM UU REPUBLIK INDONESIA NO 19 TH. 2002 TENTANG HAK CIPTA

UII

2004

PDT.306

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BADAN KREDIT KECIL DI BANJAR NEGARA

PDT.307

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA DI DIY

PDT.308

TANGGUNG JAWAB PT. ANTAR PENJURU INDONESIA ATAS PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG DI DIY

UGM

PDT.309

KONTRIBUSI SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF

PDT.310

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

UII

2005

PDT.311

KEKUASAAN MENGIKAT KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)

UII

2006

PDT.312

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. HERONA EXPRESS YK

UGM

2006

PDT.313

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA  NO INTERNASIONAL DI DARFUR

UGM

2006

PDT.314

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UGM

2007

PDT.315

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT ARMADA FINANCE MAGELANG

UGM

2005

PDT.316

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMODITAS PERTANIAN DALAM SISITEM KEUNGAN NEGARA

UGM

2007

PDT.318

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI DALAM PERDA DAGANG PASAR BEBAS

JANABADRA

2001

PDT.319

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT UU NO 11 TH. 2001 TENTANG MERK

JANABADRA

2006

PDT.320

PERANAN DINAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SUKOHARJO

UGM

2007

PDT.321

PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB SLEMAN

UGM

2006

PDT.322

KEBIJAKAN PENTARIFAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM BISNIS (SUATU KAJIAN YURIDIS)

UGM

2007

PDT.323

PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) KANTOR CAB. KENDARI DI KOTA SULTENG

JANABADRA

2007

PDT.324

PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN MANDALA BAKTI WANITATAMA DITINJAU DARI KUHP DI DAERAH KAB. SLEMAN

JANABADRA

2006

PDT.325

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG

UII

2003

PDT.326

IMPLIKASI/PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO 1997 OLEH AS TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVER STOCKHOLM DECLARATION 1972

UII

2006

PDT.327

PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 6/18/OPNP TGL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH

ATMAJAYA

2007

PDT.328

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN IKLAN OBAT-OBATAN DI SURAT KABAR

U.ATMAJAYA

2004

PDT.329

PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 6/18/OPNP TGL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH

ATMAJAYA

2007

PDT.330

PERLINDUNGAN HUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER (STUDI KASUS PADA PENGGUNA JASA PRO XL DI YK)

ATMAJAYA

2003

PDT.331

IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUKUM NEGARA DI BUKIT MENOREH KULON PROGO DIY DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 41 TH, 1999 TENTANG KEHUTANAN

UII

2004

PDT.332

PENEGAKAN HUKUM UU NO 56 PRP TH 1960 TENTANG BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA SUMBAWA KAB. BANYU ASIN SUMATRA SELATAN

UMY

2007

PDT.333

TINJAUAN YURIDIS MGENAI PENATAAN PEDDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK DAN SINKRONISASINYA BERDASARKAN BAGIAN ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK

UGM

2007

PDT.334

PERANAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROP. DIY NO.5 TH 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN LALULINTAS JALAN DI WILAYAH KOTA YK KASUS MENGENAI FUNGSI TROTOAR TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN)  

UGM

2007

PDT.335

STUDI TENTANG BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KLAIM MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM MASALAH KABUT ASAP KEBAKARAN HUTAN DI PROP. RIAU PADA TH. 2006  

UGM

2006

PDT.336

PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA CABANG PANGKAL BALAM BANGKA

JANABDRA

2005

PDT.337

PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL PELABUHAN PANKAL BALAM DI KOTA PANGKAL PINANG

JANABADRA

2005

PDT.338

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAPORAN SPT DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

UGM

2007

PDT.339

PENERAPN AZAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

UII

2002

PDT.340

PENGATURAN DAN IMPLEMNTASI DESENSTRALISASI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA  (STUDI TENTANG UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 DALAM UU NO. 25 TH 1999)

UII

2002

PDT.341

TINJAUAN PENERAPAN PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH MASALAH DENGAN MELALUI BANK INDONESIA

UGM

2008

PDT.342

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA

UGM

2008

PDT.343

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN INDUK PERUM DALUNG PERMAI DI KECAMATAN KUTA UTARA ANTARA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BADUNG DENGAN PT SANUR JAYA UTAMA

UGM 2006

PDT.344

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRNCHISE HAL TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE OLEH FRANCHISOR DI YOGYAKARTA

UGM 2007

PDT.345

PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SAPOY IRRIGATION SUB PROJECT ANTARA WASKITA-NK-SACNA (JOINT OPERATION) DENGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

UGM

2008

PDT.346

PELAKSANAAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA

UII

2005

PDT.347

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI YK

UMY

2008

PDT.348

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN MERCHANT

UAJ

2008

PDT.349

ANALISIS YURIDIS KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROV DIY

UGM

2009

PDT.350

ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PASAL 18 UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN JASA PENGANKUTAN UDARA

UAJ

2008

PDT.351

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN

UAJ

2008

PDT.352

PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK DI PT KUSUMATEX YK

UAJ

YK

2003

PDT.353

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBEBANKAN PADA HAK MILIK ATAS TANAH MENURU PP NO.24 TH.1997 DI KAB KULON PROGO DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

UAJ

2003

PDT.354

PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT WARUNGBOTO DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI DANA BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

UGM

2005

PDT.355

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NO.29/PUU-V/2007 MENGENAI UJI MATERIIL UU NO. 8 TH.1992 TENTANG PERFILMAN

UII

2008

PDT.356

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN

ATMAJAYA 2007

PDT.357

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KAB. SLEMAN (STUDI KASUS)

UGM

2007

PDT.358

PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERAKTA JUAL BELI GANDA

UMY

2009

PDT.359

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DAN NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT

U.HASANUDIN UJUNG PANDANG 1997

PDT.360

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.KEP.12/MEN/1995 TENTANG PENINGKATAN UPAH MINIMUM REGIONAL (SUATU STUDI DI PT. GATRA MAPAN DAN KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG)

UMM

1995

PDT.361

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 1 TH.2003 TENTANG HAK CIPTA

UII

2005

PDT.362

TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN PEMBAKARAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA DUMAI

U.ISLAM

RIAU

2007

PDT.363

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA GEMPA BUMI DI BRI CAB. BANTUL

ATMAJAYA

2008

PDT.364

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CAB. SLEMAN

UNPROK45

2008

PDT.365

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENATAAN KAWASAN OBYEK WISATA PANTAI PARANGTRITIS

UGM

2009

PDT.366

PELAKSANAAN CITIZENS CHARTER DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL YOGYAKARTA

UGM

2009

PDT.367

PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA DI KOTA YOGYAKARTA

UGM

2009

PDT.368

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA

UGM

2009

PDT.369

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) OLEH KANTOR KELUARGA BERENCANA DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

UGM

2009

PDT.370

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PERIZINAN KAB. BANTUL DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

UGM

2009

PDT.371

PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TH.1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH PEMERINTAH KAB. BANTUL TH. ANGGARAN 2008

UGM

2009

PDT.372

PELAKSANAAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA BERKAITAN DENGAN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

UGM

2009

PDT.373

PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

UMY

2006

PDT.374

IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN BAGI PROV. DIY PERIODE 2002-2003 MENURUT UU NO. 25 TH 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

UII

2005

PDT.375

PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) KANTOR CABANG KENDARI DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

JANABADRA

2007

PDT.376

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KAB. SLEMAN NOMOR 14 TH.2003 TENTANG IZIN REKLAME

UII

2005

PDT.377

PERANAN DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PENANANAMAN MODAL DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KAB.SLEMAN

UGM

2008

PDT.378

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPENDUDUKAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. LAMANDAU

ATMAJAYA

2007

PDT.379

KEWENANGAN DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITORNYA

-

PDT.380

IMPLIKASI KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA

-

PDT.381

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KEC. MLATI KAB. SLEMAN MENURUT PP NO 24 TH 1997

-

PDT.382

PELAKSANAAN UU NO. 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

-

PDT.383

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN

UGM

2004

PDT.384

IMPLIKASI RATIFIKASI INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHT DENGAN UNDANG UNDANG NO.11 TH.2005 TERHADAP PELAKSANAAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

UGM

2009

PDT.385

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA PT TOA GAIVA INDUSTRIES BOGOR

UGM

2006

PDT.386

TANGGUNG JAWAB PENDIRI TERHADAP PERBUATAN HUKUM SEBELUM STATUS BADAN HUKUM DIPEROLEH PADA PERSEROAN TERBATAS DI YK

UII

2009

PDT.387

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI TENTARA DALAN KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK ISLAM AFGHANISTAN MENURUT KONVENSI HAK ANAK PBB1989

UGM

2005

PDT.388

PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LIMBAH OLEH PROYEK PIPARISASI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DI KAB. LAMPUNG TIMUR

UII

2009

PDT.389

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA DISERTAI IZIN PEJABAT

UGM

2008

PDT.390

STUDI KOMPARATIF TENTAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

UGM

2008

PDT.391

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YK

UAD

2008

PDT.392

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK TERKAIT UU NO.23 TH.2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YK (STUDI KASUS)

UGM

2007

PDT.393

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA (MUSIMAN) YANG MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT TRI BAKTI DI KAB. NGANJUK

UGM

2009

PDT.394

PERALIHAN HAK MILIK ARAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN

ATMAJAYA

2007

PDT.395

PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH DI PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING UYU SUMSEL

UMY

2008

PDT.396

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA RUMAH SAKIT UMUM SOLOK DENGAN PT. SARANA MEDINDO PANCAWARA

UGM

2009

PDT.397

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG

JANABADRA

PDT.398

TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI WALI PENGAWAS MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA

JANABADRA

1994

PDT.399

PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN PERUSAHAAN  ES PUTER GOMBLEH MENURUT PERATUSAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO 2 TH 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN

UII

2009

PDT.400

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DAN NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT

HASANUDIN

UJ.PANDANG 1997

PDT.401

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA INDUSTRI PENYAMAKAN PT ADI SATRIA ABADI BANTUL YOGYAKARTA

UGM

2009

PDT.402

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN HAKIM

UGM

2010

PDT.403

TANGGUNG JAWAB PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PASIEN AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT DR. M. JAMIL DI PADANG SUMATRA BARAT

UGM

2006

PDT.404

PENETAPAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH KOTA PALOPO

JANABADRA

2008

PDT.405

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PADA BURUH PEREMPUAN

UAD

2007

PDT.406

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

JANABADRA

2008

PDT.407

KEBIJAKAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA

UGM

2010

PDT.408

(BANK)

PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BNI SYARIAH YK

UII

2010

PDT.408

(BISNIS)

BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR MADANI SEJAHTERA ABADI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIGADAIKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN

ATMAJAYA

2009

PDT.409

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIBAJAK PADA KASET REKAMAN DI YOGYAKARTA

UII

2005

PDT.410

PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TH 1974 DI DAERAH KAB. KARANG ANYAR

JANABADRA

2006

PDT.411

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI EFEK DI LUAR BURSA

UII

2010

PDT.412

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM PRAKTEK MERGER DAN AKUISISI

UGM

1997

PDT.413

ASPEK YURIDIS SCRIPLESS TRADING (PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT) DI BURSA EFEK JAKARTA BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM

UGM

2002

PDT.414

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR BELI SAHAM DALAM SISTEM SCRIPLESS TRADING DI BURSA EFEK

UGM

2003

PDT.415

PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK

UGM

1999

PDT.416

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PERTUNJUKAN FILM DALAM SISTEM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

UGM

2010

PDT.417

YURISDIKSI NEGARA TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

UGM

2008

PDT.418

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL PADA PENCEMARAN TRANS NASIONAL AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

U.JAMBI

2006

PDT.419

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DISEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROV. JAMBI

U.JAMBI

2006

PDT.420

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR MANGGUNG DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN

UGM

2010

PDT.421

PELAKSANAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PD. TARUMARTANI YOGYAKARTA

UGM

2010

PDT.422

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK INFORMASI KONSUMEN MAKANAN IMPORT YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA

UII

2010

PDT.423

PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CAB. PLRRED KAB. CIREBON

UMY

2003

PDT.424

CONTEMPT OF COURT DALAM LINGKUP PERADILAN DI INDONESIA

COKROAMINOTO 2007

PDT.425

HUB. HUKUM ANTARA PENERBIT DAN PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERBANYAKAN BUKU (KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN BUKU PADA PENERBIT DI KOTA YK)

COKROAMINOTO

2007

PDT.426

PENATAAN KAWASAN SELOKAN MATARAM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA RUANG DI KAB. SLEMAN

JANABADRA 2010

PDT.427

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH SMAN 1 KOTA KEDIRI

UGM

2010

PDT.428

“HK.LING”

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (DITINJAU ATAS UU NO.23 TH.1997 TENTANG PNGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

UAD

2009

PDT.429

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN NOTARIS PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN JEPARA

U.17 AGUSTUS 1945

2010

PDT.430

TINJAUAN YURIDIS PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT

U.17 AGUSTUS 1945

2011

PDT.431

UPAYA PENANGGULANGAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA INDONESIA DAN ASEAN

U.17 AGUSTUS 1945

2011

PDT.432

PENGARUH KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TERHADAP YURISDIKSI TERITORIAL KHUSUSNYA TAPAL BATAS DARAT ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) DENGAN REPUBLIK INDONESIA (RI)

U. 17 AGUSTUS 1945

2008

PDT.433

PERANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JAMINAN HUTANG DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

U.17 AGUSTUS

1945

2010

PDT.434

PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.3 TH.1992

U.17 AGUSTUS 1945

2011

PDT.435

PELAKSANAAN HAK HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI POLRI

U.17 AGUSTUS

1945

2011

PDT.436

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN DI KAB. BLORA

U. 17 AGUSTUS 1945

2007

PDT.437

TUGAS DAN PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN TENAGA KERJA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 9STUDI KASUS HURU HARA DI PT. DRY DOCUS BATAM)

U. 17 AGUSTUS 1945

2011

PDT.438

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGAMANAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TH.1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. BPR ARTA PERDANA DUTA SENTOSA PATI)

U.17 AGUSTUS 1945

2009

PDT.439

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN

UNTAG

2011

PDT.440

HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG ELEKTRONIK DI JOGJAKARTA

UNPROK

2007

PDT.441

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI DI PT. TELKOM INDONESIA (TBK) DIVISI REGIONAL IV JAWA TENGAH DAN DIY

UNTAG

2008

PDT.442

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

UNTAG

2009

PDT.443

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE DENGAN KONSUMEN CAB JOGJAKARTA

UII

2008

PDT.444

HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG TIDAK DI KETAHUI PENCIPTANYA MENURUT UU NO 19 TH. 2002 TENTANG HAK CIPTA

UJB

2011

PDT.445

AKIBAT HUKUM TERHADAP HUTANG BERSAMA KARENA PERCERIAN

UNTAG

2011

PDT.446

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GARANSI BANK MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 37/72/KEP/DIR TAHUN 2001 DI PT BANK JATENG KANTOR CAB. PATI

UNTAG

2011

PDT.447

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INTERNET

UII

2010

PDT.448

PELAKSANAAN ASURANSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (TKILN) OLEH KONSORIUM ASURANSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) “PAMPURNA” DI DIY

UGM

2007

PDT.449

PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAD MELAKUKAN MAFIA PERADILAN

UAJ

2009

PDT.450

LUAS LINGKUP PERLINDUNGAN ASURANSI HULL AND MACHINERIES (H/M) KAPAL BERBENDERA INDONESIA DAN PENYELESAIAN KLAIM DI PAL SURABAYA

UAJ

2010

PDT.451

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN JUAL BELI TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG

UNTAG

2008

PDT.452

PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT ASTRA CREDIT COMPANIES DI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

UNTAG

2010

PDT.453

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB SEMARANG

UNTAG

2010

PDT

454

TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN

UNTAG

2010

PDT

455

PROSES PENYELESAIAN KONVERSI ATAS TANAH ADAT MENJADI HAK MILIK DI KAB. SEMARANG

UNTAG

2011

PDT

456

AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH. 1980 DI KEC BANYUMANIK KOTA SEMARANG

UNTAG

2008

PDT

457

HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PELANGGAN IM3 BROOM PADA PT. INDOSAT MEGA MEDIA DI KAB. SLEMAN

UGM

2011

PDT

458

PENSERTIFIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA SORONG PROPINSI PAPUA BARAT

UAJ

2009

PDT

459

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG BEKERJA DI HOTEL INNA GARUDA JOGJA

UGM

2009

PDT

460

PELAKSANAAN HUKUM ATAS MERK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 15 TH. 2001 TENTANG MERK

UNTAG

2009

PDT

461

PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TH. 1994 TENTANG IZIN MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KAB. GROBOGAN

UNTAG

2009

PDT

462

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (PAD) KAB. GROBOGAN

UNTAG

2009

PDT

463

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM IKLAN TARIF SELULER

UAJ

2009

PDT

464

TELAAH HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BPR SARIBUMI CAB TEGO WANGU KAB. GROBOGAN

UNTAG

2009

PDT

465

PERANAN PT. UMBULMULYO DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN DARAT DI KOTA SEMARANG

UNTAG

2009

PDT

466

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN BUNGA RENTENIR DI KAB KENDAL

UNTAG

2010

PDT

467

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK NIAGA TBK. CAB SEMARANG

UNTAG

2008

PDT

468

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR DI INDONESIA

UNTAG

2009

PDT

469

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BCA CAB GROBOGAN (STUDI KASUS PINJAMAN REKENING KORAN)

UNTAG

2009

PDT

470

KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR MENURUT UU NO 15 TAHUN 2001

UNTAG

2008

PDT

471

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI DENGAN PERJANJIAN LEASING

UNTAG

2009

PDT

472

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM KEPAILITAN

UNTAG

2009

PDT

473

PENYELESAIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

UNTAG

2010

PDT

474

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS DI KEC. GUBUG KAB. GROBOGAN

UNTAG

2009

PDT

475

POLA PENGATURAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA PRAMBANAN KIDUL KEC. KALIWUNGU KAB. KUDUS BERDASARKAN UU. NO.32 TH. 2004

UNTAG

2008

PDT

476

MANFAAT PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DAN KEMATIAN OLEH PT SARANALINDUNG UPAYA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

UNTAG

2008

PDT

477

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

UNTAG

2010

PDT

478

PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA YANG BERAGAMA ISLAM DI KAB. JEPARA

UNTAG

2009

PDT

479

KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI MELALUI PERJANJIAN LEASING

UNTAG

2009

PDT

480

PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

UNTAG

2008

PDT

481

PENERAPAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBERIAN KREDIT

UNTAG

2008

PDT

482

PELAKSANAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG

UNTAG

2010

PDT

483

PERANAN PT. DJAKARTA LLOYD DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT

UNTAG

2009

PDT

484

ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MERK TERDAFTAR DI INDONESIA

UNTAG 2010

PDT

485

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG OLEH PO NUGROHO DI KOTA SEMARANG

UNTAG

2010

PDT

486

PEMANFAATAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

UNTAG

2010

PDT

487

PERANAN ASURANSI DALAM MENGANTISIPASI KERUGIAN PENGANKUTAN MELALUI LAUT

UNTAG

2008

PDT

488

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN

UNTAG

2007

PDT

489

PENYELESAIAN PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO 1 TH 1974

UNTAG

2010

PDT

490

PENGATURAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

UNTAG

2009

PDT

491

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001

UNTAG

2010

PDT

492

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN DALAM PENGIRIMAN BARANG PADA PT INDO ABADI GARMINDO DI DATI II DEMAK JAWA TENGAH

UNTAG

2008

PDT

493

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT AKIBAT KEALPAAN

UNTAG

2009

PDT

494

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN TANPA IZIN ORANGTUA

UNTAG

2008

PDT

495

PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM PRIMER KOPERASI POLRI/PRIMKOPPOL RESOR REMBANG

UNTAG

2009

PDT

496

KAJIAN HUKUM TENTANG GUGATAN PERLAWANAN DALAM SITA EKSEKUTORIAL

UNTAG

2010

PDT

497

PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA DI KEC. MIJEN KOTA SEMARANG

UNTAG

2008

PDT

498

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BPR BKK BOJA KAB. KENDAL

UNTAG

2010

PDT

499

ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN KREDI MACET DI BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK BOJA

UNTAG

2008

PDT

500

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA ANGGUNAN PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MANDIRI ARTHA ABADI KOTA SEMARANG

UNTAG

2010

PDT

501

KEMENANGAN HAKIM DALAM MENCAMPURI SUBTANSI PERJANJIAN UTANG PIUTANG

UNTAG

2011

PDT

502

AKIBAT HUKUM TERHADAP KEALPAAN DALAM PENGANGKUTAN MELALUI LAUT

UNTAG

2010

PDT

503

PERANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JAMINAN HUTANG DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KEC.MIJEN KOTA SEMARANG

UNTAG

2008

PDT           504

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU

UNTAG

2010

PDT

505

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KEC. TEGOWANU KAB. GROBOGAN

UNTAG

2009

PDT

506

PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL MELALUI PROYEK LAND MANAGAMAN AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KEC. UNGARAN KAB.SEMARANG

UNTAG

2007

PDT

507

PERANAN PERUM BULOG DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM RASKIN DI DIVISI REGINAL JAWA TENGAH

UNTAG

2008

PDT

508

PERLINDUNGAN HUKUM BAGU KONSUMEN  (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN LEASING

UNTAG

2010

PDT

509

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA

UNTAG

2008

PDT

510

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK ANTARA PEKERJA / BURUH DENGAN PENGUSAHA DI CV KAYU PERSADA

UNTAG

2008

PDT

511

PENGARUH PRINSIP HHUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG STATUS HUKUM PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN

UNTAG

2008

PDT

512

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM BAGI PEMILIK MERK TERHADAP PEMALSUAN MERK TERDAFTAR DI INDONESIA

UNTAG

2008

PDT

513

PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI SEKTOR HULU MIGAS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KAITAN AZAS KEPASTIAN HUKUM

UNTAG

2011

PDT

514

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN  PADA MASYARAKAT DI KEC. KEDUNG JATI KABUPATEN GROBOGAN

UNTAG

2009

PDT

515

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN TRAVEL TERHADAP PENGIRIMAN BARANG

UNTAG

2009

PDT

516

PERLINDUNGAN JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS DAN MUSIMAN DI KANTOR BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH PATI

UNTAG

2007

PDT

517

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BPR SETIA KARIB ABADI SEMARANG

UNTAG

2009

PDT

518

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA PADA BLOK CEPU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

UNTAG

2009

PDT

519

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK BARANG YANG DI PASARKAN MELALUI SISTEM MLM

UNTAG

2010

PDT

520

PERAN SERTA BANK DALAM MEMBANTU USAHA KECIL (STUDI KASUS DI PT. BANK BNI CAB. KARANG AYU SEMARANG)

UNTAG

2008

PDT

521

IMPLEMENTASI UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGENAI TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI

UNTAG

2008

PDT

522

PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DI KOTA SALATIGA

UNTAG

2008

PDT

523

TUGAS TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMKOT SEMARANG

UNTAG

2008

 

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 152 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: