Magister Hukum

Magister Hukum meliputi merger, konsolidasi, akuisisi, gugatan, pewarisan, dll

1/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
2/AJ	MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA TINJAUAN PADA BANK UMUM
3/AJ	PERTANGGUNG GUGATAN RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS
4/AJ	PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DAN PERILAKU MASYARAKAT DAEARAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI SAMARINDA
5/AJ	PELAKSANAAN PEWARISAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PALEMBANG DEWASA INI
6/AJ	PERANAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU KOTA ADIPURA
7/AJ	PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PENETAPAN PERATURAN DESA
8/AJ	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)
9/AJ	KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR.
10/AJ	EKSPLOITASI KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KAB. BANYUMAS
11/AJ	PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT PEMALANG (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
12/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS PEMALSUAN PRODUK “X” BAKERY)
13/AJ	EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMIKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
14/AJ	PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS
15/AJ	LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
16/AJ	IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS
17/AJ	PPENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
18/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KAB. PURBALINGGA
19/AJ	TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG.
YY.3	KEDUDUKAN DAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPERATIF TENTANG PERANAN MPR PADA MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI)
20/AJ	ANALISIS YURIDIS HAK PENGGANDAAN DAN PENERBITAN BUKU PELAJARAN SEKOLAH PT XX DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	UGM 2005
21/AJ	UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN	UGM 2004
22/AJ	HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN	HKM BISNIS UGM 02
23/AJ	TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANATARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT “XXX” SURABAYA	H. BISNIS 2004
24/AJ	SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KAL.TIM	2002
25/AJ	UPAYA HUKUM BANK “X” KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET	UGM 2004
26/AJ	PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKASI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA	2004
27/AJ	PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN NYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE	2004
28/AJ	GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MEREK	2003
29/AJ	KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	2004
30/AJ	PENGERTIAN SUMIR DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-2 NO.4 TAHUN 1998	2002
31/AJ	UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET	2004
32/AJ	PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHU BUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKU NYA UU NO:22 TH ‘99 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	2003
33/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI D.I.Y.	2003
34/AJ	ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS	2004
35/AJ	PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURAN NYA DI INDONESIA	2003
36/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA	2003
37/AJ	KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM	2004
38/AJ	UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA	2002
39/AJ	PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA	2004
40/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI
41/AJ	PERLINDUNGAN HAK OTONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU	2003
42/AJ	MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP. PAPUA	2004
43/AJ	TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA	2002
44/AJ	DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA	2003
45/AJ	EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI	2003
46/AJ	PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN)	2004
47/AJ	PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES WONOSOBO)	2004
48/AJ	PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA)	2004
49/AJ	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI)	2004
50/AJ	REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN,STUDI DI POLRES SLAWI	2004
51/AJ	PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO)	2003
52/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GRUP 21 CINEPLEX DALAM INDUSTRI FILM	2005
53/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENGARANG DENGAN CV. “X” DI KLATEN	2002
54/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KAB SLEMAN DIY	2003
55/AJ	PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK “X”. KOTA HIJAU, BALIKPAPAN (KPR KHB)	2005
56/AJ	PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DIY	2003
57/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR	2003
58/AJ	POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DLM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI	2003
59/AJ	ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI	2004
60/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN MURABAHAH PADA BNI SYARIAH YOGYAKARTA	2002
61/AJ	KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIK AN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN	UNIV. MEDAN’03
62/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUN- AN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DI YOGYA	2004
63/AJ	TIPOLENI SENGKETA PERTANAHAN; STUDI DI PN MEDAN TAHUN 2001 S/D APRIL 2003	UNIV MEDAN‘03
64/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU	TARUMA NEGARA’02
65/AJ	PELAKSANAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DI KAB. SLEMAN D.I.Y
66/AJ	PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBA BARAT.	2005
67/AJ	TANGGUNG JAWAB PT. XX (PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI JOGYAKARTA	UGM – 2005
68/AJ	LIPAS SEBAGAI SALAH SATU PENGHALANG KEWARISAN DI KAB. POLEWALI MANDAR PROP. SULAWESI SELATAN	2005
69/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CAB. YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN	2005
70/AJ	PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)	2005
71/AJ	PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NO.4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN	2004
72/AJ	PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NORMATIF)	UMY 2003
73/AJ	PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS, STUDI DI PROP KALTIM	2005
74/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDE- PENDEN DI DUNIA NETWORK MARKETING DI JAKARTA	2004
75/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENG GUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGU NAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASAR KAN UU 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSU MEN DI WILAYAH KOTA YOGYA	ATMA 2002
76/AJ	UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARAAN ANGKUT AN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS	2003
77/AJ	PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU	2005
78/AJ	STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA	2006
79/AJ	TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PRAGAAN, KAB. DATI TK II SUMENEP, MADURA	2006
80/AJ	SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK “X” CABANG BOJONEGORO	2006
81/AJ	UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK “X” KANTOR CABANG KLATEN	2006
82/AJ	UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SURABAYA	2006
83/AJ	KLAUSUL EKSENORASI DALAM PERJANJIAN TERAPUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER.	UII – 2006
84/AJ	PENGATURAN TERHADAP PEMILIKAN DAN PERKREDITAN RUMAH SUSUN SERTA MANFAATNYA BAGI PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN PADA UMUMNYA	UGM – 1987
85/AJ	PERANAN PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	UGM – 1986
86/AJ	MASALAH PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN HAMBATANNYA DI DALAM PRAKTEK PERADILAN	UGM – 1989
87/AJ	TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974	UGM – 1987
88/AJ	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN DI KOTA BOGOR	UGM – 2002
89/AJ	KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK	UGM – 2003
90/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.	UGM – 2004
91/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KE TIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY)	UGM – 2003
92/AJ	KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TH 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	UGM – 2004
93/AJ	PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI	UGM – 2003
94/AJ	TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. XX SURABAYA.	UGM – 2003
95/AJ	PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK “X” (PESERO) TBK. JAKARTA.	UGM – 2006
96/AJ	PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR, PROP. BALI	UGM – 2003
97/AJ	KORELASI ANTARA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DENGAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AGUNAN KRE- DIT (STUDI KASUS KOTA MADYA UJUNGPANDANG) CORRELATION BETWEEN CERTIFICATION RIGHT ON LAND WITH UTILIZATION AS A CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY IN UJUNG PANDANG MUNICIPALITY)	UN.HAS – 1999
98/AJ	PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM	UMY – 2005
99/AJ	PENYELESAIAN BANDING ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN MENGENAISURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA	UGM – 2005
100/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP. RIAU.	UGM – 2005
101/AJ	PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM TERHADAP PERKA- RA KEWARISAN BAGI UMAT ISLAM KOTA MAKASAR	UGM – 2006
102/AJ	PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEREALISASI- KAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMO KRATIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG	UGM – 2006
103/AJ	OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN DESENTRALISASI (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA)	UGM – 2006
104/AJ	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA	UGM – 2006
105/AJ	PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UU N0. 4 TAHUN 1996	UGM – 2004
106/AJ	PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT	UGM – 2006
107/AJ	PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH & TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BANK “X” CAB. SIDOHARJO	UGM – 2006
108/AJ	TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DI DAERAH WONOSOBO.	UGM – 2006
109/AJ	PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA.	UGM – 2006
110/AJ	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KABUPATEN KUTAI	UGM – 2006
111/AJ	TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL – BELI PERUMAHAN YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KABUPATEN SLEMAN	UGM – 2005
112/AJ	BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KAB. MOJOKERTO	UGM – 2006
113/AJ	ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL	UGM – 2006
114/AJ	PERAN LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA DI SURAKARTA	UGM 2006
115/AJ	PENGARUH NILAI RELIGIUS MASYARAKAT DALAM MERESPON PRODUK BANK “X”. STUDI KASUS PADA BPRS PATUH BERAMAL, LOMBOK – NTB.	IAIN – 2001
116/AJ	PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT	UGM – 2003
117/AJ	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA	UMS – 2005
118/AJ	DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA REGULASI NYA MENURUT GATT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG ISLAM	IAIN – 2004
119/AJ	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BULUNGAN KAL – TIM	UGM – 2007
120/AJ	PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN, PAKEM – SLEMAN)	UIN – 2007
121/AJ	TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASLAH UMKM DI DERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA PASCA GEMPA	UII – 2007