Kumpulan judul skripsi Hukum Pidana

Berikut ini kumpulan judul skripsi s1 hukum pidana sebagai referensi tugas akhir anda. Jika judul yang anda cari tidak ada disini silakan isi komentar dibagian bawah. Kami sediakan file dalam bentuk hardcopy,  sebagian dalam bentuk softcopy. Untuk order silakan SMS, jangan lupa sebutkan judul dan kodenya

PDN.1.

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO

UMM

1996

PDN.2.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TERHADAP PEMERINTAHAN DESA YANG STATUSNYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANDULAN MALANG)

UMM

1997

PDN.3.

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO)

UMM

1989

PDN.4.

KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1997

PDN.5.

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

UMM

1997

PDN.6.

PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1995)

UMM

1995

PDN.7.

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG)

UMM

1996

 

 

PDN.8.

SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA TERHADAP KENAKALAN ANAK-ANAK (STUDI DI LEMBAGA PRAYUANA DI KEDUNG KONDANG MALANG)

UMM

1996

PDN.9.

TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM BOJONEGORO)

UMM

1996

PDN.10.

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG)

UMM

1992

PDN.11.

PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1997

PDN.12.

PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

UMM

1997

PDN.13.

PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG DAN RSJ PUSAT LAWANG MALANG)

UMM

1996

PDN.14.

PELAKSANAAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALANG)

UMM

1998

PDN.15.

PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

UMM

1997

PDN.16.

TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA

UMM

1997

PDN.17.

PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM NEGARA PANCASILA (STUDI DI MAHKAMAH MILITER III 12 SURABAYA)

UMM

1996

PDN.18.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

UMM

1994

PDN.19.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)

UMM

1994

PDN.20.

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO)

UMM

1996

PDN.21.

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO)

UMM

1996

PDN.22.

PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB SAMPANG DAN PLN KAB SAMPANG)

UMM

1996

PDN.23.

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PRESIDEN SUATU TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGI

UMM

1996

 

 

PDN.24.

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)

UMM

1996

PDN.25.

PENANGGULANGAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)

UMM

1994

PDN.26.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG)

UMM

1996

PDN.27.

RETRIBUSI TEMPAT WISATA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB DAERAH TINGKAT II MALANG)

UMM

1996

PDN.28.

TINJAUAN ATAS PASAL 534 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DEWASA INI (STUDI DI KOTAMADYA MALANG

UMM

1993

PDN.29.

MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH KAB DAERAH TINGKAT II JEMBER)

UMM

1996

PDN.30.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI)

UMM

1995

 

 

PDN.31.

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

UMM

1993

PDN.32.

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG)

UMM

1996

PDN.33.

PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1996

PDN.34.

PERANAN DOKTER AHLI ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG)

UMM

1994

PDN.35.

TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP)

UMM

1995

PDN.36.

PERANAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI DI KANTOR INSPEKTORAT BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK)

UMM

1995

PDN.37.

PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (STUDI RSUD DR. SYAIFUL ANWAR KOTA MADYA MALANG)

UMM

1996

 

 

PDN.38.

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI KUHAP (SUATU STUDI PADA POLRESTA BLITAR)

UMM

1994

PDN.39.

PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)

UMM

1993

PDN.40.

PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

UMM

1996

PDN.41.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKS NARAPIDANA (STUDI KASUS DI KEC. KEDUNG KONDANG KOTAMADYA MALANG)

UMM

1996

PDN.42.

PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DAN MAHKAMAH MILITER (STUDI DI MAHKAMAH MILITER 11 – 08 JAKARTA)

UMM

1994

PDN.43.

PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)

UMM

1997

PDN.44.

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1995

PDN.45.

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN JOMBANG)

UMM

1996

 

 

PDN.46.

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IX UDAYANA)

UMM

1996

PDN.47.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA BENDA DALAM PERKARA SUMMIER LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

UMM

1992

PDN.48.

PERANAN DOKTER ILMU PENYAKIT JIWA DALAM PROSES PERADILAN UNTUK MENENTUKAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB (STUDI KASUS DI RSJ MALANG)

UMM

1994

PDN.49.

MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)

UMM

1995

PDN.50.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II MOJOKERTO)

UMM

1996

PDN.51.

PENCURIAN BENDA-BENDA PURBAKALA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLWIL YOGYAKARTA)

UMM

1996

PDN.52.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG SUBVERSI TERHADAP JUDI KUPON PUTIH (STUDI KASUS WILAYAH PN LAMONGAN)

UMM

1990

 

 

PDN.53.

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB MALANG)

UMM

1990

PDN.54.

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN BARANG DALAM TINDAK PIDANA PERSEORANGAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA)

UMM

1990

PDN.55.

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SUERABAYA)

UMM

1990

PDN.56.

ASPEK-ASPEK YANG DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN WILAYAH MALANG)

UMM

1990

PDN.57.

TINJAUAN ATAS PELANGGARAN PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

UMM

1990

PDN.58.

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG)

UMM

1995

PDN.59.

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PN SURABAYA) ( 1996)

UMM

1996

PDN.60.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR PORNO (STUDI KASUS DI WILAYAH PN KODYA KEDIRI)

UMM

1993

PDN.61.

PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)

UMM

1996

PDN.62.

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1995

PDN.63.

PEMBAJAKAN KASET, VIDEO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DIKOTAMADYA MALANG (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1996

PDN.64.

PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1995

PDN.65.

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1996

PDN.66.

JANGKAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT INDONESIA

UMM

1991

PDN.67.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN (SUATU STUDI KASUS)

UMM

1996

PDN.68.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS MEREK DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA

UMM

1997

PDN.69.

ARTI DAN LUAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

UMM

1997

 

 

PDN.70.

PENGKAJIAN ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

UMM

1990

PDN.71.

CARA PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN BENTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)

UMM

1998

PDN.72.

PERANAN FAKTOR NON YURIDIS DAN DIPERHATIKAN DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN PERIZINAN

UMM

1986

PDN.73.

TENTANG DAN SEKITAR HUKUMAN MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PELAKSANAANNYA

UMM

1976

PDN.74.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN

UAJY

1997

PDN.75.

FUNGSI POLISI DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN ( 1997)

JANABADRA

1997

PDN.76.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

UAJY

PDN.77.

KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

UGM

1992

PDN.78.

KAUSALITAS, SEBAB MENYEBAB, DALAM HUKUM PIDANA

UGM,

1982

 

 

PDN.79.

SUATU TINJAUAN MENGENAI ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHAN TERHADAP DELIK ADAT LOGIKA SANGGRAHA

PDN.80.

RELATIVITAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PARA REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UAJY

1989

PDN.81.

PERANAN PEMBELA PADA TINGKAT PENYIDIKAN EKSEPSI DAN PLEDDI DALAM PERADILAN PIDANA

PDN.82.

PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH SEKTOR SWASTA YANG POTENSIAL MENUMBUHKAN DELIK KORUPSI

PROKLAMASI

1991

PDN.83.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

PROKLAMASI

1992

PDN.84.

KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI  KLATEN

UGM,

1992

PDN.85.

HUKUMAN BAGI PERCOBAAN DITINJAU DARI KUHP DI INDONESIA

PDN.86.

PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

JANABADRA

1992

PDN.87.

 

PDN.88.

KEPUTUSAN HAKIM YANG BERUPA BEBAN DARI TUDUHAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

1977

PDN.89.

PELEPASAN BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING)

UGM,

PDN.90.

DEELNEMING DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

1981

PDN.91.

PELACURAN DI IBUKOTA JAKARTA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA

1981

PDN.92.

DISPORITAS PIDANA KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN (STUDI KASUS TENTANG PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN)

UMM

1992

PDN.93.

KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PN KLATEN

UMM

1992

PDN.94.

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH KODYA MALANG)

UMM

1992

PDN.95.

PERANAN KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)

UMM

1991

PDN.96.

PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI DI PTUN JAKARTA)

UMM

1997

PDN.97.

DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTAMADYA MOJOKERTO)

UMM

1991

 

 

PDN.98.

PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOTAAN (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1991

PDN.99.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN NOMOR : JHA/1/1/2/1978 TENTANG PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING

UMM

1997

PDN.100.

PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1991

PDN.101.

PENGARUH KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN)

UMM

1998

PDN.102.

PEMBERATAN PIDANA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RESIDIVIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI SUMENEP)

UMM

1991

PDN.103.

EFEKTIVITAS PEMINDAHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PN SURABAYA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)

UMM

1992

PDN.104.

HAKEKAT KEYAKINAN HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI KASUS DI PERADILAN NEGERI MOJOKERTO)

UMM

1993

PDN.105.

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN TANAMAN TEBU (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1990

PDN.106.

PERANAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN TRENGGALEK)

UMM

1990

PDN.107.

PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN HAK PRA PENUNTUTAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

UMM

1990

PDN.108.

PENCURIAN KAYU JATI SERTA USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI BOJONEGORO)

UMM

1992

PDN.109.

PENYERTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PN JAKARTA SELATAN)

UMM

1989

PDN.110.

FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK)

UMM

1991

PDN.111.

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)

UMM

1991

PDN.112.

PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER

UMM

1993

PDN.113.

EFEKTIFITAS PELEPASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)

UMM

1991

PDN.114.

MASALAH PENAHANAN OLEH JAKSA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)

UMM

1991

PDN.115.

KORBAN PERKOSAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PN SITUBONDO)

UMM

1993

PDN.116.

UPAYA PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1993

PDN.117.

LATAR BELAKANG WANITA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)

UMM

1993

PDN.118.

PERANAN PENYIDIK DI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

UMM

1991

PDN.119.

PERANAN DAN UPAYA SATUAN RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO)

UMM

1993

PDN.120.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB SIDOARJO)

UMM

1992

PDN.121.

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1993

PDN.122.

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YATIM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1993

PDN.123.

KENAKALAN REMAJA DALAM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA

UMM

1993

PDN.124.

PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)

UMM

1993

PDN.125.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PN BLITAR)

UNBRAW

1990

PDN.126.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN (STUDI KASUS DI PN BLITAR)

UMM

1993

PDN.127.

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MALANG)

UMM

1992

PDN.128.

PENGARUH GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA SELATAN)

UNBRAW

1990

PDN.129.

PENGAKUAN TERDAKWA MERUPAKAN ALAT BUKTI UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIL DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN PAMEKASAN)

UMM

1989

PDN.130.

TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)

UMM

1992

PDN.131.

 

 

PDN.132.

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI (STUDI KASUS DI PN MOJOKERTO)

UMM

1991

PDN.133.

PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

UMM

1990

PDN.134.

TINDAK PIDANA SUBVERSI TENTANG PELEDAKAN CANDI BOROBUDUR (PERKARA PIDANA SUBVERSI DI PN MALANG)

UNBRAW

1988

PDN.135.

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)

UNBRAW

1989

PDN.136.

TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN-NYA

UMM

1991

PDN.137.

USAHA POLRI DI DALAM MENCEGAH KUANTITAS ALKOHOL DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN MALANG)

UMM

1993

PDN.138.

PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA TAHUN 1990, 1991, 1992 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB PASURUAN)

UMM

1994

PDN.139.

PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

UNBRAW

1989

PDN.140.

LATAR BELAKANG ORANG LAKI-LAKI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB DATI II NGANJUK)

UMM

1994

PDN.141.

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES PROBOLINGGO)

UMM

1994

PDN.142.

KENAKALAN REMAJA SECARA BERKELOMPOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN SURAKARTA)

UMM

1994

PDN.143.

PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

UMM

1994

PDN.144.

MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)

UMM

1995

PDN.145.

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)

UMM

1996

PDN.146.

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA

UMM

1994

PDN.147.

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA

UMM

1994

PDN.148.

BEBERAPA ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADANYA DISPARITAS PIDANA (STUDI KASUS DI PN JOMBANG)

UMM

1994

PDN.149.

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)

UMM

1997

PDN.150.

PEMALSUAN SURAT DALAM KLAIM ASURANSI JIWA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CAB JAWA TIMUR)

UMM

1994

PDN.151.

AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN YANG HANYA MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG)

UMM

1996

PDN.152.

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

UMM

1994

PDN.153.

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN NEGERI MALANG

UMM

1994

PDN.154.

PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)

UMM

1997

PDN.155.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BERAT RINGANNYA SUATU PIDANA (STUDI KASUS PN PONOROGO)

UMM

1994

PDN.156.

PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

UMM

1994

PDN.157.

REALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI WILAYAH YURIDIKSI PN GRESIK)

UMM

1994

PDN.158.

KENAKALAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (TINJAUAN DARI SEGI SOSIAL KRIMINOLOGIS)

UMM

1994

PDN.159.

PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)

UMM

1994

PDN.160.

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA

UMM

1994

PDN.161.

PELAKSANAAN PENAHANAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PENGADILAN (STUDI KASUS DI PN SURABAYA)

UMM

1998

PDN.162.

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN PROBOLINGGO)

UMM

1997

PDN.163.

PERANAN TOXICOLOGI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTA MALANG)

UMM

1997

PDN.164.

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II WIROGUNAN YOGYAKARTA

UGM

2000

PDN.165.

POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ATMAJAYA

1996

 

 

PDN.166.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAK SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

ATMAJAYA

1996

PDN.167.

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

ATMAJAYA

1995

PDN.168.

PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCERAIAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KAB BANTUL

UAD

1996

PDN.169.

METODE PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN HULU SEMARANG

ATMAJAYA

1996

PDN.170.

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

UGM,

2003

PDN.171.

TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DAN ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKARTA BOGOR

UGM,

2003

PDN.172.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN

UII

2003

PDN.173.

PENERAPAN ATAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MALANG

UII

2002

PDN.174.

STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PN TEGAL

UAD

2003

 

 

PDN.175.

PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

JANABADRA

2003

PDN.176.

PENEGAKAN HUKUM BAGI IKLAN YANG MENYESATKAN

UII

2002

PDN.177.

PERTANGGUNG JAWABAN DELIK ABORSI DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 1992 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

WIDYA

MATARAM

2001

PDN.178.

FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

WIDYA MATARAM

2001

PDN.179.

EUTHANASIA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL

JANABADRA

2003

PDN.180.

PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM CILACAP

UNPROK

2003

PDN.181.

PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

JANABADRA

2003

PDN.182.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN

UII

2002

PDN.183.

PERANAN BADAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI WILAYAH YOGYAKARTA

UNPROK

2001

PDN.184.

ARTI PENTING ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI

JANABADRA

2003

PDN.185.

PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

JANABADRA

2003

PDN.186.

UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA

UNPROK

2001

PDN.187.

PENGARUH SANKSI PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHTAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN

UNPROK

2003

PDN.188.

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA

UNPROK

2004

PDN.189.

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

UCY

2005

PDN.190.

SISTEMPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP. DIY)

JANABADRA

2005

PDN.191.

TUGAS DAN WEWENANG DOKTER FORENSIK SEBAGAI SAKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

UNIV

KATHOLIK

2000

 

 

PDN.192.

TINDAK PIDANA INTERNASIONAL PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI BEKAS TIMOR-TIMUR DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA

UNIV

WIDYATA MATARAM

2002

PDN.193.

TINJAUAN HAK IMUNISASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

UII

2002

PDN.194.

PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)

UMM

1997

PDN.195.

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

UWM

YOGYA

2002

PDN.196.

FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN

UNIV

SLAMET RIYADI

2005

PDN.197.

TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DENGAN TERSANGKA ANAK DI POLRES KLATEN

UNIV

SLAMET RIYADI

PDN.198.

PERANAN HAKIM PENGAWAS & PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA

UNIV

WIDYA MATARAM

1993

PDN.199.

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT2 TERLARANG DI KALANGAN ANAK SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN DI KAB JEPARA

UMY

2005

 

 

PDN.200.

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA  PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)

UNIV

JANABADRA

2006

PDN.201.

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA  PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)

UNIV

JANABADRA

2006

PDN.202.

PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.203.

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS DI KAB. TEMANGGUNG PROP JAWA TENGAH

U.WIDYA MATARAM

2006

PDN.204.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO.23 TH 2004 (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN)

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.205.

DASAR PERTIMBANGAN PENGHENTIAN PENYHIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

U.WIDYA MATARAM

2006

PDN.206.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGU-LANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.207.

PENIPUAN TERHADAP CALON TENAGA KERJA “TINJAUAN HUKUM PIDANA & KRONOLOGI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA”

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.208.

PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.209.

TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB REMBANG

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.210.

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN TOGEL DI KAB PACITAN JAWA TIMUR (HUKUM ACARA PERADILAN)

U.WIDYA MATARAM

2005

PDN.211.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG PELAKUNYA ANAK-ANAK DIBAWA UMUR (STUDI KASUS DI POLTEBES YOGYAKARTA)

UAJY,

2006

PDN.212.

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BREBES

UAD

2006

PDN.213.

TINJAUAN YURIDIS  TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT

UAJY

2006

PDN.214.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI KHUSUSNYA SUAP MENYUAP

UII

2006

PDN.215.

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA  PIDANA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)

UMM

1992

 

 

PDN.216.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA

UMY

2007

PDN.217.

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA MENANGGULANGI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

UMM

1994

PDN.218.

PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

UMM

1991

PDN.219.

PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

UNIV

JANABADRA

2000

PDN.220.

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II 2 YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

U.WIDYA MATARAM

2000

PDN.221.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA

UMY

2007

PDN.222.

PEMASYARAKATAN NARAPIDANA RESIVIDIS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

UNIV

JANABADRA

1999

PDN.223.

KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PIDANA KORUPSI DI WILAYAH DATI II BANTUL YOGYAKARTA. KASUS NO.26/PID SUS/1990/ PN.BANTUL

U.WIDYA MATARAM

1999

PDN.224.

TZURHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL

JANABADRA

2003

PDN.225.

TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI YOGYAKARTA

UNIV

JANABADRA

2003

PDN.226.

PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

JANABADRA

2004

PDN.227.

PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA

UAD

2007

PDN.228.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMPASAN BARANG BERHARGA DENGAN DISERTAI KEKERASAN

2005

PDN.229.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN RAHABILITASNYA OLEH KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG

PDN.230.

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 56 KUHAP TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.22/PID.B/2002/PN.WONOSARI

UAJY

2003

PDN.231.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA

UGM

2007

PDN.232.

UPAYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG KURANG MAMPU DALAM PERADILAN PIDANA

UAJY

2007

 

 

PDN.233.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA

UGM

2007

PDN.234.

PROSES PENERAPAN HAK-HAK SEORANG TAHANAN PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

UNIV

JANABADRA

2008

PDN.235.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI

UGM

2007

PDN.236.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA (KAJIAN POLITIK KRIMINAL)

UAJY

2005

PDN.237.

PERANAN PENGACARA DALAM MEMBERIKAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

UNIV

JANABADRA

2005

PDN.238.

PERANAN ADVOKAT DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

UNIV

JANABADRA

2008

PDN.239.

PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DI DIY

JANABADRA

1998

PDN.240.

FAKTOR KRIMNOGEN TERHADAP TIMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL

UNIV

WIDYA MATARAM

2005

PDN.241.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  PEMILU

PDN.242.

EFEKTIVITAS PEMBINAAN DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH SATU TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN

UAD

2006

PDN.243.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DAN KEKERASAN PSIKIS DALAM MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

2004

PDN.244.

DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA

UNPROK

2006

PDN.245.

KEDUDUKAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERBUATAN PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI SISTEM PENGANCAMAN PIDANA

2005

PDN.246.

HUKUMAN KEPADA PEMERKOSA & PERLINDUNGAN PADA KORBAN (PERSPEKTIF KOMUNITAS HUKUM DI JAWA TIMUR)

UNIV

BRAWIJAYA

1996

PDN.247.

MANFAAT PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN MASYARAKAT

U.WIDYA

MATARAM

1990

PDN.248.

TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU & UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DIY.

2005

PDN.249.

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANG-GULANGAN TINDAKPIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA

UGM,

2008

PDN.250.

PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN PENYU DI KALIMANTAN TIMUR

UAD

2009

 

 

PDN.251.

PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

UAD

2005

PDN.252.

KEMANDIRIAN DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN NEGERI

UNIV

JANABADRA

2004

PDN.253.

TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA & UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA & KAITANNYA DENGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

UGM,

2002

PDN.254.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA & UPAYA PEMBINAAN TERPIDANA NARKOTIKA DI LP WIROGUNAN

UNIV

WIDYA MATARAM

2009

PDN.255.

PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL (BIDANG TERORISME) DI ASIA TENGGARA

UNDIP

2007

PDN.256.

PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES TEGAL

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.257.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.258.

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.259.

SUMBANGAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBARUAN HUUM PIDANA NASIONAL

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

 

 

PDN.260.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK-ANAK

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.261.

TUGAS PENYIDIK POLISI & PENYIDIK PNS DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI POLRES GROBOGAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.262.

TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS & JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.263.

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.264.

PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN KUHAP

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.265.

TINDAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.266.

STUDI TENTANG PERANAN DOKTER AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.267.

PENANGANAN POLRI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGURUSAN KLAIM ASURANSI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.268.

UPAYA UNIT P3D DALAM MENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLRES PATI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.269.

FUNGSI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN & PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.270.

PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA & TERDAKWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG ((HUKUM ACARA PIDANA)

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.271.

TUGAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.272.

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UUU NO.25 TAHUN 2003

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.273.

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.274.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.275.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ABORSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.276.

PRAKTEK PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.277.

PENERAPAN PASAL 61 AYAT (2) & (3) UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS JALAN RAYA (STUDI DI POLRES SEMARANG JAWA TENGAH)

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

 

 

PDN.278.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.279.

PERAN POLRI RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI KEPOLISIAN RESERT JEPARA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.280.

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PATI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.281.

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN OLEH POLRI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.282.

TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.283.

PERANAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES GROBOGAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.284.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.285.

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES JEPARA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.286.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ADUAN DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

 

<

PDN.287.

PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.288.

PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BLORA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.289.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.290.

KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.291.

PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.292.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SARANA KOMPUTER

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.293.

PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI POLRES SEMARANG BARAT

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.294.

PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.295.

PERANAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UU NO.23 THN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

 

 

PDN.296.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRES SEMARANG BARAT

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.297.

UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.298.

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM UPAYA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN

PDN.299.

PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UU NO. 31 THN 1991 jo UU NO. NO.31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.300.

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA MENURUT KUHAP DALAM PERKARA PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.301.

PROSES PENUNTUTAN SAKSI PALSU TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.302.

PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA FOLM PASCA BERLAKUNYA UU NO.2 TAHUN 2002 DI DAERAH JAWA TENGAH

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.303.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN  TERHADAP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KAB KENDAL

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

 

 

PDN.304.

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.305.

PERAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BLORA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.306.

PENUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.307.

MASALAH PENYITAAN BARANG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH MENURUT UU HUKUM ACARA PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.308.

TINJAUAN TERHADAP KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.309.

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  PEMASYARAKATAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2010

PDN.310.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.311.

PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DI DAERAH JAWA TENGAH

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.312.

PERANAN LABORATORIUM FORENSIK UNTUK MEMBANTU PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PELEDAKAN BOM

UNIV

17 AGUSTUS’45

2009

PDN.313.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT KUHAP

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.314.

JAMINAN UU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK UNTUK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTIK FI POLWILTABES SEMARANG

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.315.

WEWENANG PENYIDIK POLISI DAN PENYIDIK PNS DALAM PENANGANAN PROSES PERKARAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.316.

PENEGAKAN HUKUMJ TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2008

PDN.317.

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN

UNIV

17 AGUSTUS’45

2011

PDN.318.

SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA

UAD

2008

PDN.319.

POLITIK KRIMINAL TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA

UNTAG

2008

PDN.320.

KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADIALN PIDANA

UNTAG

2010

PDN.321.

PERAN RESERSE SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL

UNTAG

2010

PDN.322.

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA

PDN.323.

PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA

UNTAG

2010

PDN.324.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK PEDURUNGAN

UNTAG

2009

PDN.325.

UPAYA HUKUM BERUPA BANDING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

UNTAG

2009

PDN.326.

PELAKSANAAN ASAS ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

UNTAG

2009

PDN.327.

PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA MENURUT KTAB UU HUKUM ACARA PIDANA

UNTAG

2010

PDN.328.

PERANAN POLRI DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG BARAT

UNTAG

2008

PDN.329.

TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYELENGGARAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI SATLANTAS PATI

UNTAG

2005

PDN.330.

PENERAPAN SANGSI PIDANA DALAM UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNTAG

2008

PDN.331.

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI KAB. JEPARA

UNTAG

2008

 

 

 

PDN.332.

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENANGGULANG TINDAK PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN

UNTAG

2010

PDN.333.

BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

UNTAG

2010

PDN.334.

PENANGANAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGATASI DAN MENANGGULANGI PESERTA UNJUK RASA

UNTAG

2008

PDN.335.

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

UNTAG

2008

PDN.336.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGENAI TUGAS FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI

UNTAG

2008

PDN.337.

FUNGSI UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN (P3D) DALAM MENEGAKKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR PATI

UNTAG

2007

PDN.338.

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DAN FUNGSI SURAT DALAM PERADILAN PIDANA

UNTAG

2007

PDN.339.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI KAB. JEPARA

UNTAG

2009

PDN.340.

PENERAPAN SANGSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

UNTAG

2009

PDN.341.

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

UNTAG

2009

PDN.342.

KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA

UNTAG

2010

PDN.343.

PEERLINDUNGAN HAK HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHSN DI POLWILTABES SEMARANG

UNTAG

2008

PDN.344.

ABORTUS PROVOCATUS DI TINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

UNTAG

2008

PDN.345.

KEGUNAAN SIDIK JARI LATEN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

UNTAG

2008

PDN.346.

PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PERISTIWA PENGHINAAN

UNTAG

2008

PDN.347.

PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA MATI DALAM PERKARA PIDANA

UGM

2011

PDN.348.

PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI

UNTAG

2010

PDN.349.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH SATUAN RESERSE DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTIK DI POLRES DEMAK

UNTAG

2009

PDN.350.

PROSES PENENTUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERADILAN PIDANA

UAJ

2008

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 145 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: