Kumpulan Judul tugas akhir Magister Hukum 2

Berikut ini kumpulan judul tesis S2 Magister Hukum referensi tugas akhir anda. Jika judul yang anda cari tidak ada disini silakan isi komentar dibagian bawah. Kami sediakan file dalam bentuk hardcopy,  sebagian dalam bentuk softcopy. Untuk order silakan SMS, jangan lupa sebutkan judul dan kodenya

 

M.HK.1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/ LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR

HKM BISNIS,

UGM,2001

M.HK.2. ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 45 1992. STUDI KASUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

HKM KENEGARAAN,

UGM,1997

M.HK.3. NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY [TELAAH KRITIS TERHADAP NEGARA HUKUM INDONESIA]

HKM KENEGARAAN

UGM,2001

M.HK.4. PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA DAN RELEVANSI BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

HKM PIDANA

UI, 1997

M.HK.5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI

UGM, 1998

M.HK.6. BISNIS E.COMMERCE WWW.SANUR.CO.ID [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK]

HKM BISNIS,

UGM,2003

M.HK.7. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAAN DI LUAR KUHP DI LOMBOK DAN BALI

HKM ADAT,

UGM,1998

M.HK.8. PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DIY 

HKM LINGUNGAN,

UGM,2003`

M.HK.9.  IJTIHAD MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM KELUARGA DALAM AL-FAT AWA

HKM KENEGARAAN,

UGM,2003

M.HK.10. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

HKM KENEGARAAN,

UGM,2003

M.HK.11. MASALAH PENCEMARAN AKIBAT USAHA INDUSTRI KECIL [TELAAH KASUS DI BEBERAPA INDUSTRI KECIL

HKM LINGKUNGAN,

UGM,1999

M.HK.12. TUGAS AKHIR : PERAN ORANG KATU [TOI KATU] DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU SULAWESI TENGAH

HKM LINGKUNGAN,

UGM,1999

M.HK.13. KARYA TULIS : UPAYA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KELOMPOK MISKIN DI KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KOTIP PURWOKERTO

HKM LINGKUNGAN,

UGM,1999

M.HK.14. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SD, SMP, SMA DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA

HKM LINGKUNGAN,

UII,1996

M.HK.15. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BER-WAWASAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II KLATEN

HKM LINGKUNGAN,

UII,1996

M.HK.16. SIGNIFIKANSI PERANAN BALAI LATIHAN KERJA KHUSUS PARIWISATA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI EKSISTENSI PENGANGGURAN YANG BERKUALIFIKASI LULUSAN SMTA DI DIY / 2000

UII,2000

M.HK.17. PAPAER : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERIA N INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KOTAMADYA YOGYAKARTA / 1998

HKM LINGKUNGAN,

UGM,1988

M.HK.18. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAKERJAAN DI KAB. BOGOR

UGM,2002

M.HK.19. ADAT KAWIN LARI MASYARAKAT SASAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM

IAIN,2002

M.HK.20. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 1 UU NO. 20 THN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBJEKNYA

ATMAJAYA,

2003

M.HK.21. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI [SILARIANG] TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR / 2003

KENOTARISAN

UGM,2003

M.HK.22. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI [STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN] / 20002

KENOTARISAN

UGM,2002

M.HK.23. KEBIJAKAN BANK INDONESIA BAGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH [TELAAH ATAS KEBIJAKAN BI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI] / 1992 – 2002

IAIN,2002

M.HK.24. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET

PIDANA,

UGM,2004

M.HK.25. PRAKTEK MONEY LAUNDREING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE

PIDANA,

UGM,2004

M.HK.26. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET

HKM BISNIS,

UGM,2004

M.HK.27. PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK [GROUP COMPANY]

HKM BISNIS,

UGM,2004

M.HK.28. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL- BELI VALUTA ASING [FOREIGN EXCHANGE] KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA

HKM BISNIS,

UGM,2004

M.HK.29. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

HKM BISNIS,

UGM,2004

M.HK.30. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAK-SANA AN PUTUSAN KEPAILITAN

HKM BISNIS,

UGM,2003

M.HK.31. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DASAR PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI

HKM BISNIS,

UGM,2003

M.HK.32. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI

HKM BISNIS,

UGM,2003

M.HK.33. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM

HKM BISNIS,

UGM,2003

M.HK.34. EKSPLOITASI KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003

HKM, KENEGARAAN,

UGM,2003

M.HK.35. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MENJADI KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

HKM, KENEGARAAN,

UGM,2002

M.HK.36. INFLASI DAN RIBA

HKM ISLAM

IAIN,2004

M.HK.37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI

HKM,BISNIS

UGM,2003

M.HK.38. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI

HKM,BISNIS

UGM,2003

M.HK.39. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA

HKM,BISNIS

UGM,2002

M.HK.40. PENYELENGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

HKM KENEGARAAN, UGM,2003

M.HK.41. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

HKM KENEGARAAN, UGM,2002

M.HK.42. PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS [SUATU TINJAUAN YURIDIS]

HKM KENEGARAAN, UGM,2002

M.HK.43. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA-KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

HKM KENEGARAAN, UGM,2003

M.HK.44. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

HKM TATANEGARA

UGM,2003

M.HK.45. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS

HKM TATANEGARA

UGM,2003

M.HK.46. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

HKM TATANEGARA

UGM,2002

M.HK.47. TINJAUAN PERLINDUANGN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA

HKM KENEGARAAN

UGM,2002

M.HK.48. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS

HKM KENEGARAAN

UGM,2003

M.HK.49. EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

HKM KENEGARAAN

UGM,2003

M.HK.50. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

HKM KENEGARAAN

UGM,2003

M.HK.51. TANGUNGJAWAB BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

HKM KENEGARAAN

UGM,2003

M.HK.52. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999

HKM KENEGARAAN

UGM,2003

M.HK.53. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.54. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.55. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.56. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.57. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.58. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.59. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 4 TAHUN 1998

HKM BISNIS

UGM,2002

M.HK.60. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.61. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.62. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERS

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.63. SOLUSI HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.64. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.65. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING [MLM] DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.66. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.67. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.68. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.69. PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN [INTERPELASI] OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM  HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAS [PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999] / 2003

HKM TATANEGARA,

UII,2003

M.HK.70. PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI / 2003

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.71. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.72. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI

HKM BISNIS

UGM,2003

M.HK.73. PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG KLATEN

HKM BISNIS

UGM,2005

M.HK.74. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA AGEN [MAK COMBLANG] DI KOTA SINGKAWANG

HKM KENOTARISAN

UGM,20051

M.HK.75. TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA [SUMIR] DALAM PERKARA KEPAILITAN

HKM BISNIS

UGM,2005

M.HK.76.                PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT / 2005

HKM NOTARIS

UGM,2005

M.HK.77. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.78. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.79. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SAMARINDA DI LIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.80. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN [KPR BTN KHB]

HKM BISNIS

UGM,2004

M.HK.81. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / STUDI KASUS DI POLRES WONOSOBO

HKM PIDANA

UGM,2004

M.HK.82. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA

M.HUM

UGM,2003

M.HK.83. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI

M.HUM

UGM,2004

M.HK.84. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GROUP 21 CINIPLEX DALAM INDUSTRI FILM

UGM,2005

M.HK.85. PERWUJUDAN OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

UGM,2005

M.HK.86. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONG HOA DI KOTA SINGKAWANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT

UNDIP,2005

M.HK.87. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA [PERSERO] DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT, CEPAT, DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA

ATMAJAYA,

2002

M.HK.88. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI KABUPATEN BANYUMAS
M.HK.89. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK

KENOTARISANUGM, 2004

M.HK.90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUCIA BENDA PERSEDIAAN

KENOTARISAN, UGM,2005

M.HK.91. PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR

KENOTARISAN, UGM,2004

M.HK.92. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT

KENEGARAAN, UGM,2005

M.HK.93. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDEPENDEN DALAM EZUINO BISNIS NETWORK MARKETING DI JAKARTA

KENOTARISAN, UGM,2005

M.HK.94. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDAH

HKM BISNIS, UGM,2003

M.HK.95. PENERAPAN DOKTRIN PERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAAN TERBATAS DI INDONESIA

HKM BISNIS, UGM,2005

M.HK.96. GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK

HKM BISNIS, UGM,2003

M.HK.97. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / STUDI DI POLRES BOYOLALI

HKM PIDANA, UGM,2004

M.HK.98. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

HKM PIDANA, UGM,2004

M.HK.99. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL DENGAN CARA KREDIT PADA PT. TUNAS FINANCINDO DI MAKASAR

KENOTARISAN, UGM,2005

M.HK.100.

KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR

KENOTARISAN UGM, 2006

M.HK.101.

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMUT)

KENOTARISAN UGM, 2005

M.HK.102.

DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASAR

KENOTARISAN UGM, 2005

M.HK.103.

UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARA ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS

UGM, 2003

M.HK.104.

PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU

UGM, 2006

M.HK.105.

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTEKNYA DI KOTA SINGKAWANG

UGM, 2005

M.HK.106.

KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 / 1995

UNPAD 1995

M.HK.107.

PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA / STUDI DI POLRES PURWOREJO

UGM, 2003

M.HK.108.

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENARIKAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

KENOTARISAN UGM,2006

M.HK.109.

PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI

KENOTARISAN UGM,2006

M.HK.110.

PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

UMY2005

M.HK.111.

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT. COLA-COLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH, SEMARANG

UAJY, 2005

M.HK.112.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU

HKM BISNIS, UGM,2005

M.HK.113.

BISNIS E-COMERCE WWW.SANUR.CO.ID STUDI PEMBATASAN JAMINAN SYARAT DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK

HKM BISNIS, UGM,2003

M.HK.114.

AUTENTIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK [SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA]

HKM BISNIS, UGM,2006

M.HK.115.

PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

M.HK.116.

PENERAPAN KLAUSA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI

HKM BISNIS UGM,2003

M.HK.117.

PERAN DEALER DAN BROKEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGS EXCHANGE ) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP  HUKUM BISNIS DI WILAYAH  SURAKARTA

HKM BISNIS UGM,2004

M.HK.118.

HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN

HKM BISNIS UGM,2003

M.HK.119.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI

HKM BISNIS UGM,2003

M.HK.120.

ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI

HKM BISNIS UGM,2004

M.HK.121.

AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT AKTA TANAH (PPAT) DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA – STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11 / PDT.G / 2002 PN. KALIANDA

UGM,

M.HK.122.

TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PPAT DILUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.11/pdt.6/2002/PN/Kalinda

UGM,2007

M.HK.123.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KOTA CILEGON

UGM,2006

M.HK.124.

PELAKSANAAN AKAD HAWALAH PADA PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA CAB YOGYAKARTA

KENOTARISAN UGM,2007

M.HK.125.

KONSEKUENSI YURIDIS BAGI PARA KREDITUR TERHADAP PERNYATAAN PAILIT YANG DIMOHON OLEH SALAH SATU KREDITUR YANG TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

HKM BISNIS, UII,2003

M.HK.126.

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PA NO.384/PDT.6./2003/80 SEI TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA SELONG LOMBOK TIMUR

UGM, 2007

M.HK.127.

PERGESERAN PERAN WEWENANG DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI DPRD KAB KAMPAR)

UII, 2003

M.HK.128.

PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT KONSTITUSI INDONESIA

UII,2004

M.HK.129.

PERAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN MENINDAK LANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT UU NO.32 TAHUN 1999

UII,2001

M.HK.130.

HUBUNGAN TATA KERJA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROP RIAU

UII,2005

M.HK.131.

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) STUDI MENURUT UU NO.22 TAHUN 1999

UII,2003

M.HK.132.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL DEBITUR MENGALAMI KEMACETAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FINANCIA PADA PT BANK BRI (PERSERO) KANTOR CAB CITDITIRO YOGYKARTA

UNIV ATMAJAYA 2004

M.HK.133.

PELAKSANAAN PRINSIP LAHAN HUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI ANTARA BRI CABANG RUTENG DENGAN PETANI MANGGARAI NTT

UNIV ATMAJAYA 2004

M.HK.134.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF L DAN AYAT (7) UUJN (STUDI KASUS PUTUDSAN PENGADILAN NEGERI NO.143/PID/B/PN.DPS & PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.59/PID.B/PT.DPS)

UGM,2008

M.HK.135.

TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI NO.II/PDT.6/2002/PN)kalinda

UGM,2007

M.HK.136.

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KOTA SURAKARTA

UGM,2005

M.HK.137.

FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN

UGM,2007

M.HK.138.

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MODAL KERJA MACET DI PT.BRI (PERSERO) CAB KATAMSO YOGYAKARTA

UGM, 2008

M.HK.139.

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (KAJIAN TERHADAP PASAL 14 UU HAK TANGGUNGAN & PASALK 224 Hir PASAL 256 BBQ)

UGM,2006

M.HK.140.

PERANAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI NAZHIR MENURUT UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YOGYAKARTA

UNIV DIPONOGRO SMARANG, 2008

M.HK.141.

KORUPSI DAN ILLEGAL LOGING

UNIV. SLAMET RIYADI 2006

M.HK.142.

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERJANJIAN GADAI (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CAB MLATI SLEMAN

UGM,2006

M.HK.143.

PENENTUAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF (BIDANG PERKAWINAN DAN PERJANJIAN)

UII, 1997

M.HK.144.

EKSISTENSI PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

UGM,2006

M.HK.145.

GULASI MENGELOLA & MEMANFAATKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO FM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA DI KEPULAUAN RIAU

UGM,2007

M.HK.146.

PIUTANG SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN (BPR) KEPADA PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CAB PADANG

UGM,2008

M.HK.147.

KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP OVER KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK LIPPO TBK CAB YOGYAKARTA

UGM,2008

M.HK.148.

MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MADRASAH DI BANK SYARIAH YOGYAKARTA (STUDI ATAS BANK MUAMALAT INDONESIA, BTN DAN BANK SYARIAH

UIN, YK 2008

M.HK.149.

KAJIAN YURUDIS TERHADAP PRAKTEK GUGAT CERAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BARAT NTB)

UIN YK, 2008

M.HK.150.

PERAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDU UNIV 11 MARET DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA

UNIV 11 MARET 2003

M.HK.151.

PERAN PEMERINTAH PROPINSI PAPAU TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

UNIV ATMAJAYA 2008

M.HK.152.

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KARANG ANYAR KAB KARANGANYAR DITINJAU DARI PENGGUNAAN TANAH

UNIV 11 MARET 2002

M.HK.153.

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN MPR MENURUT OTONOMI KHUSUS PAPAU

U.ATAMAJAYA

M.HK.154.

KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN & PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAHAN DI LUAR KUTIP: DI LOMBOK DAN BALI

UGM, 1986

M.HK.155.

JIHAD DAN TERORISME DALAM ISLAM (STUDI KARYA BERNAND LEWIS TERHADAP CRISIS OF ISLAM “HOLY WAR AND UNHOLY TEROR (2003)

UIN,2008

M.HK.156.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUKUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KAB SIJUNJUNG

UGM,2008

M.HK.157.

KEBIJAKAN PERIJINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN DAN PELAKSANAANNYA DI KAB BANYUMAS

UGM,2006

M.HK.158.

PERAN REAL ESTATE INDONESIA (REI) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNGAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN YANG RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA

UGM,2006

M.HK.159.

PERANAN BALAI KONSERVASI DAYA ALAM (KSDA) YOGYAKARTA DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

UGM,2006

M.HK.160.

PENGARUH PERSEPSI DOKTER GIGI TENTANG UU PRAKTEK KEDOKTERAN TERHADAP PENERAPANNYA PADA DINAS KESEHATAN KAB SIJUNJUNG PRO SUM-BAR

UGM,2007

M.HK.161.

KEKUATAN DAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN HUKUM UNTUK MEMBATALKAN AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN

UNIV PAJAJARAN 2003

M.HK.162.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENYATAAN KEPUTUSAN RAPAT MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SUATU PERSEROAN TERBATAS

UGM,2007

M.HK.163.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MOBIL DENGAN CARA INDENT DI KOTA YOGYAKARTA

UGM,2006

M.HK.164.

PEMBAGIAN HARGA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA DI KEC HILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG

U. DIPONOGORO 2007

M.HK.165.

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KREDIT ANTARA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP SULSEL DENGAN PT ASURANSI BANGUN ARDIKA

UGM,2005

M.HK.166.

UPAYA HAK LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM MENANGGULANGI KONSUMEN YANG INGKAR JANJI DI KOTA MAKASAR

UGM,2009

M.HK.167.

KEDUDUKAN TANAH DATI SEBAGAI TANAH                 ADAT DALAM SISTEM KEKERABATAN DI KOTA AMBON

UGM,2009

M.HK.168.

JANGKA WAKTU PROSES PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN&IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK KREDITUR (STUDI KASUS DI KOTA MAKASAR)

UGM,2009

M.HK.169.

SURAT PERINTAH KERJA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK SUL-SEL

UGM,2009

M.HK.170.

PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI

UNDIP,2002

M.HK.171.

HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DI KEC MRANGGEN KAB DEMAK)

UNDIP,2006

M.HK.172.

AHLI DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CAB SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.173.

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT BANK BRI CAB TEGAL

UNDIP,2008

M.HK.174.

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BRI CAB TEGAL

UNDIP,2008

M.HK.175.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC BONANG KAB DEMAK

UNDIP,2004

M.HK.176.

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPOIN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

UNDIP,2007

M.HK.177.

ASPEKK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA

UNDIP,2007

M.HK.178.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KAB SUKOHARJO

UNDIP,2004

M.HK.179.

PENYELESAIAN MASALAH KERJASAMA PEMEGANG HAK MILIK DENGAN PT.TRIAGUNG SARANA TUNGGAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KAB TEGAL PROP JATENG

UNDIP,2005

M.HK.180.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMBANTU PASAR KLEWER SURAKARTA

UNDIP,2008

M.HK.181.

KEDUDUKAN SENTANA NYEBURIN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974)

UNDIP,2002

M.HK.182.

ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

UNDIP,2005

M.HK.183.

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR CV.MUTIARA TRANSPORTATION DI KOTA TEGAL

UNDIP,2005

M.HK.184.

KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN

UNDIP,2007

M.HK.185.

EKSISTENSI AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KAB KARAWANG

UNDIP,2003

M.HK.186.

PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI SEPANJANG JAYA DI SEMARANG

UNDIP,2006

M.HK.187.

TANGGUNGJAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN BUKIT INDAH REGENSI SEMARANG)

UNDIP,2003

M.HK.188.

KEDUDUKAN TUGAS & FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KAB/KOTA

UNIV 17 AGUSTUS,2005

M.HK.189.

PENGERTIAN UTANG DALAM KASUS KEPAILITAN (SUATU ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA)

UNDIP,2003

M.HK.190.

PERKEMBANGAN BPR DI JATENG

UNDIP,2004

M.HK.191.

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK & ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI

UNDIP,2007

M.HK.192.

PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG

UNDIP,2008

M.HK.193.

PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI DI KAB PADANG PARIAMAN

UNDIP,2008

M.HK.194.

PELAKSANAAN KEPMEMKOP DAN UKM NO.98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DI MALANG

UNDIP,2008

M.HK.195.

TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA BEKASI

UNDIP,2007

M.HK.196.

PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KAB KEBUMEN

UNDIP,2005

M.HK.197.

PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAHAN RI DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) AVOCET BOLAANG MONGONDOW

UNDIP,2008

M.HK.198.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENGUATAN DI BAWAH TANGAN DAN PROYEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUCIA PADA PT.BRI (PERSERO) TBK CAB TENGERANG

UNDIP,2007

M.HK.199.

ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MAN AJER INVESTASI & BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN REKSADANA DI PASAR MODAL INDONESIA

UNDIP,2008

M.HK.200.

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

UNDIP,2004

M.HK.201.

KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGA-NEGARAAN INDONESIA

UNDIP,2008

M.HK.202.

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PT KA (PERSERO) DENGAN PENYEWA DI DAOP IV KOTA SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.203.

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KAB PATI

UNDIP,2004

M.HK.204.

TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUSU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

UNDIP,2004

M.HK.205.

PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KAB KARANGANYAR

UNDIP,2003

M.HK.206.

EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KAB JEPARA

UNDIP,

M.HK.207.

POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA WANGSA DI WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KAB TABANAN

UNDIP,2002

M.HK.208.

AKIBAT PUTUSANYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

UNDIP,2005

M.HK.209.

AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 THN 2003 DI PEMERINTAHAN KAB JATENG

UNDIP,2006

M.HK.210.

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUSAT KOPERASI KARYAWAN INDUSTI ROKOK KUDUS)

UNDIP,2006

M.HK.211.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB PONTIANAK

UNDIP,2005

M.HK.212.

TANGGUNGJAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUIL SLAG) DI KODAM IV/DIPONOGORO

UNDIP,2002

M.HK.213.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DENGAN RADIO SWASTA DI SEMARANG

UNDIP,

M.HK.214.

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT/PEKRAMAN PANJER KELURAHAN PENJER, KEC DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

UNDIP,2007

M.HK.215.

PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BTN (PERSERO)

UNDIP,2004

M.HK.216.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT.SEMESTA FINANCE CAB SEMARANG

UNDIP,2008

M.HK.217.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO.013 K/N//HOKI/2003)

UNDIP,2005

M.HK.218.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN DI KAB WONOGIRI

UNDIP,2007

M.HK.219.

PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KEC SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

UNDIP,2008

M.HK.220.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MALALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT.BANK DANAMON TBK CAB SEMARANG

UNDIP,2009

M.HK.221.

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL & RESIKO DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CAB MATARAM)

UNDIP,2008

M.HK.222.

PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PA SURAKARTA)

UNDIP,2007

M.HK.223.

SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (STUDI PADA MARGA NEGARA BATIN DI KEC KOTA AGUNG KAB TANGGAMUS)

UNDIP,

M.HK.224.

HAK MEWARIS PEREMPUAN & PERKEMBANGAN-NYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KAB PACITAN JAWA TIMUR

UNDIP,2004

M.HK.225.

STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KEC SELO KAB BOYOLALI

UNDIP,2003

M.HK.226.

AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BER PINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

UNDIP,2004

M.HK.227.

PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SIERAD PRODUCE TBK)

UNDIP,2004

M.HK.228.

EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUCIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI

UNDIP,2007

M.HK.229.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DI BEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PADA PT.BANK MEGA TBK CAB BANJARMASIN

UNDIP,2009

M.HK.230.

PELAKSANAAN ALIH FUGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG

UNDIP,2008

M.HK.231.

STATUS PENGUASAAN DARI MASYARAKAT DALAM AREAL PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.232.

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MAL PRAKTEK

UNDIP,2005

M.HK.233.

PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DALAM AKTA NOTARIS

UNDIP,2003

M.HK.234.

TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN

UNDIP,2006

M.HK.235.

PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SEBAGAI PENGGUNA AKHIR DENGAN MICROSOFT INDONESIA, DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA

UNDIP,2006

M.HK.236.

KAJIAN YURIDIS ANTARA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT.PURI KENCANA MULYA PERSADA DI SEMARANG

UNDIP,2007

M.HK.237.

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH & ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG

UNDIP,2007

M.HK.238.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM WARISAN ISLAM

UNDIP,2004

M.HK.239.

BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DALAM RUTAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MA RI NO.3641 K/PDT/2004)

UNDIP,2008

M.HK.240.

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN

UNDIP,2006

M.HK.241.

JAMINAN FIDUCIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT.BNI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG

UNDIP,2007

M.HK.242.

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN DI PT.BRI (PERSERO) TBK CABANG BATANG

UNDIP,2007

M.HK.243.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN GEDUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA TEKNIS 2 LANTAI ANTARA DEPARTEMEN AGAMA DENGAN CV ESPRO CONSULTANT SEMARANG

UNDIP,2003

M.HK.244.

PENERAPAN ASAS “TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAN & PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CAB SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.245.

TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DALAM PELAKSANAAN PEMBORONGAN  BANGUNAN DENGAN DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG)

M.HK.246.

EFEKTIVITAS JAMINAN PERSEORANGAN (BORGTOHT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMUDA SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.247.

PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KAB AMBARAWA BERDASARKAN PP NO.28 TAHUN 1977

UNDIP,2004

M.HK.248.

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO.20 TH 2000 JO UU NO.21 TH 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (BPHTB)

UNDIP

M.HK.249.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM & EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)

UNDIP

M.HK.250.

KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG

UNDIP,2004

M.HK.251.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DI BRI (PERSERO) TBK KANTOR CAB PANDANARAN SEMARANG

UNDIP,2006

M.HK.252.

PELAKSANAAN PERDA NO.3 TH 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD PROP JATENG

UNTAB.2005

M.HK.253.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KEC REMBANG KAB. REMBANG

UNDIP,2008

M.HK.254.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL I ANGKA 13 UU NO.10 TH 1998 TENTANG PERBANKAN DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB BENGKULU

UGM,2008

M.HK.255.

SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN & UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI ANALISIS KASUS PT.PUTERA SEJAHTERA PIONEERINDO (PT.PSP TBK) DI MEDAN)

UNDIP,2006

M.HK.256.

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO DI WILAYAH KAB BOYOLALI (KAJIAN SOSIO YURIDIS PADA EFEKTIVITAS HUKUM GUNA MELINDUNGI GOLONGAN YANG LEMAH DALAM MASYARAKAT

UNDIP,2005

M.HK.257.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDOCIA (STUDI KASUS PADA ASTRA KREDIT COMPANIES (ACC) CAB SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.258.

KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH) ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN, KAJIAN PUTUSAN PA SEMARANG

UNDIP,2005

M.HK.259.

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KEC MLATI SLEMAN`

UGM,2007

M.HK.260.

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

UII,1999

M.HK.261.

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 (ANALISIS YURIDIS KONSTITUSIONAL)

UII,

M.HK.262.

PERLINDNGAN HUKUM TERHADAP “FRANCHISEE” DALAM “FRANCHISEE” AGREEMENT DI INDONESIA

M.HK.263.

PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA “STUDI ANALISIS TENTANG METODE PEMBARUAN HUKUM BIDANG PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM KHI”

UII,1998

M.HK.264.

PERKEMBANGAN LOGISTIK DALAM ISLAM PEMBENTUKKAN SISTEM HUKUM NASIONAL

UII,2002

M.HK.265.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR DALAM KEPAILITAN SUATU BANK

UII,2004

M.HK.266.

PERUBAHAN KONSTITUSI DITINJAU DARI ASPEKHUKUM TATA NEGARA

UII,2002

M.HK.267.

PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SUATU PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYKARTA

UII,2002

M.HK.268.

EVALUASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENYELENGGARAAN OTONOMI  DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DATI II MENURUT PP NO.45 TAHUN 1992 (STUDI KOMPARATIF ANTARA DATI II SLEMAN DAN DATI II PURWOREJO PERIODE 1992/1993 – 1996/1997.

UII,2002

M.HK.269.

SIDANG TAHUNAN MPR-RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI DARI SUDIT PANDANG HUKUM TATA NEGARA)

2001

M.HK.270.

PASAL 31 UUD 1945 DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN STUDI TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DI BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UU NO.22 TAHUN 1999 DI KAB SLEMAN

UII,2001

M.HK.271.

MERGER KONSOLIDASI & ALUSIASI BADAN USAHA MILIK PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA (STUDI KASUS DI BANK BUMN)

UII,2000

M.HK.272.

KEDUDUKAN PARTAI OPOSISI DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA MENURUT UUD 1945 (KAJIAN DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA)

UII,2002

M.HK.273.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEMITRAAN DI PT.BRI (PERSERO) TBK DAB SLEMAN

UGM,2007

M.HK.274.

EKSISTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DALAM USAHA AL-MUDHAROBAH DI BANJARMASIN

UGM,2007

M.HK.275.

PENATAAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAB ENDE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERMENT

UGM,2009

M.HK.276.

UPAYA SERTIVIKASI HAK ATAS TANAH ADAT SUKU DAYAK BENUA MENJADI HAK MILIK PERORANGAN DI KAB KUTAI BARAT

UGM,2009

M.HK.277.

KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK BRI SYARIAH CAB YOGYAKARTA

UGM,2009

M.HK.278.

PEMBAGIAN HARTA SUARANG AKIBAT PERCERAIAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU KAITANNYA DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KENAGARIAN KOTA SANI KECAMATAN DAN KOTA SINGKARAK KAB SOLOK

UGM,2009

M.HK.279.

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM LEGALITAS DAN WAARMERKING SURAT DI BAWAH TANGAH

UNDIP,2007

M.HK.280.

TINJAUAN PERANAN NOTARIS PPAT DALAM AKIBAT HUKUMAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PAD BNI CAB PADANG

UGM,2008

M.HK.281.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.20 TH 1998 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENATAAN BANGUNAN DI KAB ENDE

UGM,2009

M.HK.282.

ASPEK HUKUM FORMAT INFORMED CONSENT & PENERAPANNYA DI RS DIY

UGM,2009

M.HK.283.

HUBUNGAN REGULASI DENGAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RSUD SLEMAN

UGM,2009

M.HK.284.

PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER PADA PERAWAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN MALPRAKTIK

UGM,2008

M.HK.285.

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK : PERAN DAN PELAKSAAAN TUGAS PANITIA AJUDIKASI PERTANAHAN (STUDI KASUS DI DESA BANGUNJIWO KEC KASIHAN KAB BANTUL)

2007

M.HK.286.

PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA

UGM,2009

M.HK.287.

PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.95/PDT.G/2004/PNSMG)

UNDIP,2009

M.HK.288.

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN WARALABA KARAOKE INUL VIZTA DI SEMARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA HUKUM KENOTARISAN

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2008

M.HK.289.

ROYA DAN HAK TANGGUNGAN DALAM HAL BANK DILIKUIDASI DI KANTOR PERTANAHAN JAK-TIM

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.290.

TINJAUAN ATAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN FIDUCIA DLM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN,SUATU STUDI DI PT.ARTHA PRIMA FINANCE CAB SEMARANG

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.291.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.292.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT.BANK DANAMON TBK CAB SEMARANG

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.293.

ASPEK HUKUM FORMAT INFORMED CONSENT & PENERAPANNYA DI RS DIY

UGM,2009

M.HK.294.

FUNGSI WEWENANG DAN KEWAJIBAN MEJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENGAWASAN & PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA TANGERANG

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.295.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH DALAM PERJANJIAN WARALABA LOKAL “EDOLA BURGER” DI BATAM

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.296.

UPAYA MENYELESAIKAN KREDIT BERMASALAH YANG DIJAMINN DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK JAKARTA

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.297.

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN PT.BPR SAHABAT RATA ADIWARNA KAB TEGAL

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.298.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA “STUDI KASUS PERKARA NO.91/PDT.G/2001/PN.JPR JO.NO.34/PDT/2002/PT.IRJA”

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.299.

ASPEK HUKUM “GO PUBLIK” SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN ()

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.300.

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSATA TINGGI DI KEC SALIMPAUNG KAB TANAH DATAR PROP SUM-BAR.STUDI KASUS PERKARA NO.19/PDT.G/2002/ PN.B5

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.301.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FINANCIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FINANCIA PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB KUDUS

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.302.

PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBATNYA. STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0951/PDT G/2007/PA.SMG

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.303.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET (STUDI KASUS PERKARA NO.580/PDT G/1998/NP.JAKPUS

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.304.

REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LABA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL PADA TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.305.

PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI KEKANISME OUTSOURCING ANTARA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA.TBK DENGAN PT.INDOMEDIA NUSANTARA DALAM PENGELOLAAN CONTACT CENTER TELKOM

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.306.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT.BANK DANAMON TBK CAB SEMARANG

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.307.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PESAWAT TERBANG PADA PT.BANK CIMB NIAGA TBK JAKARTA

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.308.

HAK KREDITUR TERHADAP OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM KEADAAN KREDIT MACET (STUDI PADA BANK KESAWAN TBK CAB KEBAYORAN JAKARTA SELATAN

HKM, KONOTRISAN,UNDIP,2009

M.HK.309.

PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUCIA DALAM HAL KONSUMEN WANPRESTASI DI PT.MANDALA MULTIFINANCE.TBK CAB MAKASAR

UGM,

2008

M.HK.310.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA TENAGA KERJA (OUT SOURCING) DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA TENAGA KERJA

UGM,

2008

M.HK.311.

ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO-TORAJA DI KAB TANA TORAJA

UGM,

2008

M.HK.312.

PERKAWINAN SYARIFAH DAN AJAM (TELAAH PERILAKU MASYARAKAT BANJAR)

UIN SUKA,

2005

M.HK.313.

IMPLEMENTASI PEMANGGILAN NOTARIS YANG TERKAIT DENGAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UU JABATAN NOTARIS DI KOTA MAKASAR

UGM,

2009

M.HK.314.

PENGARUH NILAI-NILAI TASAWUF DALAM TATA NEGARA ADAT NUSANTARA (STUDI KONSTITUSI ADAT MURTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON)

UII,

2008

M.HK.315.

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KAB KUANTAN SINGINGI PROP RIAU

UGM,

2007

M.HK.316.

KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

2006

M.HK.317.

PERKAWINAN SYARIFAH DAN AJAM (TELAAH PERILAKU MASYARAKAT BANJAR)

UIN SUKA,

2005

M.HK.318.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI SEWA PADA PT.BASOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MONOKWARI

UGM,

2007

M.HK.319.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEMITRAAN DI PT.BRI (PERSERO).TBK CAB SLEMAN DIY

UGM,

2007

M.HK.320.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES NEGOSIASI DALAM PERKAWINAN MERARID PADA MASYARAKAT KADAT SASAK LOMBOK NTB

UGM,

2009

M.HK.321.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR 28/PDT.G/2007/PA.PDG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DAN  RELEVANSINYA TERHADAP PREKTEK NOTARIS

HKM

KENOTARISAN

UGM,2008

M.HK.322.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

HKM

PIDANA

UGM,2009

M.HK.323.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TENDER BERBAGAI PROYEK KONTRUKSI DI SUL-SEL : ANALISIS TERHADAP TENDER YANG DIMENANGKAN OLEH PT.BUMI KARSA

HKM

BISNIS

UGM,2007

M.HK.324.

PERANAN PERATURAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI DAERAH DI KAB TAPANULI SELATAN

HKM

KENEGARAAN

UGM,2009

M.HK.325.

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

HKM

KENEGARAAN

UGM,2008

M.HK.326.

IMPLIKASI PEMAJUAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA PADA MASA ASIMILASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANUSIA MANDIRI

UGM,

2010

M.HK.327.

ASPEK HUKUM ADOPSI TERHADAP ANAK PEREMPUAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PONTIANAK

UGM,

2004

M.HK.328.

TINJAUAN HUKUM SDA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KONSERVASI TERUMBUKARANG DI TAMAN NASIONAL WAKATOHI

UGM,

2010

M.HK.329.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK

UNDIP,

2010

M.HK.330.

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARA LABA (ANALISIS KONTRAK BISNIS WARA LABA LOKAL “APOTEK K-24” DI SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.331.

TELAAH YURIDIS PEMBUATAN BLOG NOTARIS DI INTERNET

UNDIP,

2010

M.HK.332.

PERANAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KAB BOLAANG MONGONDOW SUL-SEL

UNDIP,

2010

M.HK.333.

PROBLEMATIKA GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK TOP)

UNDIP,

2010

M.HK.334.

PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA PPAT YANG DIBUAT SEBELUM BERLAKUNYA PP NO.24 THN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT

UNDIP,

2010

M.HK.335.

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KEC KURANTI KOTA PADANG

UNDIP,

2010

M.HK.336.

PENJUALAN OBYEK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI LELANG DI KAB BANJAR NEGARA

UNDIP,

M.HK.337.

PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN RS HONORIS OLEH PT.SCIC MENJADI RS YAMARANA

UNDIP,

2010

M.HK.338.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DENGAN KONTRAK BANGUN SERAH GUNA/BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI PEMERINTAH DAERAH KAB PEKALONGAN

UNDIP,

2010

M.HK.339.

AKIBAT HUKUM AKTA TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PENDAFTARAN TANAH

UNDIP,

2010

M.HK.340.

PENERAPAN KEDEWASAAN DENGAN KELUARGA UU NO.30 TH 2004 DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL HAK ATAS TANAH DI SAMARINDA

UNDIP,

2010

M.HK.341.

PEMBERIAN HAK MILIK AKTA TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PERUMAHAN BPT DI KOTA BOGOR)

UNDIP,

2010

M.HK.342.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI SEWA PADA PT.BOSOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MONOKWARI

UGM,

2007

M.HK.343.

PERAN CAMAT SEBAGAI PPAT DALAM PENETAPAN NPOP BPHTB BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH DI KAB BOGOR

UNDIP,

2010

M.HK.344.

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI TAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KAB TENGERANG)

UNDIP,

2010

M.HK.345.

PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA  SETELAH BERLAKUNYA PP NO.54 TH 2004 TENTANG PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI KEC BOGOR SELATAN KOTA BOGOR)

UNDIP,

2010

M.HK.346.

PERJANJIAN KRDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG

UNDIP,

2010

M.HK.347.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH PRAKTEK INSIDER TRANDING DI PASAR MODAL INDONESIA

UGM,

2006

M.HK.348.

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PROGRAM KEMITRAAN PAD APT.BRI (PERSERO) TBK CAB SLEMAN YOGYAKARTA

UNDIP,

2010

M.HK.349.

PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI YANG DIRAHASIAKAN MENURUT HUKUM ISLAM

UNDIP,

2010

M.HK.350.

KEPASTIAN HUKUM BERSERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI HAK KEPEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MA TENTANG SENGKETA TANAH MERUYA SELATAN

UNDIP,

2010

M.HK.351.

ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT APABILA PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI)

UNDIP,

2010

M.HK.352.

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI BAWAH SATU HEKTAR DAN PENETAPAN GANTI KERUGIANNYA (STUDI KASUS PELEBARAN JALAN GATOT SUBROTO DI KOTA TANGERANG)

UNDIP,

2010

M.HK.353.

PERALIHAN TANAH BENGKOK DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN BOYOLALI NO.51/PDT.G/1999/PN.B)

UNDIP,

2010

M.HK.354.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH OUTSOUCING STUDI KASUS DI KAB KETAPANG

UNDIP,

2009

M.HK.355.

PERGESERAN TANGGUNGJAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP ANAK KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT  MINANGKABAU PADA MASYARAKAT PERIAMAN KOTA JAMBI

UNDIP,

2010

M.HK.356.

KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

UNDIP,

2010

M.HK.357.

AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT MENURUT UU NO.1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SAMARINDA

UNDIP,

2010

M.HK.358.

WASIAT WAJIDAH SEBAGAI LEMBAGA DALAM HUKUM UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

UNDIP,

2010

M.HK.359.

PENDAFTARA HAK TANGGUNGAN YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI DI KANTOR PERTANAHAN KAB TEGAL

UNDIP,

2010

M.HK.360.

TANGGUNG  JAWAB PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET ATAS PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) YANG DIGUNAKAN

UNDIP,

2010

M.HK.361.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

UNDIP,

2010

M.HK.362.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN SERKURITAS DALAM TRANSAKSI ATAS FASILITAS MARGIN TRANDENG

UNDIP,

2010

M.HK.363.

PENERAPAN PASAL 48 UU NO.15 THN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PERJANJIAN LISENSI MEREK DI SUL-TENG

UNDIP,

2010

M.HK.364.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARA LABA (FRANCHISE) PEMASARAN PROPERTY ANTARA PT.RWP DENGAN PT.RGP

UNDIP,

2010

M.HK.365.

TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM PERGURUAN TINGGI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH MENURUT UU NO.9 THN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN

UNDIP,

2010

M.HK.366.

NOVASI SUBYEKTIF PASIF KARENA MENINGGAL-NYA DEBITUR PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO) CAB PEMUDA SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.367.

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL DARI BUMN KEPADA USAHA MIKRO KECIL MELALUI PROGRAM MITRA BINAAN USAHA (STUDI PADA PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.CD SUB AREA SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.368.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM AL-MURABAHAN DI PT.BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

UNDIP,

2010

M.HK.369.

MANFAAT AKTA NOTARIS DALAM JUAL BELI RUMAH BONGKAR PASANG (KNOCK DOWN HOUSE) STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BATU SEBERANG OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

UNDIP,

2010

M.HK.370.

KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS NO.256/PDT G/1994 /PN SMG)

UNDIP,

2010

M.HK.371.

ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.372.

KEDUDUKAN JANDA DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTARI DI DISTRIK KECAMATAN ABEPURA KOTA JAYAPURA PROPINSI  PAPUA

UNDIP,

2010

M.HK.373.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PADA PT.BANK MEGA TBK CAB BANJARMASIN

UNDIP,

2009

M.HK.374.

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT.ASKES (PERSERO) CAB UTAMA SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.375.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERASAL DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KEC KEDIRI KAB TABANAN BALI

UNDIP,

2009

M.HK.376.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KOMPUTER MENURUT UU NO.9 THN 2002 TENTANG HAK CIPTA

UNDIP,

2009

M.HK.377.

PENGGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PADA MASYARAKAT PESANTREN (STUDI DI DESA SUDIRAN KEC LASEM KAB REMBANG)

UNDIP,

2010

M.HK.378.

EKSEKUSI TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAK-BAR NO.130/1999/EKS JO 512/1998/1999

UNDIP,

2009

M.HK.379.

PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH GARDU INDUK (G1) CIKISUNGKA ANTARA PT.PLN (PERSERO) DENGAN PT.YORK SHIRE INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO.50/PDT G/1995 PN BB)

UNDIP,

2009

M.HK.380.

PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

UNDIP,

2009

M.HK.381.

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAH DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SALATIGA

UNDIP,

2009

M.HK.382.

WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI JAK-PUS

UNDIP,

2010

M.HK.383.

PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MELALULI PRONE GUNA MENSUKSESKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI JAK-PUS

UNDIP,

2008

M.HK.384.

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PENGEMBANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.385.

KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG SOLO DI KAB SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.386.

TELAAH YURIDIS  PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS

PIDANA,

UGM,2009

M.HK.387.

PERBANDINGAN DELIK MUKAH (ZINA) ANTARA KITAB UU HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PIDANA,

UGM,2010

M.HK.388.

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPUR ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARNA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK

UNDIP,

2009

M.HK.389.

PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SEMARANG

UNDIP,

2009

M.HK.390.

BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN JALAN PADA BANK KALBAR DI KOTA PONTIANAK

UGM,

2006

M.HK.391.

PEMBINAAN KARIER KETENAGAKERJAAN DALAM PERBANKAN (STUDI KASUS DI PT.BNI (PERSERO) TBK CABANG KARANGAYU SEMARANG

UNDIP,

2010

M.HK.392.

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROP BALI

UNDIP

2009

M.HK.393.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DI BANK BRI JAMBI

UGM,

2008

M.HK.394.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK DKI JAKARTA

2009

M.HK.395.

AKTA PEMBAGIAN WARIS ANAK ADOPSI KEDUA PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TIONGHOA

UNDIP

2009

M.HK.396.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT PRO DR TABRANI DI KOTA PEKANBARU

UNDIP,

2010

M.HK.397.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM BERLAKUNYA UU NO.12 THN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

UNDIP,

2009

M.HK.398.

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA ATAS GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM

UNDIP,

2009

M.HK.399.

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL

UNDIP,

2009

M.HK.400.

UPAYA PENENTUAN STATUS HAK PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PT.KERETA API OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KAB DEMAK) DAPAT DISELESAIKAN

UNDIP,

2010

M.HK.401.

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ETNIS TIONGHOA DI KEL PINAESAAN KEC WENANG KOTA MANADO

UNDIP,

2009

M.HK.402.

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG

UNDIP,

2009

M.HK.403.

PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEKTOR PERBANKAN DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN RESIKO SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN

UNDIP,

2009

M.HK.404.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KARGO PADA PENGANGKUTAN UDARA DI PT.INTI SARANA PRIMA SEMESTER (ISC) CAB MAKASAR

UNDIP,

2009

M.HK.405.

TINJAUAN FORMASI NOTARIS DI SUM-BAR (KAJIAN HUKUM PASAL 22 UU NO.30 THN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

UGM,

2008

M.HK.406.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TELLENG DI DANAU TEMPE KAB WAJO

UGM,

2008

M.HK.407.

PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DI KOTA MAKASAR

UGM,

2009

M.HK.408.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS DI MAKASAR)

UGM,

2009

M.HK.409.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KETER-LAMBATAN PENGAJUAN PEMBERITAHUAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

UGM,

2010

M.HK.410.

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BRI CAB BUKIT TINGGI

UGM,

2009

M.HK.411.

PERANAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA MAKASAR

UGM,

2010

M.HK.412.

UPAYA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN NOTARIS UNTUK DIPERIKSA BERDASARKAN PASAL 66 UU JABATAN NOTARIS

UGM,

2010

M.HK.413.

STUDI KASUS IMPOR NEW PROCESS SCRAP & WASTES OF NATURAL LATEX CONDOMS YANG DILAKUKAN OLEH PT.RUBBER DAN RUBBER TECT & PENYELESAIAN SENGKETANYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF HADAR DOWS WASTES AND THEIR DESPOSAL

UGM,

2010

M.HK.414.

EKSISTENSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCH) SEBAGAI BENTUK JAMINAN KHUSUS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI KASUS DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARUM MANDIRI YOGYAKARTA

UGM,

2010

M.HK.415.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENERIMA MAGANG CALON NOTARIS OLEH NOTARIS MENURUT UU NO.30 THN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KAB SLEMAN

UGM,

2010

M.HK.416.

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DOKTER TENTANG ASPEK HUKUM REKAM MEDIS DENGAN PENULISAN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS SE KABUPATEN SLEMAN

HKM

KESETAHN

UGM,

2010

M.HK.417.

PENAHANAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

HKM PIDANA

UI,2006

M.HK.418.

PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

HKM PIDANA

UI,2005

M.HK.419.

PELAKSANAAN LELANG TENDER PENGADAAN BUKU DI PEMERINTAHAN DAERAH KAB CILACAP BERDASARKAN KEPRES NO.80 THN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEGADAIAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

HKM

KENOTARISANUGM,2009

M.HK.420.

PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS

HKM

KENEGARAAN

UGM,2002

M.HK.421.

PERANAN COMISSAO NACIONAL DO DIREITOS DAS CRIANCAS (KOMISI NASIONAL HAK ANAK) DALAM MENEGAKKAN HAK ANAK-ANAK DI REPUBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR LESTE (RDTL)

HKM

KENEGARAAN

UGM,2010

M.HK.422.

URGENSI PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KAB KAPUASA HULU

HKM

KENEGARAAN

UGM,2010

M.HK.423.

FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN HAK SEWA ATAS LOS DAN KIOS OLEH PEDAGANG DI PASAR BARU KABUPATEN TEMANGGUNG

UGM

2005

M.HK.424.

KEBERADAAN UNDANG-UNDANG NO.4 DAN NO.5 TH. 2005 TENTANG INVESTASI DI TIMUR LESTE( STUDI KASUS KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN)

UGM

2009/2010

M.HK.425.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SULAWESI UTARA

HUKUM PIDANA

UGM 2010

M.HK.426.

LEGALITAS PENGANGKATAN PEJABAT WALIKOTA MANADO DAN DAMPAKNYA BAGI PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DI DAERAH

UGM

2010

M.HK.427.

IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA KAMBOJA DENGAN THAILAND(STUDI KASUS EKSTRADISI TAKSIN SHINAWATRA)

UGM

2010

M.HK.428.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM USAHA KONSERVASI ZONA PENGANGGA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  KAB. SEKADAU PROP. KAL-BAR

UGM

2010

M.HK.429.

ANALISIS YURIDIS AKTA NOTARIS TENTANG AKTA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NO.61/PDT.G/PN.SKH)

UNDIP

2011

M.HK.430.

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TIONGHOA DI KOTA BANJARMASIN DAN AKIBATNYA DALAM HUKUM WARIS

UGM

2010

M.HK.431.

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK MA’AYAN DI KEL. BELITUNG SELATAN KEC. BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

UGM

2010

M.HK.432.

IKLAN CETK DI MAJALAH DAN TANGGAPAN KONSUMEN PEMBACA MAJALAH TERHADAP KOMUNIKASI IKLAN

UGM

2008

M.HK.433.

PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS/PPAT DALAM PRAKTIK PENERBITAN COVERNOTE PADA SAAT REALISASI KREDIT

UGM

2011

M.HK.434.

SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA  (STUDI KASUS : PT. PUTERA SEJARAH PIONCERINDO (PT.PSP, TBK) DI MEDAN)

UNDIP SMG

2006

M.HK.435.

PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH AR RAHN PADA BANK DANAMON KANTOR CABANG SYARIAH CIRACAS , DI KRAMAT JATI JAKARTA

UGM

2009

M.HK.436.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIAN YANG MENGALAMI STEVENS JOHNSON SYNDROME DALAM TRANSAKSI TERAPELITIK PADA SALAH SATU RS SWASTA

UGM

2010

M.HK.437.

TINJAUAN YURIDISI MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI

UGM

2011

M.HK.438.

PELAKSANAAN PRINSIP JUAL BELI MELALUI MURABAHAK PADA ARAB FINANCE HOUSE DI LEBANON

UGM

2011

M.HK.439.

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMBERI PERSETUJUAN TINDAKAN BEDAH DAN AKSES INFORMASI TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU PROV. KENDARI

UGM

2011

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 142 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: