Magister Hukum

Magister Hukum meliputi merger, konsolidasi, akuisisi, gugatan, pewarisan, dll

Tersedia dalam dalam bentuk HARD COPY / Foto Copy (TIDAK ADA DALAM BENTUK SOFT COPY / FILE)

1/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

2/AJ

MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA TINJAUAN PADA BANK UMUM

3/AJ PERTANGGUNG GUGATAN RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS
4/AJ PELAKSANAAN PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DAN PERILAKU MASYARAKAT DAEARAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI SAMARINDA
5/AJ PELAKSANAAN PEWARISAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PALEMBANG DEWASA INI
6/AJ PERANAN DINAS KEBERSIHAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU KOTA ADIPURA

7/AJ

PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PENETAPAN PERATURAN DESA

8/AJ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)

9/AJ

KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR.

10/AJ EKSPLOITASI KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KAB. BANYUMAS
11/AJ PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT PEMALANG (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
12/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS PEMALSUAN PRODUK HOLLAND BAKERY)
13/AJ EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMIKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
14/AJ PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KAB BANYUMAS
15/AJ LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
16/AJ IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS
17/AJ PPENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (SUATU TINJAUAN YURIDIS)
18/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KAB. PURBALINGGA
19/AJ TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG.
YY.3 KEDUDUKAN DAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPERATIF TENTANG PERANAN MPR PADA MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI)
20/AJ ANALISIS YURIDIS HAK PENGGANDAAN DAN PENERBITAN BUKU PELAJARAN SEKOLAH PT BALAI PUSTAKA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT UGM 2005
21/AJ UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN UGM 2004
22/AJ HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN BISNIS UGM 02
23/AJ TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANATARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA H. BISNIS 2004
24/AJ SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KAL.TIM 2002
25/AJ UPAYA HUKUM BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET UGM 2004
26/AJ PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKASI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA 2004
27/AJ PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN NYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE 2004
28/AJ GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MEREK 2003
29/AJ KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM 2004
30/AJ PENGERTIAN SUMIR DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-2  NO.4 TAHUN 1998 2002
31/AJ UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET 2004
32/AJ PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHU BUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKU NYA UU NO:22 TH ‘99 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 2003
33/AJ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI D.I.Y. 2003
34/AJ ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS 2004
35/AJ PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURAN NYA DI INDONESIA 2003
36/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA 2003
37/AJ KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM 2004
38/AJ UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA 2002
39/AJ PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA 2004
40/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI
41/AJ PERLINDUNGAN HAK OTONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU 2003
42/AJ MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP. PAPUA 2004
43/AJ TINJAUAN YURIDIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA 2002
44/AJ DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA 2003

45/AJ

EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI

2003

46/AJ PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN) 2004
47/AJ PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES WONOSOBO) 2004
48/AJ PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA) 2004
49/AJ PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI) 2004
50/AJ REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN,STUDI DI POLRES SLAWI 2004
51/AJ PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) 2003
52/AJ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GRUP 21 CINEPLEX DALAM INDUSTRI FILM 2005
53/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENGARANG DENGAN CV SAHABAT DI KLATEN 2002
54/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KAB SLEMAN DIY 2003
55/AJ PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA. KOTA HIJAU, BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) 2005
56/AJ PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DIY 2003
57/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR 2003
58/AJ POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DLM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI 2003
59/AJ ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI 2004
60/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN MURABAHAH PADA BNI SYARIAH YOGYAKARTA 2002
61/AJ KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIK AN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN UNIV. MEDAN’03
62/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUN- AN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DI YOGYA 2004
63/AJ TIPOLENI SENGKETA PERTANAHAN; STUDI DI PN MEDAN TAHUN 2001 S/D APRIL 2003 UNIV MEDAN‘03
64/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU TARUMA

NEGARA’02

65/AJ

PELAKSANAAN KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI CARA PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DI KAB. SLEMAN D.I.Y

66/AJ PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBA BARAT. 2005
67/AJ TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA (PERSERO) DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI JOGYAKARTA UGM – 2005
68/AJ LIPAS SEBAGAI SALAH SATU PENGHALANG KEWARISAN DI KAB. POLEWALI MANDAR PROP. SULAWESI SELATAN 2005
69/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CAB. YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN 2005
70/AJ PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) 2005
71/AJ PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UU NO.4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN 2004
72/AJ PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NORMATIF) UMY 2003
73/AJ PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI HUKUM BISNIS, STUDI DI PROP KALTIM 2005
74/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDE- PENDEN DI DUNIA NETWORK MARKETING DI JAKARTA 2004

75/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENG GUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENGGU NAAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS BERDASAR KAN UU 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSU MEN DI WILAYAH KOTA YOGYA

ATMA 2002

76/AJ UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARAAN ANGKUT AN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS 2003
77/AJ PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU 2005
78/AJ STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA 2006
79/AJ TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PRAGAAN, KAB. DATI TK II SUMENEP, MADURA 2006
80/AJ SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BRI KANTOR CABANG BOJONEGORO 2006
81/AJ UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BUKOPIN KANTOR CABANG KLATEN 2006
82/AJ UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA SURABAYA 2006
83/AJ KLAUSUL EKSENORASI DALAM PERJANJIAN TERAPUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER. UII – 2006

84/AJ

PENGATURAN TERHADAP PEMILIKAN DAN PERKREDITAN RUMAH SUSUN SERTA MANFAATNYA BAGI PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN PADA UMUMNYA

UGM – 1987

85/AJ PERANAN PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA UGM – 1986
86/AJ MASALAH PELAKSANAAN SITA JAMINAN DAN HAMBATANNYA DI DALAM PRAKTEK PERADILAN UGM – 1989
87/AJ TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 UGM – 1987
88/AJ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN DI KOTA BOGOR UGM – 2002
89/AJ KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK UGM – 2003
90/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. UGM – 2004
91/AJ PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KE TIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) UGM – 2003
92/AJ KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TH 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UGM – 2004
93/AJ PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI UGM – 2003

94/AJ

TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDOJAYA UTAMA SURABAYA.

UGM – 2003

95/AJ

PESAWAT TERBANG SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PESERO) TBK. JAKARTA.

UGM – 2006

96/AJ PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR, PROP. BALI UGM – 2003

97/AJ

KORELASI ANTARA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DENGAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AGUNAN KRE- DIT (STUDI KASUS KOTA MADYA UJUNGPANDANG) CORRELATION BETWEEN CERTIFICATION RIGHT ON LAND WITH UTILIZATION AS A CREDIT GUARANTEE (CASE STUDY IN UJUNG PANDANG MUNICIPALITY)

UN.HAS – 1999

98/AJ PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM UMY – 2005
99/AJ PENYELESAIAN BANDING ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN MENGENAISURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PENGADILAN PAJAK JAKARTA UGM – 2005
100/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP. RIAU. UGM – 2005
101/AJ PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM TERHADAP PERKA- RA KEWARISAN BAGI UMAT ISLAM KOTA MAKASAR UGM – 2006
102/AJ PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEREALISASI- KAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMO KRATIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG UGM – 2006
103/AJ OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN DESENTRALISASI (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA) UGM – 2006
104/AJ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA UGM – 2006
105/AJ PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UU N0. 4 TAHUN 1996 UGM – 2004
106/AJ PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UGM – 2006
107/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOHARJO UGM – 2006
108/AJ TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DI DAERAH WONOSOBO. UGM – 2006
109/AJ PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA. UGM – 2006

110/AJ

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KABUPATEN KUTAI

UGM – 2006

111/AJ TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL – BELI PERUMAHAN YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KABUPATEN SLEMAN UGM – 2005
112/AJ BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI KAB. MOJOKERTO UGM – 2006
113/AJ ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL UGM – 2006
114/AJ PERAN LANGSUNG DALAM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA DI SURAKARTA UGM 2006

115/AJ

PENGARUH NILAI RELIGIUS MASYARAKAT DALAM MERESPON PRODUK BANK SYARI’AH. STUDI KASUS PADA BPRS PATUH BERAMAL, LOMBOK – NTB.

IAIN – 2001

116/AJ PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT UGM – 2003
117/AJ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA UMS – 2005
118/AJ DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA REGULASI

NYA MENURUT GATT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG ISLAM

IAIN – 2004
119/AJ PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BULUNGAN KAL – TIM UGM – 2007
120/AJ PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN, PAKEM – SLEMAN) UIN – 2007
121/AJ TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASLAH UMKM DI DERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA PASCA GEMPA UII – 2007
123/AJ PROSES PEMILIHAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) BERDASARKAN UU NO 21 TH 2001 DLM RANGKA MENINGKATKAN PRINSIP DEMOKRASI UGM

HTN

2007

123/AJ PENYALAHGUNAAN KEADAAN DLM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN UII-2000
124/AJ KEDEDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BANK PEMERINTAH SETELAH MENJADI PT/PERSERO NOT-2005
125/AJ TINJAUAN YURIDIS RULE OF REASON DLM PERSPEKTIF UU NO 5 TH 99 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT BISNIS

2005

126/AJ PENGGUNAAN TANAH MILIK PIHAK KE TIGA SBG OBYEK PERJANJIAN TANGGUNGAN OLEH DEBITUR DLM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI DIY) NOT

2005

TANAH

127/AJ REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI PEREMPUAN TIONGHOA MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA DI KOTA SAMARINDA NOT-UGM

2007

128/AJ

PERAN PEJABAT LELANG DLM PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UU HAK TANGGUNGAN DI KPKNL YK

UGM-2007

129/AJ PENGARUH AJARAN ISLAM DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN THD BUDAYA ORGANISASI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK UIN-2007
130/AJ TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA NOT-UGM
131/AJ PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DITINJAU DARI KONTEKS UU NO 31 TH 200 (STUDI MENGENAI DESAIN INDUSTRI ROTAN DI KOTA MEDAN) USU-2005
132/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX PD PT BANK LIPPO TBK CAB. MEDAN NOT-USU

2004

133/AJ PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET DITINJAU DR PERATURAN LELANG DI INDONESIA NOT-UGM

2007

134/AJ KAJIAN HUKUM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK BERDASARKAN UU NO 42 TH 1999 TTG JAMINAN FIDUSIA NOT-UNDIP

2002

135/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG NOT-UGM

2007

136/AJ TINJAUAN YURIDIS ATAS SURETY BOND DLM PERJANJIAN PEMBORONGAN DI HUBUNGKAN DG KEPUTUSAN PRESIDEN NO 80 TH 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH NOT-UGM

2007

137/AJ IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS DLM SISTEM HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) NASIONAL : SUATU STUDI PADA PENGADILAN NIAGA NOT-2004
138/AJ PENGOLAHAN PERTAMBANGAN RAKYAT : STUDI TTG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS TOPO, DI KAB. NABIRE PAPUA UGM-2007
139/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI RUMAH MELALUI PENGEMBANG  (STUDI DI KOTA MEDAN) NOT-2006
140/AJ PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH PRODUK PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BTN SYARIAH CAB. YK) E.SYARIAH

UIN-2007

141/AJ TANGGUNG JAWAB PRODUSEN OBAT GENERIK TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA MEDAN) NOT-2005

142/AJ

TINJAUAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DILUAR WILAYAH KEWENANGANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11/PDT.G/2002/PN KALIANDA)

NOT-UGM

2007

143/AJ PROSEDUR PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR YANG BERISTRIKAN WARGA NEGARA INDIA DG PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA KANTOR CAB. PALU NOT-UGM

2007

144/AJ PERKAWINAN MENURUT ADAT ETNIS TIONGHOA DITINJAU DR UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK)
145/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PUTRA BANGSA MINIBANK CAB. BALIKPAPAN SBG PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DLM HAL TERJADI KREDIT MACET NOT-UGM

2007

146/AJ PELAKSANAAN PENGAWASAN YG DILAKUKAN OLEH DPRD THD PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KAB. KUPANG PROP. NTT DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HTN-UGM

2004

147/AJ PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PDN-2007
148/AJ PERSPEKTIF PERUBAHAN BENTUK BUMD MENJADI PT (STUDI KASUS PDAM MENANG MATARAM NTB) UGM-2006
149/AJ JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SUATU RESOLUSI KPD NEGARA-NEGARA TERHADAP DAMPAK NEGATIF NUCLEAR POWER SOUURCES UGM-2001
150/AJ REGULASI PERPAJAKAN DAN KEPABEAN DLM KAITANNYA DG INVESTASI DI PULAU BATAM UGM-2007
151/AJ ANALISIS PENYEBAB DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KENDAL SERTA ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA KORUPSI DLM PEMBERIAN KREDIT MACET PD BANK PEMERINTAH PDN-UGM

2007

152/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMULIAAN TANAMAN KEDELAI SLAMET DI PURWOKERTO UGM-2007
153/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BOTOL KEMASAN AIR MINERAL MENURUT UU NO 31 TH 2000 TTG DISAIN INDUSTRI UGM-2007
154/AJ DAMPAK UU YAYASAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  DAN TANGGUNGJAWAB PENDIRI YAYASAN PADA YAYASAN-YAYASAN PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG UGM-2007

155/AJ

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. GROBOGAN NO 8 TH 2006 TTG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SEMBUNGHARJO KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN JAW TENGAH)

2008

156/AJ ANALISA PENERAPAN PENYANDERAAN (GIJZELING) SBG LAST RESORT INSTRUMENT DLM PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA UAJY-2004
157/AJ IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP UU PATEN UGM-2008
158/AJ TANGGUNG JAWAB DIREKSI YG BERTINDAK SBG PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT UGM-2004
159/AJ KEWENANGAN BANK INDONESIA DLM MENGAJUKAN  KEPAILITAN BANK SETELAH BERDIRINYA LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN UAJY-2005
160/AJ PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SECARA ABRITASE DI INDONESIA DLM ERA GLOBALISASI UNPAD

2002

161/AJ TINJAUAN YURIDIS TTG OUTSOURCINGTENAGA FRONTLINER PADA PT BANK BRI (PERSERO) DI KOTA BANJARMASIN UGM-2008
162/AJ PENGARUH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DLM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA UAJY-2008

KPK

163/AJ FORMAT PERJANJIAN STANDART ANTARA PDAM KOTAMADYA SAMARINDA (KOMAS) DG PELANGGAN DI SAMARINDA UGM-2004

164/AJ

PENERAPAN LEMBAGA GIJZELING (LEMBAGA PAKSA BADAN) SBG UPAYA MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR DI PENGADILAN NEGERI/NIAGA

UGM-2006

165/AJ ITIKAD BAIK PADA KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK NOT-UGM

2008

166/AJ ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO’ TORAJA DI KAB. TANA TORAJA UGM-2008

167/AJ

TINJAUAN JAMINAN DLM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK TABUNGANNEGARA SYARI’AH CAB. YK

NOT-UGM

2008

168/AJ

PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT PEREMPUAN DLM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NOT-UGM

2008

169/AJ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT.PLN (PERSERO) DLM PERJANJIAN PENGADAAN JASA (STUDI KASUS PADA PT.PLN (PERSERO) APJ KEDIRI)

NOT-UGM

2008

170/AJ PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DG PETANI PLASMA DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR NOT-UGM

2008

171/AJ TINJAUAN JAMINAN PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHAROBAH MUTLAQAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. YK NOT-UGM

2007

172/AJ WEWENANG NOTARIS DLM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS ANAH DI KOTA MAGELANG NOT-UNDIP

2006

173/AJ AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (SUATU STUDI TTG FUNGSI DAN MANFAAT AKTA NOTARIS DLM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BANK BRI (PERSERO) TBK CAB.UNGARAN) NOT-UNDIP

2008

174/AJ KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SBG UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA NOT-UNDIP

2008

175/AJ KEDUDUKAN JANDA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. SEMARANG NOT-UNDIP

2008

176/AJ PERAN PETA KETERANGAN RENCANA KOTA DLM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KOTA SEMARANG NOT-UNDIP

2006

177/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING ANTARA PT GRASINDO INTER GLOBAL DI JAKARTA DG PT ASABA DI JAKARTA NOT-UNDIP

2007

178/AJ

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT KREDITUR SINDIKASI TERHADAP DEBITUR (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. SUBUR AGRINDO SELARAS)

NOT-UNDIP

2006

179/AJ EKSISTENSI GROSS AKTA NOTARIS DLM MENDUKUNG DUNIA USAHA NOT-UNDIP

2006

180/AJ PRAKTEK ROYA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN KOTA SEMARANG NOT-UNDIP
181/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YG BERASAL DR PEWARISAN DI KEC. TAALANG KAB. TEGAL NOT-UNDIP

2006

182/AJ PERAN NOTARIS SBG PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KAB. KEBUMEN NOT-UNDIP

2005

183/AJ TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN NOT-UNDIP

2007

184/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG PENJAMIN FIDUSIA PADA BRI CAB. SURAKARTA NOT-UNDIP

2005

185/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG NOT-UNDIP

2007

186/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI MUNCUL BURSA MOTOR KEBUMEN

NOT-UNDIP

2006

187/AJ PELAKSANAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA PUTRA UTAMA FINANCE CAB. SEMARANG NOT-UNDIP

2006

188/AJ PRAKTEK PERJANJIAN PEMBOONGAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI KAB. BENGKAYANG PROP. KAL-BAR NOT-UNDIP

2006

189/AJ AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK NOTARIS YG CACAT HUKUM DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG NOT-UNDIP

2007

190/AJ

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO. 09/KPTS/M/1995 TTG PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DLM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANYARA PENGEMBANG BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DG KONSUMEN

NOT-UNDIP

204

191/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG NOT-UNDIP

2004

192/AJ HAK MEWARIS ANAK YG LAHR DARI PERKAINAN BEDA AGAMA NOT-UNDIP

2008

193/AJ PRAKTEK PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SAMARINDA NOT-UNDIP

2007

194/AJ KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DG PENYEWA DI DAERAH OPERASIONAL (DAOP) IV KOTA SEMARANG NOT-UNDIP

2005

195/AJ PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DLM SENGKETA PERDATA DI PN SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 141 PDT.G/2005/PN SMG) NOT-UNDIP

2008

196/AJ KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YG TERMUAT DLM PASAL 15 AYAT 1 UU HAK TANGGUNGAN NOT-UNDIP

2008

197/AJ

IMPLIKASI UU NO 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA)

NOT-UNDIP

2006

198/AJ FUNGSI AKTE KELAHIRAN DLM PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DAN KEDUDUKANNYA (BAGI WNI KETURUNAN CINA) SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN NOT-UNDIP

2007

199/AJ PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN NOT-UNDIP

2007

200/AJ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK INGKAR BAGI NOTARIS DLM PEMBERIAN KESAKSIAN NOT-UNDIP

2006

201/AJ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DG PT. BUMI MAKMUR KENCANA DG STUDI KASUS PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG NOT-UNDIP

2004

202/AJ AKIBAT HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS GANDA TERHADAP AKTA OTENTIK YG TELAH DIBUAT NOT-UNDIP

2006

203/AJ PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM THD TENAGA KERJA OUTSOURCING PT INDAH KARYA NUASA INDONESIA (PT INKANINDO)DI PT PERTAMINA (PERSERO) UP-VI BALONGAN NOT-UNDIP

2008

204/AJ PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DLM PENERBITAN OBLIGASI DI PASAR MODAL NOT-UNDIP

2007

205/AJ PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KAB. SEMARANG NOT-UNDIP

2007

206/AJ PRAKTEK ROYSA PARTIAL DLM PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO 4 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN DI KOKTA SEMARANG NOT-UNDIP

2008

207/AJ PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH PADA BANK BRI SYARI’AH CAB. SEMARANG NOT-UNDIP

2006

208/AJ KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DLM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KEC. PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK NOT-UNDIP

2005

209/AJ PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN DI BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL CAB. KUDUS NOT-UNDIP

2006

210/AJ AKIBAT HUKUM BAGI WANITA MULIH DAHA MENURUTHUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI DI DESA ADAT GESING KEC. BANJAR KAB. BULELENG BALI) NOT-UNDIP

2007

211/AJ PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 19974 TTG PERKAWINAN NOT-UNDIP

2007

212/AJ PENETAPAN WALI ADLAL (STUDI KASUS DI PA KENDAL) NOT-UNDIP

2007

213/AJ PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG NOT-UNDIP

2006

214/AJ WANPRESTASI DAN PENYELESAIANYA DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK BTN CAB. YK NOT-UNDIP

2008

215/AJ KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (PENGADILAN NIAGA NO 1/PAILIT/2008 PENGADILAN NIAGA SEMARANG) NOT-UNDIP

2008

216/AJ PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAT BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI “TELKOM FLEKSI” NOT-UNDIP

2007

217/AJ

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CAB. TANGERANG

NOT-UNDIP

2007

218/AJ PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA LAYANAN INTERNET BANKING DI PT. BANK CENTRAL ASIA,TBK CAB.SEMARANG NOT-UNDIP

2006

219/AJ KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL (STUDI PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA TEGAL) NOT-UNDIP

2006

220/AJ PERKAWINAN SIRI DLM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI KEC. BANYUMANIK SEMARANG NOT-UNDIP

2006

221/AJ PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PAN) DG PROGRAM SERTIFIKASI TANAH MELALUI PRONA GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. PEMALANG NOT-UNDIP

2008

222/AJ PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SBG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KAB. GROBOGAN NOT-UNDIP

2006

223/AJ EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM PRAKTEK DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG NOT-UNDIP

2005

224/AJ EKSISTENSI HAK ULAYAT DLM HUKUM TANAH ADAT KAILI (STUDI DI KEC. PALU BARAT KOTA BALU) NOT-UNDIP

2004

225/AJ PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KECAMATAN MATUR KAB. AGAM PROP. SUM-BAR) NOT-UNDIP

2004

226/AJ PEMBATALAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANYI (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIFIKAT PUTUSAN MA NO. 987 K/PDT/2004) NOT-UNDIP

2008

227/AJ HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNAN YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KAB. MAGELANG NOT-UNDIP

2007

228/AJ PERLINDUNGAN HUKUNM DLM PERJANJIAN PENGUATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PERKARA NO.140/PDT.G/2003/PN.SMG PN SEMARANG) NOT-UNDIP

2007

229/AJ PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BRI CAB. TEGAL NOT-UNDIP

2008

230/AJ SURAT JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SBG BUKTI PENDAFTARAN ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI DESA SUKOHARJO, KEC. MARGOREJO KAB. PATI NOT-UNDIP

2007

231/AJ KEBIJAKAN KRATON SURAKARTA HADININGRAT DLM PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN SETELAH KEPUTUSAN PRESIDEN NO.23 TH 1988 TTG STATUS DAN PENGELOLOAAN KRATON KASUNAN SURAKARTA DI KELURAHAN BALUWARTI KOTA SURAKARTA NOT-UNDIP

2008

232/AJ PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DLM SISTEM KEMBALI KE PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI KEC. MATUR KAB. AGAM PROP SUM-BAR) NOT-UNDIP

2004

233/AJ PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF YG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN (STUDI KASUS MASJID AL HIDAYAH DI KEL.BEJI KEC. UNGARAN KAB. SEMARANG) NOT-UNDIP

2006

234/AJ PENDAFTARAN HAK ATAS  TANAH MELALUI PROYEK SERTIFIKASI MASAL SWADAYA (SMS) UNTUK TANAH-TANAH     WARISAN DI KEC. NOGOSARI- KAB. BOYOLALI NOT-UNDIP UNDIP

2006

235/AJ PERANAN PPAT DALAM HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHHTB) DI JAKARTA PUSAT
236/AJ PENGARUH POLA PIKIR MASYARAKAT  HUKUM ADAT THD PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. SEMARANG NOT-UNDIP

2005

237/AJ KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP DLM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI  OLEH NEGARA (STUDI KASUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DI KEC. GUNUNG RAYA KAB. KERINCI JAMBI) NOT-UNDIP

2008

238/AJ PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DLM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH KAB. KENDAL NOT-UNDIP

2008

239/AJ PERJANJIAN SEWA SARANA KERJA DAN HUNIAN DI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) PULO GADUNG JAKARTA TIMUR NOT-UNDIP

2006

240/AJ PEMBAGIAN HARTA WARISAN DLM ADAT TIONGHOA DI KEC. ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG PROP. SUMATRA SELATAN NOT-UNDIP

2007

241/AJ TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT INDOMOBIL FINANCE NOT-UNDIP

2008

242/AJ EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DLM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH (PT BANK SYARI’AH MUAMALAT INDONESIA CAB. MAKASAR) NOT-UGM

2008

243/AJ PENGAWASAN DAN TINDAKAN HUKUM THD PERATURAN DAERAH  BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YG BERMASALAH UAJY-2007
244/AJ PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN PERJANJIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOT-UGM

2009

245/AJ PERANAN LEMBAGA SOMASI DLM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BNI (PERSERO) CAB. PINRANG NOT-UGM

2009

246/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DG JAMINAN FIDUSIA PADA PT ASTRA SEDSAYA FINANCE (ASF) DI KOTA PADANG NOT-UGM

2007

247/AJ EKSEKUSI TANAH YG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITEL EKSEKOTORIAL (STUDI KASUS THD PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO 130/1999 EKS.JO.512/1998-1999) NOT-UNDIP

2009

248/AJ KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI-LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH  DG HARTA
249/AJ PELAKSANAAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG BERUPA PERUSAHAAN (CORPORATE QUARANTEE) THD UTANG DEBITUR DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG UNDIP

250/AJ

PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA

UNDIP

251/AJ PENJUALAN SECARA DI BAWAH TANGAN THD BARANG-BARANG JAMINAN YG DI IKAT DG JAMINAN FIDUSIA SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BPR MULTI PARAMINDO ABADI DI KOTA TANGERANG UNDIP
252/AJ ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS UNDIP
253/AJ PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN THD HAK ATAS TANAH YG TERKENA PROYEK BANGUNAN WATER FRONT CITY DI KAB. SAMBAS PROP KAL-BAR UNDIP
254/AJ PERLINDUNGAN HUKUM THD ISTRI ATAS HARTA YG DIPERSENGKETAKAN DLM GUGATAN HARTA BERSAMA DLM PERKARA PERCERAIAN UNDIP
255/AJ KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA SBG ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
256/AJ EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DLM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CAB. BIMA UNDIP

257/AJ

PELAKSANAAN PERJANJIAN MELALUI MEKANISME OUTSOURCING ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DG PT INFOMEDIA NUSANTARA DLM PENGELOLAAN CONTACT CENTER TELKOM

UNDIP

258/AJ PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DLM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI SEMARANG UNDIP
259/AJ HAK KREDITUR THD OBYEK JAMINAN KEBENDAAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH DLM KEADAAN KREDIT MACET (SP BANK KESOWAN TBK CAB. KEBAYORAN JAK-SEL) UNDIP
260/AJ AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI

261/AJ

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL THD TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTA PADANG

UNDIP

262/AJ

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DLM PENGESAHAN PT SBG BADAN HUKUM MELALUI SISMIBANKUM SETELAH BERLAKUNYA UU RI NO 40 TH 2007 TTG PT

UNDIP

263/AJ PENETAPAN PENGADILAN DLM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH WARISAN ( SK PENETAPAN NO 729/PDT.P/2003/PN.SBY) OLEH PN SURABAYA UNDIP
264/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DLM KEPAILITAN UNDIP
265/AJ PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI RUMAH TOKO DI SURABAYA (SK NO 281/PDT.G/2007/PN.SBY)
266/AJ EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA YG TDK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA DI BPR ARTA PRIMA DANA JASA
267/AJ PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DG JAMINAN FIDUCIA DI KOTA SEMARANG UNDIP

268/AJ

GADAI DEPOSITO SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. PEMUDA SEMARANG

UNDIP

269/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DLM HAL PERKAWINAN ORANGTUANYA DIBATALKAN UNDIP
270/AJ PELAKSANAAN KAWIN LARI SBG ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANGTUA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK DI KEC. DOMPU KAB. DOMPU NTB) UNDIP
271/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA (SK MEREK INTEL) UNDIP
272/AJ EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI DESA SALATIGA UNDIP
273AJ PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASI ASING DI INDONESIA DI KAITKAN DG ASAS KETERTIBAN UMUM UNDIP
274/AJ PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH DLM RANGKA PENGUATAN HAK ATAS TANAH DI KEC. PLAJU KOTA PALEMBANG UNDIP
275/AJ PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TAHAP I-II DLM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO UNDIP
276/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DG JAMINAN FIDUCIA YG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUCIA PADA PT. BPD JAWA TENGAH CAB. KUDUS UNDIP
277/AJ TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENJAMINAN PRIBADI
278/AJ KEDUDUKAN JANDA DLM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SENTANI DI DISTRIK KEC. APEBURA KOTA JAYAPURA PROP. PAPUA
279/AJ PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (SK TERHADAP PERKARA NO 74/PDT/2005/PN DI PN TANGERANG
280/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON BANTUL
281/AJ PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DI KPP BADAN USAHA MILIK NEGARA DI JAKARTA
282/AJ PENGARUH UPAH DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN DI PT SEMARANG MAKMUR SEMARANG
283/AJ PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA MALAYSIA DI PONTIANAK
284/AJ PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (SK PADA SUKU DAYAK DESA TEBANG BENUA KEC. TAYAU HILIR KAL-BAR
285/AJ EFEKTIFITAS PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DLM PEMBAGIAN WARIS  DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
286/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YG MELAKUKAN JUAL BELI TANAH TDK DG AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (SK PERKARA NO. 304/PDT/2004/PN BEKASI
287/AJ STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU UU NO. 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN RI
288/AJ PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGAMBIL ALIHAN ASET DEBITUR AYDA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SBG ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK CENTURY TBK DI JAKARTA
289/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MULIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KAB. SUKOHARJO
290/AJ TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DLM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DI KODAM IV DIPONEGORO
291/AJ ALIH DEBITUR SBG SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK BTN CAB. SEMARANG

292/AJ

KEDUDUKAN ANAK DLM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH)

293/AJ JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT BANK BNI (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG
294/AJ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR RUISLAG) TERHADAP OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/199/PN.PT DI PN PATI)
295/AJ SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (SAK PT PUTRA SEJAHTERA PIONERINDO (PT PSP TBK) DI MEDAN
296/AJ KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KORDINASI PEMBANGUNAN WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA
297/AJ KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN THD EKSEKUSI JAMINAN DLM KEPAILITAN
298/AJ BATALNYA SUATU AKATA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI DLM RUTAN (ANALISI KASUS PUTUSAN MA RI NO 3641/K/PDT)
299/AJ TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DLM KEPAILITAN
300/AJ PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DI KAB. KARANGANYAR
301/AJ KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS HARTA BAWAAN ISTERI TERHADAP HUTANG SUAMI DG JAMINAN HARTA BERSAMA (SK PUTUSAN NO.295/PDT/G/2001/PN MDN)
302/AJ PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG
303/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DG RADIO SIARAN SWASTA DI SEMARANG
304/AJ HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DLM HUKUM WARIS ADAT DI KAB. PACITAN JAWA TIMUR
305/AJ PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DLM AKTA NOTARIS
306/AJ PENYELESAIAN MASALAH KERJASAMA PEMEGANG HAK MILIK DG PT TRI AGUNG SARANA TUNGGAL DLM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI  AYU DI KAB. TEGAL
307/AJ PEMBERIAN KREDIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YG OBYEKNYA TANAH DG STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT BANK BRI CAB. TEGAL
308/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DG PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH MANDIRI CAB. PONTIANAK
309/AJ PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT OLEH ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI
310/AJ PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAD BAIK DLM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEKSI
311/AJ TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKAN
312/AJ KEBIJAKAN PENGAKUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN PIDANA
312/AJ ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALM PENGELOLAAN REKSA DANA DI PASAR MODAL INDONESIA
314/AJ EFIKTIFITAS JAMINAN PERSEORANGAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB. PEMUDA
315/AJ AKIBAT HUKUM PEMINJAM NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TH 2003 DI PEMERINTAHAN PROP JATENG
316/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DG JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CAB PEMBANTU KLEWER SURAKARTA
317//AJ PELAKSANAAN KOPMENKOP DAN UKM NO 98 TH 2004 TTG NOTARIS PEMBUATAN AKTA KOPERASI KAITANNYA DLM PEMBUATAN AKATA KOPERASI OLEH NOTARIS DI SEMARANG
318/AJ PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DI KAB. AMBARAWA BERDASARKAN PP NO 28 TH 1977
319/AJ STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KEC. SELO KAB. BOYOLALI
320/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SBG PENGGUNA AKHIR DG MICROSOFT INDONESIA DI HUBUNGKAN DG UU NO 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA
321/AJ KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG
322/AJ KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DLM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA JAMSOSTEK
323/AJ ASPEK-ASPEK YURIDIS FISKAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA
324/AJ KEDUDUKAN SETANA NYEBURIN DLM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO 1 TH 1974)
325/AJ KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN
326/AJ PENGERTIAN UTANG DLM KASUS KEPAILITAN (STUDI ANALISIS YURIDIS BERKAITAN DG UTANG DLM KEPUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA)
327/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
328/AJ PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBASAN HAK TANGGUNGAN DO PT BRI PERSERO TBK CABANG BATANG
329/AJ KEBIJAKAN FORMULA PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
330/AJ PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG
331/AJ PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN KEBUMEN
332/AJ ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
333/AJ HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)
334/AJ KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.
335/AJ PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN)
336/AJ KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN KAJIAN PUTUSAN P.A SEMARANG
337/AJ EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN JEPARA
338/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERILAKU USAHA WARALABA DI KOTA SEMARANG
339/AJ PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI KOTA PALEMBANG
340/AJ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TATENBAAN (SK DI KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA)
341/AJ FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS DI KOTA MAGELANG
342/AJ TINJAUAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORINED CONSENT) DI BANGSAL PENYAKIT DALAM RSUP DR KARIYADI SEMARANG
343/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI PT BUKIT SENTUL CITY DI BOGOR
344/AJ REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (SK PADA STASIUN TV SWASTA LOKAL DI KOTA SEMARANG)
345/AJ PELAKSANAAN PEMBUATAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH NOTARIS DI KOTA SEMARANG
346/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (SK PADA PT BANK MEGA TBK CABANG BAMJARMASIN)
347/AJ ASPEK HUKUM GO PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON INVESTOR DAN EMITEN)
348/AJ TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 1440.K/PDT/1996)
349/AJ KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK
350/AJ PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI PAKSA PROTIKARA DI WILAYAH SURAKARTA
351/AJ PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DI BEKASI
352/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN P.T WOM FINANCE CABANG PEKANBARU
353/AJ TINJAUAN HUKUM KEKUATAN SERTIFIKASI TANAH DAN KAITANNYA DG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH (SK DIKANTOR PERTANAHAN DI KOTA LUBUK LINGGAU
354/AJ PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBERDAYAAN ASSET DAERAH (UP3 AD) KAB. PEMALANG
355/AJ PENYELESAIAN KREDIT MACET YG DIIKAT DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA SELATAN DI PALEMBANG
356/AJ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDY KASUS DI KEL SESETAN KEC. DENPASAR SELATAN KODYA DENPASAR DAN DI PN DENPASAR)
357/AJ TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PENDAFTARAN TANAH DI KAB. KUDUS PROP JAWA TENGAH

358/AJ

ANALISIS THD PRAKTEK KEWENANGAN NOTARIS DLM PROSES PEMBUATAN AKTA YG BERKAITAN DG PERTANAHAN DI KAB. TEGAL DITINJAU DR UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS

359/AJ PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DI PT AKSES (PERSERO) CAB. UTAMA SEMARANG
360/AJ TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO 01/A.P/2007/P.N NIAGA. SMG TTG PERKARA ACTION PAULIANA DLM KEPAILITAN
361/AJ PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
362/AJ PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA (GONO-GINI)DLM PRAKTEK DI PA BANDAR LAMPUNG
363/AJ PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA DLM KASUS PERCERAIAN (SK PERKARA NO 340/PDT.G/2007 PA BEKASI)
364/AJ PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA DEPOK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 34 TH 2000 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 18 TH 1997 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
365/AJ PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM SECARA SPORADIK DI KEC. PAUT KOTA PADANG
366/AJ KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DLM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG
367/AJ PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DLM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
368/AJ PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT 2 HURUF UU NO 30 TH 2004 TTG JABATAB NOTARIS (SK DI SITUBONDO)
369/AJ KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIIL SBG ALAT BUKTI DLM PEMBERIAN KREDIT DG JAMINAN FIDUSIA (SK NO 259/PDT.G/1994/PN. SMG)
370/AJ TINJAUAN YURIDIS THD MASALAH PELEPASAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI TANAH KEPUNYAAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA JAYAPURA (SK PERKARA NO 91/PDT.G/2001/PN JPR JO NO 34/PDT/2002/PT IRJA)
371/AJ PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG
372/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR DLM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE AGREEMENT) DI BIDANG PENDIDIKAN (SK DI LEMBAGA BIMBEL PRIMAGAMA)
373/AJ PELAKSANAAN HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJADI PERCERAIAN
374/AJ PELAKSANAAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PA KOTA PADANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.173/PDT.G/2006/PA.PDG DAN PUTUSAN NO.15/PDT.G/2007 PA PDG)
375/AJ IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN  MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CAB. PADANG E.ISLAM

NOT-UGM

2008

376/AJ EKSISTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DLM USAHA AL-MUDHAROBAH DI BANJARMASIN E.ISLAM

NOT-UGM

2007

377/AJ BENTURAN KEWENANGAN URUSAN PERTANAHAN DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM AGRARIA (STUDI KASUS DI SUMATRA BARAT) NOT-UGM

2007

378/AJ TINJAUAN FORMASI NOTARIS DI SUMATRA BARAT (KAJIANHUKUM PASAL 22 NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS) NOT-UGM

2008

379/AJ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN AKTA NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI DI KOTA MAKASAR PDN-NOT

UGM

2008

380/AJ HIBAH DAL PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN NOT-UGM

2009

381/AJ KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN NOT-UGM

2008

382/AJ STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALDG MENGGUNAKAN MEDIA KONSILIASI DAN MEDIASI DI KOTA YK UGM-2009

383/AJ

TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) DAN PIHAK INSTALATIR TERHADAP KONSUMEN LISTRIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL) DI KOTA MAKASAR

UGM-2009

384/AJ HUBUNGAN PERSEPSI BIDAN TTG ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BIDAN DG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN DI RSUD SLEMAN UGM-2009
385/AJ KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DLM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUNAN TABANAN HTN-UGM

2009

386/AJ ASPEK HUKUM PEMBUBARAN /LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING UNDIP
387/AJ PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN UNDIP
388/AJ KETENTUAN-KETENTUAN TTG ALIH TEKNOLOGI DLM HUBUNGANNYA DG USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT COCACOLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH SEMARANG UAJY-2005
389/AJ GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK THD MEREK TERDAFTAR YG DIDAFTARKAN ATAS DASAR ITIKAT BURUK UGM-2005
390/AJ ANALISIS PENGARUH FAKOR-FAKTOR KESUKSESAN PRODUK BARU DLM MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN UNDIP-2007

391/AJ

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PELAKSANAAN PASAL 24 UU NO 20 TH 2000 JO UU NO 21 TH 1997 TTG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

UNDIP

392/AJ EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI UNDIP-2007
393/AJ PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MALANG UNDIP-2007

394/AJ

SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DLM PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 199/PDT.G/2005/PN.SMG)

UNDIP-2009

395/AJ PRAKTEK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SBG PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK CENTURY TBK KANTOR PUSAT OPERASIONAL SENAYAN UNDIP-2009
396/AJ KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA THD HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI UNDIP-2007
397/AJ AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YG BERPINDAH AGAMA DLM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI UNDIP-2004

398/AJ

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YG DIJAMIN DG HAK TANGGUNGAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANDANARAN SEMARANG

UNDIP-2006

399/AJ HAK WARIS BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YG MEMPUNYAI STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA UNDIP-2009
400/AJ PERBANDINGAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA KHUSUSNYA DI PULAU BATAM DG ORANG ASING DI NEGARA MALAYSIA UNDIP-2009
401/AJ AKTA PENGAKUAN HUTANG DLM PRATEKNYA DI WILAYAH KAB. KARANGANYAR UNDIP
402/AJ PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAKK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DLM JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA SEMARANG UNDIP
403/AJ PEMBEBASAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT SICRAD PRODUCE TBK) UNDIP-2007
404/AJ PRAKTEK PENYIMPANGAN DLM PERMOHONAN PENGESAHAN YAYASAN SBG BADAN HUKUM YG MENGGUNAKAN NAMA ASING UNDIP-2009
405/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. BONANG KAB. DEMAK UNDIP-2004
406/AJ AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PN SEMARANG) UNDIP-2005
407/AJ TANGGUNG JAWAB PEMBORONG     DLM PELAKSANAAN PEMBORONGAN BANGUNAN DG DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAH KOTA PADANG) UNDIP
408/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT YG BERASAL DR PEWARISAN DI KRC. WIRADESA KAB. PEKALONGAN UNDIP-2009
409/AJ PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YG DIIKAT DG FIDUSIA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.CAB. TANGERANG UNDIP-2007
410/AJ ASPEK HUKUM PEMBUBARAN/LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING UNDIP
411AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM TRANSAKSI LETTER OF CREDIT APABILA TERJADI NON AKSEPTASI OLEH BANK PENERBIT (ISSVING BANK) UNDIP
412/AJ PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT SISTEM FIRST TO FILE BERDASARKAN UU NO 15 TH 2001 TTG MEREK (STUDI KASUS MEREK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MA NO 013 K/N/HAKI/2003) UNDIP-2005

413/AJ

DEPOSITO PIHAK KE 3 SBG JAMINAN KREDIT PADA PT BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA CAB. MADIUN

UNDIP-2009

414/AJ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TH 2002 TTG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DLM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI PROP JAWA TENGAH UNTAG-2005
415/AJ TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DLM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PERUMAHAN DI BUKIT INDAH REGENCI SEMARANG) UNDIP-2003
416/AJ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM UNDIP-2004
417/AJ PELAKSANAAN PERKAWINAN  ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN DI KOTA DENPASAR PROP BALI UNDIP-2009
418/AJ KEDUDUKAN PERKAWINAN MAMINANG ADAT MINANGKABAU MENURUT UU NO 1 TH 1974 TTG PERKAWINAN
419/AJ ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI KAB. BATANGHARI UII-2006
420/AJ FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGGULANGI MAL ADMINISTRASI HTN-UGM

2006

421/AJ

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KAB. ENDE DLM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YG BAIK

HTN-UGM

2009

422/AJ INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN UAJY-2004
423/AJ AUTENTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DLM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK SUATU KAJIAN NORMATIF THD PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DLM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA UGM-2002

424/AJ

BEBESANAN : STUDI TTG PERKAWINAN ANAK-ANAK DI KARISEDENAN BANTEN 1900-1942

UI-1992

425/AJ KEDUDUKAN DAN PERANAN BANJAR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KAB. TABANAN UGM-2009
426/AJ IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BUOL MENURUT UU 32 TH 2004 UGM-2009
427/AJ PERLINDUNGAN HUKUM PARA KREDITUR KONKUREN PADA PROSES KEPAILITAN UNDIP-2009
428/AJ UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH YG DIJAMINKAN DG HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL TBK JAKARTA UNDIP-2009
429/AJ PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI TANAH DAN BANGUNAN DI KPP PRATAMA BEKASI SELATAN UNDIP-2009
430/AJ KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YG KAWIN DG LAKI LAKI YG KASTANYA LEBIH RENDAH  KAITANNYA DG HARTA PEMBERIAN DARI ORANG TUANYA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK DI KEC. JONGGAT LOMBOK TENGAH NTB UNDIP-2009
431/AJ PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL UNDIP-2009
432/AJ PERLINDUNGAN HUKUM  KREDITUR PENERIMA FIDUSIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN (STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK CAB. EMARANG PEMUDA) UNDIP-2009
433/AJ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DI BATALKAN ( STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PA SEMARANG NO. 910/ PDT.G/ 2004/ PA SM DAN PUTUSAN PTA SEMARANG NO 91/ PDT.G/ 2005/ PTA.SMG SERTA PENETAPAN PN SEMARANG NO 23/ PDT.P/ 2006/ 2006/ PN SEMARANG) UNDIP-2009
434/AJ KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER ( STUDI KASUS PUTUSAN NO 60/PDT.P/2008/PA JEMBER) 2009
435/AJ ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 30 TH 2004 TTG JABATAN NOTARIS 2009
436/AJ ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PN SEMARANG 2009
437/AJ PERJANJIAN KAWIN YG DIBUAT DLM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DG WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG 2009
438/AJ KEWENANGAN NOTARIS DALM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN 2009
439/AJ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) THD OBYEK AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO 54/PDT/G/1999/PN.PT DI PN PATI) 2009
440/AJ PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH KPR BTN BAGI DEBITUR BARU MELALUI ALIH DEBITUR PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSRO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA 2009
441/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUCIA JAMINAN BENDA PERSEDIAAN ( STUDI DI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK CAB. SEMARANG PEMUDA) 2009
442/AJ PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMAUR 2009
443/AJ KEWENANGAN NOTARIS DLM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN 2009
444/AJ PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DLM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KAB PATI 2004
445/AJ IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN  RESIKONYA DI PERBANKAN SYARIAH  (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CABANG MATARAM) 2004
446/AJ PERCERAIAN YG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI ( STUDI KASUS DI PA SURAKARTA) 2007
447/AJ PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PASAL 6 UU NO 6 TH 1996 TTG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERIKUT BENDA BENDA YG BERKAITAN DG TANAH DI PT BANK UOB CAB GREEN GARDEN JAKARTA BARAT
448/AJ PENJUALAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP BARANG BARANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTI PARAMINDO DI KOTA TANGERANG
449/AJ TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN ANTARA BANK DG NASABAH PENYIMPANAN DANA TABUNGAN DAN DEPOSITO DI PROP DIY 1999
450/AJ MERGER BADAN USAHA PERBANKAN DAN AKIBAT HUKUM YG DITIMBULKANNYA (STUDI KASUS MERGER ANTARA BANK ARYA PANDU ARTA DAN BANK SURYA NUSANTARA) 1998
451/AJ EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDICIA YG TIDAK DIDAFTARKAN DI PD BPR BKK BANJARHARJO KAB. BREBES 2009
452/AJ PENYELESAIAN KREDIT MACET DG JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK NAGARI BPD SUMATRA BARAT CAB. LUBUK BASUNG 2009
453/AJ PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PEMEGANG KARTU KREDIT DI BANK LIPPO YK 2004
About these ads

12 Balasan ke Magister Hukum

  1. Romans Full Month mengatakan:

    mas mas / mba mba …
    ada tesis ttg perkawinan kontrak gk?
    sangat membantu bwt sya ….

  2. Jumaidi mengatakan:

    sy cari tesis mengenai pembentukan peraturan perundang-undang oleh pemerintah daerah provinsi,atau peranan badan legislasi DPRD dalam penyusunan Perda kira2 ada ga…

  3. Asmawi mengatakan:

    Bpk / Ibu saya butuh tesis pinada yang cocok terhadap koruptor

  4. dhino mengatakan:

    ada bhan ttg eksekusi pidana mati gk??

    bagi dunkk,, pusing nie kepaLa nyariny….

  5. dhino mengatakan:

    buku tentang eksekusi pidana mati ada gk??
    bagi dunk.

  6. hendriyadi mengatakan:

    saya mencari tesis tentang ASPEK HUKUM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA.

  7. henra mengatakan:

    minta skripsi tentang harta waris?

  8. eko mengatakan:

    kalu tesis tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan ada ga?

  9. ningrum mengatakan:

    mbak/mas saya mencari tesis mengenai sistem peralhan hak atas tanah dan pengaruhnya terhadapiklim investasi

  10. Tia Lukman mengatakan:

    Mbak/Mas Yth
    saya mencari tesis atau disertasi mengenai Perlindungan HAk Cipta di Internet, mungkin bisa bantu? Trims sebelumnya

  11. zhyzhy mengatakan:

    tentang tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan CV kok gk ada yagh??
    pusing nih mw cari dimana….dagh diacak2 di dunia maya gk nemu2 juga..
    kira2 bisa dibantu gk yagh??

  12. Michel Karoba mengatakan:

    PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEREAKISASI-KAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LASUNG.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 152 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: