Tesis Administrasi Publik

Kumpulan Tesis Administrasi Publik. Pilih Judul berikut kode yang anda butuhkan kemudian silakan kontak kami via  SMS untuk mendapatkannya
Tersedia dalam bentuk HARD COPY / Foto Copy. Jika menginginkan softcopy bisa kami kirim dalam bentuk scan+pdf via email.

Kode Judul Tahun
2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK KANTOR KEC (STUDI KASUS PERDA KANTOR KEC.JAYAPURA UTARA) UGM
3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEMORANDUM OF UNDERSSTANDING TTG PROGRAM DIPLOMATIK ILMU PEMERINTAH DI PROP IRJA
4 MANAGEMEN STRATEGISDLM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN DLM MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
5 PENERAPAN PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN DALAM MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
6 ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS USAHA PERIKANAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROP MALUKU
7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KEC. TEMINABUAN, KAB. SORONG) SOSPOL2002
8 AKUNTABILITAS NON GOVERMENTAL ORGANISATION AN2002
9 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEGAWAI, STUDI EFESIENSI “PROGRAM DIKLAT” BAGIAN DISAIN PRODUKSI MINYAK KEMENTRIAN MUNYAK REPUBLIK YAMAN AN1997
10 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI TTG PELAKSANAAN P2KP DI DESA BOKOHARJO, KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN DIY) MAPUGM2003
11 IMPLIKASI GERAKAN PEREMPUAN TTG KESETARAAN GENDER THD PERUMUSAN KEBIJAKAN DI PROPINSI DIY (STUDI PADA GERAKAN LSM PEREMPUAN DI DIY) UGM2002
12 EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN, KAB. GUNUNG KIDUL ERA UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAH DAERAH UGM2002
13 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM REHABILITASI DI KOTA YK UGM2003
14 KEBIJAKAN KEMISKINAN ERA PJP-I DI INDONESIA, SUATU PENDEKATAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN UGM1998
15 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT DLM PEMBUATAN KTP DI KOTA DEPOK UGM2001
16 KINERJA PELAYANAN PUBLIK (SUATU KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN-IMB DI KOTA JAYAPURA) UGM2002
17 KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU) UGM2002
18 NETRALISASI BIROKRASI PUBLIK (STUDI KASUS BIROKRASI PEMERINTAHAN DI KOTA CIREBON) UGM2002
19 STUDI TTG PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH UGM2003
20 PERANAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIJINAN INVESTOR DI PROP. JAMBI UGM2003
21 EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PELAYANAN UMUM SATU PINTU TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN (STUDI DI KANTOR KEC. DEPOK, SLEMAN-DIY) UGM2002
22 ANALISIS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI JAKARTA) 2002
23 KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH PDAM KAB. TULUNGAGUNG 2002
24 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( SUATU EVALUASI THD PELAKSANAAN PPK DI KEC. TEMINABUAN, KAB. SORONG) 2002
25 STUDI TTG KERJASAMA PEMBANGUNAN KUPANG (NTT) DG DARWIN (NORTHERN TERITORY) SBG SALAH SATU CARA PENERAPAN PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN PENGANTISIPASIAN ABAD PASIFIK 1994
26 PERSEPSI MASYARAKAT THD PELAYANAN ADMINISTRASI PASCA PEMEKARAN WILAYAH KAB. KAPUAS ( STUDI KASUS PADA KAB. PULAU PISANG) 2003
27 STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYA LENCANA PENDIDIKAN (PP NO 5 TH 1984) 2003
28 PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA ( STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DKI JAKARTA DI KEC. TANAH ABANG) 2003
29 FAKTOR FAKTOR YG MEMPENGARUHI KOMITMEN ORGANISASIONAL PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU 2003
30 CUSTOMER ORIENTED DLM PELAYANAN RSUD PROPINSI RIAU 2003
31 IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 3 TH 1999 TTG PEMILU DI KAB. GROBOGAN 1999
32 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SBG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS KANTOR DINAS PENDAPATAN KOTA PALEMBANG) 2002
33 STRATEGI PENGELOLAAN USAHA BUMD MENGHADAPI OTONOMI DAERAH ( STUDI KAUS THD PDAM KAB. BANYUMAS ) 2002
34 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAPATDA DI KAB. ACEH UTARA 2002
35 IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM/ UED-SP) DI KAB. CIREBON ( STUDI KASUS DESA KALIMARO DAN DESA GEBANG KULON ) 2002
36 KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK ( STUDI KASUS PADA KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK KOTA SAMARINDA ) 2002
37 MANAJEMEN STRATEGIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KAB. PASIR 2001
38 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH ( STUDI KASUS KAB. ROKAN HULU ) 2002
39 KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. FLORES TIMUR ( STUDI KASUS DG PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS ) 2002
40 ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KECAMATAN ( STUDI KASUS PADA KEC. TINGGIMONCONG KAB. GOWA ) 2002
41 KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH KECAMATAN DLM PELAYANAN PUBLIK DI KEC. SUKARAJA KAB. BENGKULU SELATAN 2002
42 ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA PDAM KAB. JEPARA 2002
43 STRATEGI PEMBANGUNAN PETERNAKAN JAWA TENGAH PADA ERA OTONOMI DAERAH 2002
44 STRATEGI MANAJEMEN PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH 2002
45 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN REPONG DAMAR SEBAGAI KAWASAN DG TUJUAN ISTIMEWA (KDTI) DI PESISIR KRUI KAB. LAMPUNG BARAT 2002
46 PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DLM KONTEKS JARING PENGAMAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA 6 SD/MI DI KOTA BOGOR, JABAR) 2002
47 PENGARUH HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PERAN BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) DLM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DI SLTP N JAKARTA PUSAT 2002
48 STUDI BANDING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA ANTARA SMK NEGERI DAN SMK SWASTA (STUDI KASUS SMEA N 20 DAN SMEA MAKARAYA 1 JAKARTA SELATAN) 2002
49 IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 3TH 1999 TTG PEMILU DI KAB. GROBOGAN 1999
50 PENGARUH KOLABORASI THD PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PD KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU 2004
51 PERFORMANCE SEKBER KARTAMANTUL STUDI KASUS PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KAB. BANTUL 2004
52 ANALISIS KAUSALITAS URBANISASI DAN KONSENTRASI PERKOTAAN , DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN URBANISASI DI INDONESIA TH 1970-2000 2004
53 REFORMASI BIROKRASI LOKAL STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KAB.TIMOR TENGAH SELATAN 2004
54 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DI KANTOR BAPPEDA KAB. JAYAPURA 2001
55 KONFLIK SOSIAL DI POSO SULAWESI SELATAN 2004
56 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KAB. MUARA DUO –JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR-BUN-NES KARET DI LOKASI KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI)
57 KEMAMPUAN PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU DLM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 2004
58 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN DI KAB. INDRAGIRI HILIR  (STUDI KASUS PERDA NO 61 TH 2000) 2004
59 PROSES PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TH 2003 2004
60 PERUBAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  (STUDI KASUS DI LOMBOK TENGAH) 2004
61 E-GOVERNMENT (KAJIAN TTG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DLM MEWUJUTKAN DEMOCRATIC E-GOVERNMENT DI JOGJAKARTA) 2004
62 STATUS DAN PERANAN BUNDO KANDUANG DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KEC. BASO KAB. AGAM 2004
63 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. SIMALUNGUN 2005
64 IMPLEMENTASI STATISCAL QUALITY (SQC) PADA PROSES PENGANTONGAN PRODUK PUPUK UREA KANTONG DI PT PUPUK KALTIM 2004
65 IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH THD TITIK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN 2005
66 PERILAKU COPING DAN DEPRESI ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI DUKUNGAN SOSIAL DAN LAMANYA MENDAPATKAN PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH 2002
67 PERAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DLM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 2005
68 KOMITE SEKOLAH DAN GOOD GOVERNANCE , STUDI PENGELOLAAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KEC. KOTABA KAB. MUNA PROP. SULSEL 2005
69 ANALISIS PENGADAAN BARANG / JASA BERDASARKAN KEPRES NO 18 TH 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SIAK 2005
70 MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG DAERAH (STUDI KASUS PERENCANAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA) 2004
71 AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN THD HAK HAK POLITIKNYA PADA PEMILU 2004 KOTA PADANG 2004
72 IMPLEMENTASI PERFORMANCE BADGETING PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  KAB. INDRAMAYU 2003
73 RELASI ANTARA ELIT BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PILKADA LANGSUNG DI KAB. LOMBOK TENGAH TGL 27 JUNI 2005) 2006
74 RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN 16 HILIR KE PASAR RETAIL JAKABARING PALEMBANG 2005
75 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ( STUDI KASUS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI KEC. LONG IRAM KAB. DATI II KUATAI) 1998
76 IMPLEMENTASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA JAMBI) 2001
77 POLA AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DLM BERHADAPAN DG BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK 2001
78 KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, DAN KB KOTA BATAM DLM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM 2005
79 PERILAKU PUBLIK DLM MERESPON KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DLM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KOTA PALEMBANG 2002
80 PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI, DAN MOTIVASI KERJA THD KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN RIAU 2004
81 OTONOMI DESA: GAGASAN, HAMBATAN DAN HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA LUBUK MUDA KEC. SIAK KECIL, KAB. BENGKALIS) 2004
82 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI PALANGKA RAYA 2001
83 STRATEGI BISNIS TAUKE ETNIS TIONGHOA DLM KOMUNITAS NELAYAN DI DESA PANTAI RIAU 2005
84 ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK 2004
85 KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN SBG PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DLM MENGOPTIMALKAN PELEYANAN CIVIL (SUATU STUDI DI KAB. SUMEDANG) 2003
86 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PD KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK (STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HO) DAN SITU) 2006
87 PROGRAM JAM BELAJAR MASYARAKAT DAN DISIPLIN BELAJAR DI MASYARAKAT (KAJIAN KRITIS TTG PERSEPSI DAN AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KOTA MADYA YOGYAKARTA) 1999
88 IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH THD HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF 2003
89 PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, MASYARAKAT SERTA PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI
90 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTAMADYA DATI II JAMBI 2000
91 PENGEMBANGAN KARIER SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH PROP. BENGKULU 2002
92 STRATEGI PEMBANGUNAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROP. DIY 2000
93 KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN PDAM TIRTAMARTA KOTA MADYA JOGJAKARTA 1998
94 EFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KEC, KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH 2002
95 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KAB. MANGGARAI DAN KAB. NGADA 2001
96 STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN ( SUATU UPAYA MENJADIKAN PARIWISATA SBG MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH) 2000
97 EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR WAMEO KAB. BUTON PROP. SULAWESI TENGAH (KASUS KEGAGALAN KEBIJAKAN PUBLIK) 2000
98 KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM (STUDI PERBANDINGAN PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II KUPANG DAN BADAN PENGELOLA AIR MINUM KAB. DATI II BELU 1996
99 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERKOTAAN ( STUDI KASUS PENILAIAN THD KINERJA KEBIJAKAN PDAM WAY RIBU, KOTA MADYA BANDAR LAMPUNG) 1997
100 INDONESIAN CORRUPTION WATCH (ICW) DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 2004
101 STUDI KELEMBAGAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DLM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) JENEBERANG PROP. SULAWESI SELATAN 2005
102 DINAMIKA PEREMPUAN DLM PARTAI POLITIK (PROSES REKRUTMEN KEPENGURUSAN DAN PERAN PEREMPUAN DI DPD I PARATI GOLKAR PROP. SULAWESI SELATAN 2005
103 PENYIMPANGAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI KOMPENSASI BAHAN BAKAR MINYAK SE KOTA PEKANBARU 2006
104 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PELABUHAN BEBAS SABANG DLM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH 2004
105 KAJIAN PEMAHAMAN KEPARIWISATAAN ANGGOTA DPRD KAB. LAMPUNG SELATAN 2006
106 KAJIAN EVALUASI PROYEK PERCONTOHAN AQUACULTURE DI KAWASAN SEGARA ANAKAN CILACAP 2003
107 STRATEGI KABUPATEN DATI II SAMBAS DLM PELAKSANAAN OTONOMI 1996
108 EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. MANOKWARI 2003
109 PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DI KAB. SLEMAN DIY 2004
110 STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI DESA TIRTA SASI KEC. BANYUASIN I KAB. BANYUASIN 2004
111 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG / KELURAHAN DI KOTA JAKARTA 2007
112 KEBIJAKAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL 2003
113 PERANAN NEGARA DLM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA 2004
114 ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DLM PEMBENTUKAN PERDA NEGERI ADAT (STUDI KASUS PADA DPRD PROP. MALUKU) 2007
115 PERANAN ORANG KUAT DLM POLITIK LOKAL ( STUDI KASUS MENGENAL USIA DLM POLITIK LOKAL DI EKS SWAPRAJA MOLLO KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 2004
116 ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MALUKU 2003
117 PENGADAAN PNS DARI TENAGA HONORER (IMPLEMENTASI PP NO 48 TH 2005, TTG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MJD PNS TH 2006 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROP SUMATRA BARAT) 2007
118 KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-THAILAND DLM PENANGANAN IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED) FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA 2007
119 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PASCA TSUNAMI DI BANDA ACEH 20O7
120 AKSESABILITAS MASYARAKAT KECAMATAN GENYEM DLM MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN SD DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KAB. JAYAPUARA 2006
121 KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJAR BARU DLM PELAYANAN PUBLIK 2005
122 PERGULATAN POLITIK ANTAR ELIT PARTAI DI ARAS LOKAL (STUDI DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PAN KOTA MALANG) 2007
123 BUDAYA KERJA DAN PERILAKU APARAT DLM PELAYANAN KPD MASYARAKAT (STUDI DI KEC. LUBUK LINGGAU BARAT KOTA LUBUK LINGGAU 2002
124 PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DLM MENINGKATAKAN PELAYANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN / PPK (STUDI DI KAB. OGAN KOMERING ILIR PROP SUL SEL) 2003
125 PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB. MUSI RAWAS 2001
126 ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PELAYANAN KTP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KOTA PALEMBANG 2003
127 ANALISA PEMEKARAN DAERAH GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KAB. MUSI BANYUASIN 2000
128 KEGAGALAN GOLKAR DLM PILKADA (STUDI TTG EFEKTIFITAS JARINGAN TERHADAP KEGAGALAN GOLKAR SULAWESI TENGAH DLM PILKADA GUBERNUR 2006) 2007
129 POTRET PILKADA LANGSUNG SULAWESI TENGAH (STUDI TTG STRATEGI POLITIK PASANGAN BANDJELA PALIUDU DAN AHMAD YAHYA DLM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG GUBERNUR SULTENG TH 2006) 2007
130 KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-THAILAND DLM PENANGANAN IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED) FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA 2007
131 JARINGAN KERJA ANTAR PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DLM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI KEPULAUAN RIAU 2003
132 INISIASI PENGEMBANGAN KEMITRAAN (STUDI TTG AGENDA SETTING PENGEMBANGAN KEMITRAAN DLM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAB. KETAPANG) 2004
133 SURVIVAL LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SBG LEMBAGA KEUANGAN DI TINGKAT DESA ( KASUS LPD DESA ADAT KUTA, KEC. KUTA KAB. BADUNG) 2005
134 DINAMIKA PEMERINTAHAN ADAT DI KAB. KERINCI (STUDI TTG EKSISTENSI PEMERINTAHAN SKO NAN TIGO TAKAH) 2005
135 KEBIJAKAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DLM JABATAN STRUKTURAL (STUDI DI KAB. REMBANG) 2003
136 PELAYANAN SOPP (SYSTEM ONLINE PAYMENT POINT) PT POS INDONESIA (PERSERO) STUDI PADA KANTOR POS PADANG PROPINSI SUM BAR 2007
137 PEMINDSAHAN IBUKOTA DEFINITIF PROPINSI MALUKU UTARA (STUDI TTG MASALAH MASALAH YG MUNCUL DLM PROSES PEMINDAHAN IBUKOTA DARI TERNATE KE SOFIFI) 2007
138 ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN BERIKAT BATAM DLM MEWUJUDKAN BATAM SEBAGAI OBYEK PERTUMBUHAN SEGITIGA EMAS (DLM RANGKA MENYONGSONG FREE TRADE ZONE BATAM) 2004
139 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROPINSI DIY 1999
140 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYAPURA 2004
141 KOMITMEN SOSIAL PT FREEPORT INDONESIA THD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MIMIKA 2002
142 EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DESA HUTAN RANDUBLATUNG KAB. BLORA 2008
143 STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN (SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI DESA ELABUKAMA KEC. ASOLOGAIMA KAB. JAYAWIJAWA PROP. IRIAN JAYA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN) 2001
144 KONFLIK DLM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROP. SULAWESI TENGGARA PERIODE 2001-2006 2003
145 PERAN ORGANISASI DLM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI KASUS CALTEX PACIFIC INDONESIA) 2005
146 DINAMIKA RESISTENSI BURUH PADA PERUSAHAAN PENUNDA KENAIKAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DI DIY 1998
147 PELAYANAN PENDIDIKAN DI KAB. MAMASE SETELAH PEMEKARAN WILAYAH 2005
148 UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YK (STUDI KASUS TANGGAPAN WAJIB PAJAK TERHADAP KUALITAS LAYANAN PEMBERIAN RESTITUSI PPN DILIHAT DR TINGKAT KEPENTINGAN DAN KINERJA) 2001
149 KUALITAS PELAYANAN IMB PADA DINAS TATA KOTA PEKANBARU 2002
150 KEPEMIMPINAN, KOORDINASI DAN KINERJA UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG 2005
151 DISENTRALISASI DAN GOOD GOVERNANCE (PEMERINTAH KAB. KUTAI KERTANEGARA PERIODE 1999-2004) 2005
152 PERAN PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN INVESTASI DLM BIDANG PARIWISATA DI KAB. LOMBOK BARAT 2006
153 IMPLIKASI PENERAPAN E-GOVERMENT TERHADAP BUDAYA BIROKRASI (STUDI TTG PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. KULON PROGO) 2005
154 ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DLM PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH 1997
155 PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA TTG PERAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN BUDAYA (STUDI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN) 2005
156 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS PADA KAMPUNG HIJAU GAMBIRAN KOTA YOGYAKARTA 2008
157 PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PERENCANAAN (STUDI DI KANTOR KEMENTRIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BAPPENAS) 2008
158 STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN KOTA AMBON TH 2007-2012 2007
159 EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB. PURBALINGGA 2008
160 PELAKSANAAN TUNJANGAN DAERAH DG SISTEM PROGRAM FOR EFFECTIVE STAFF INCOME (PROFESI) DI KOTA BUKITTINGGI 2008
161 ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH SERTA PENGARUHNYA THD LINGKUNGAN STRATEGI BUDAYA DAN PERENCANAAN STRATEGI (STUDI KASUS PDAM DI SULAWESI SELATAN) 2008
162 AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT SUKU TERASING (ANALISI AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT SUKU AKIT DI KEC. RUPAT) 2008
163 GOLPUT DLM PILKADA LANGSUNG KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KEC. GONDOKUSUMAN) 2007
164 REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAHAN KAB. NABIRE 2008
165 KINERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI PAPUA 2007
166 EFEKTIVITAS ORGANISASI BALITBANGDA PROPINSI PAPUA 2003
167 KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEMULUNG (STUDI KASUS PEMULUNG DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR DESA KALIABU KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN)
168 FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PESERTA WAJIB THD PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA DI DOKTER KELUARGA KOTA MADIUN 2001
169 KARAENG DLM PUSARAN POLITIK (STUDI KASUS DI KAB. JAREPONTO) 2008
170 PROSES TERBENTUKNYA “NEW CHINA” SEBAGAI SOSIAL CAPITALIST STATE 2008
171 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT KORSTRAD TNI AD GUNA MENDUKUNG PROFESIONALISME 2002
172 STUDI EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DLM BIDANG PETERNAKAN 2007
173 IMPLIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH THD ORGANISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. JAWA BARAT 2004
174 ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KAB. SEMARANG) 2003
175 PELEMBAGAAN LOCAL ECONOMI DEVELOPMENT (STUDI KASUS PROGRAM BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT / BPEM DI KAB. KUPANG, PROP NTT) 2009
176 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DI KAMPUNG MELAYU DAN DAMPAKNYA THD KETAHANAN
177 UPAYA PEMERINTAH DLM REFORMASI SEKTOR KEAMANAN KHUSUSNYA INSTITUSI POLISI NASIONAL TIMOR LESTE DAN FALINTIL / FDTL PASCA KRISIS 2006 2008
178 EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI DLM MENINGKATKAN KONDISI EKONOMI KAUM PEREMPUAN MISKIN (STUDI KASUS UNIT PELEKSANA EKONOMI MASYARAKAT KOTA CILEGON) 2009
179 PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR PANTAI PANDAN SIMO SBG OBYEK WISATA DI KAB. BANTUL 2009
180 PROSES PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DLM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KEC. KEBAKKRAMAT KAB. KARANGANYAR 2004
181 KONTESTASI WACANA PARTAI POLITIK TINGKAT LOKAL PADA PEMILIHAM KEPALA DAERAH DI MEDIA CETAK (CRITICAL DISCOURCE ANALYSIS THD PEMBERITAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KAB. SLEMAN PADA TH 2005 PADA HARIAN KEDAULATAN RAKYAT, RADAR JOGJA DAN KOMPAS EDISI YK) 2007
182 DAMPAK PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH THD ASPEK KEPEGAWAIAN BERDADARKAN PP NO 84 TH 2000 DLM PELAKSANAAN OTDA DI KAB. SUMBA TIMUR 2006
183 EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAWAH KOTA BUKIT TINGGI 2008
184 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH (STUDI KASUS SEKRETARIAT WIL. DAERAH PROP SULTENG) 2000
185 ORGANISASI TAKMIR MASJID GEDE KAUMAN YK “WAJAH BARU” PERILAKU LAMA 2009
186 KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DLM LIBERALISASI SEKTOR MIGAS (STUDI KASUS PROSES TERBENTUKNYA UU MIGAS NO 22 TH 2001 2009
187 STRATEGI CINA MEMPERTAHANKAN TAIWAN 2009
188 PROSES MIGRASI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEKERJA ETNIS BUGIS MAKASAR KE SABAH MALAYSIA THD RUMAH TANGGA MIGRAN KE DAERAH ASAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BARRU DAN KAB. ENREKANG PROP. SUL-SEL DI MAKASAR) 2000
189 KONFLIK ASET DAERAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH (STUDI TTG KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KAB. BUTON DG PEMERINTAH KOTA BAU-BAU) 2009
200 PERILAKU EKONOMI PERANTAU BUGIS (PASSOMPE TO OGIE) DI KOTA PALU (STUDI TTG PEDAGANG ETNIS BUGIS DI PASAR INPRES MANONDA DALU) 2009
201 AKTIVITAS LANSIA (KASUS SUKU SUNDA DI KEL. SEKELOA KEC. COBLANG KOTA BANDUNG 2002
202 PERILAKU POLITIK MIGRAN JAWA (STUDI TTG PERILAKU POLITIK MIGRAN JAWA DI KOTA PALU) 2008
203 KETIKA NEGARA MERAMPAS : KONFLIK HAK PEMILIHAN GOA SARANG BURUNG WALET DI MERAPUN, BERAU KAL-TIM 2006
204 SOSIALISASI UU RI NO 9 TH 1998 TTG KEMERDEKAAN MENYAMPEKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI TTG PERAN POLRI DLM SOSIALISASI UU RI NO 9 TH 1998 YG DILAKUKAN OLEH POLDA JATIM) 1999
205 ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH DLM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. PASAMAN 2009
206 PELAKSANAAN REGRISTRASI PENDUDUK DI KAB. BOMBANA SULAWESI TENGGARA 2009
207 PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL BERBASIS KOMPENTENSI DLM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR) 2009
208 PERAN INSTITUSI INFORMAL DLM RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS RESOLUSI SELISIH PAHAM DLM MASYARAKAT DI LEMBAGA MUKIM BUKIT BARO) 2009
209 PROFESIONALISME PEGAWAI SEKRETARIAT KAB. PIDIE PASCA PEMEKARAN 2009
210 PROSES FORMULASI KEBIJAKAN “TAPANULI GROWTH” DI KAB. TAPANULI TENGAH” 2005
211 SAMA DENGAN NO 209
About these ads

5 Balasan ke Tesis Administrasi Publik

  1. aadewiatika89@yahoo.co.id mengatakan:

    bagaimana cara mendapatkan isi tesis sesuai dengan kode pilihan? dan berapa harga jika sy minta soft copynya.

  2. Agus Bramantyo Swardika mengatakan:

    KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH PDAM KAB. TULUNGAGUNG
    Dapatkah saya diketikan Tesis ini sebagai bahan pendukung saya??? Bilamana ada biaya pengetikan mohon dapat dikirimkan nomer rekening saudara agar dapat saya transfer segera. serta dapat juga hubungi saya di 085287931119

  3. sophie mengatakan:

    91 pengembangan karier sumber daya aparatur pemerintah prov. riau 2002

  4. junaid mengatakan:

    bagaimana mendapatkan skripsi diatas, apakah skripsi yg kita pesan dimuat di CD? biayanya berapa?

  5. Jemmy valente mengatakan:

    Informasi yang dicantumkan dalam situs ini sangat bermanfaat.semoga berguna bagi kandidat program Magister di masa YAD. salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 147 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: